Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi  




Rabu 18 September 2019

10:20 WIB

 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi
@prfmnews

 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi
PRFMNewsChannel

 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi
Rabu 12 Juni 2019, 15:26 WIB
Kabupaten Bandung
 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi
 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi




 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG,(PRFM) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap tahunnya selalu menemui masalah, sehingga harus ada aturan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Salah satu masalah adalah pembagian zonasi yang harus dievaluasi sehingga tak harus kaku berdasarkan wilayah kecamatan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Asep Syamsudin, di sela-sela silaturahmi DPRD Kabupaten Bandung di Hotel Sahid Sunsine, Rabu (12/6/2019).

"Untuk PPDB ini memang harus mengacu kepada aturan pemerintah pusat, namun Pemkab Bandung bisa menyesuaikan aturan dengan kondisi daerah," kata Asep dihadapan wartawan, termasuk wartawan Pikiran Rakyat, Sarnapi Abdullah. 

Asep mengatakan aturan PPDB dari pemerintah pusat kadang dipaksakan sehingga memunculkan masalah di lapangan. "Ada aturan PPDB yang  belum pas diterapkan di daerah sehingga harus ada inovasi dari dinas terkait," ucapnya.

Dia mencontohkan pembagian zonasi PPDB Kabupaten Bandung dalam sembilan zonasi yang merujuk kepada wilayah kecamatan. 

"Kalau infrastruktur sekolah bagus dan tersebar merata takkan menjadi masalah. Tapi kondisi saat ini kan penyebaran SD dan SMP negeri belum merata," katanya.

PPDB di Kabupaten Bandung sendiri terbagi ke dalam sembilan zona. Zona 1 meliputi Margaasih, Margahayu, Kutawaringin, Katapang dan Soreang. Zona 2 terdiri dari Rancabali, Pasirjambu dan Ciwidey. Sedangkan Cangkuang, Pameungpeuk, Banjaran dan Arjasari masuk dalam Zona 3. Untuk Zona 4 meliputi Cimaung dan Pangalengan. Berikutnya Zona 5 Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Baleendah. Sedangkan Cimenyan, Cilengkrang dan Cileunyi masuk ke dalam Zona 6.

Sedangkan tiga zona terakhir  yakni Zona 7 (Rancaekek, Cicalengka, Cikancung dan Nagreg), Zona 8 (Solokanjeruk, Majalaya, Paseh dan Ibun), dan Zona 9 (Ciparay, Pacet dan Kertasari). 

"Pembagian zona ini belum mengadopsi kondisi desa-desa perbatasan kecamatan yang lebih dekat ke zona tetangga dibandingkan dengan zona sendiri," ujarnya.

Asep mencontohkan Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, yang lebih dekat ke zonasi Ciparay daripada zonasi saat ini ke wilayah Banjaran. "Demikian pula dengan desa-desa di Kecamatan Cimenyan maupun Cilengkrang yang lebih dekat ke Kota Bandung sehingga harus ada lobi dengan Pemkot Bandung agar anak-anak Kabupaten Bandung bisa melanjutkan sekolahnya," katanya.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto mengatakan, ada beberapa desa yang tak cocok dimasukkan ke zonasi saat ini.

"Misalnya Desa Sukajadi, ke Kecamatan Soreang yang jauh ke mana-mana. Tidak ada SMP negeri terdekat dengan Desa Sukajadi," katanya.

Hal sama juga menimpa Desa Cikoneng, Kecamatan Ciwidey, yang jauh dari Kecamatan Ciwidey maupun ke Kecamatan Soreang dan Pasirjambu. "Kondisi di lapangan seperti ini yang harus di perhatikan para pengambil kebijakan," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan, untuk tahun ini sistem zonasi yang diterapkan makin kuat dengan kuota zonasi 90%, jalur prestasi 5% dan 5% sisanya perpindahan domisili, yaitu orang tua siswa yang berpindah tugas. 

"Terkait daerah/wilayah yang berbatasan antar zona, maka siswa tersebut  dapat mendaftar ke satuan pendidikan terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, dengan maksimal jarak terdekat 1.000 meter. Jadi misalnya warga Desa Rancakole, Arjasari, bisa saja mendaftar ke sekolah terdekat di zona Ciparay atau beda zona," katanya.

Sedangkan untuk pendaftar zonasi di luar Kabupaten Bandung ini, kuotanya dibatasi hanya 5% saja. 

"Kan banyak kecamatan di Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kota Bandung, Kota Cimahi maupun Kabupaten Sumedang sehingga siswa dari luar Kabupaten Bandung bisa mendaftar ke Kabupaten Bandung, namun dibatasi maksimal 5 persen dari daya tampung," ujarnya.

Juhana menjelaskan  tahun ini jumlah pelajar SD/MI di Kabupaten Bandung, yang duduk di bangku Kelas 6 dan telah mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), berjumlah 66.603 orang. Dengan rincian 57.874 siswa SD Negeri, 3.429 Swasta dan 5.300 MI.

“Sementara daya tampung SMP dan MTs di Kabupaten Bandung yaitu 62.592, dengan rincian SMP Negeri 22.912, SMP Swasta 25.440, MTs Negeri 928 dan MTs Swasta 13.312. Dari angka tersebut, terdapat selisih jumlah lulusan SD/MI dengan daya tampung SMP/MTs sebanyak 4.011 peserta didik,” katanya. 










 

BERITA TERKAIT


 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi
 

BERITA PILIHAN


 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

 

BERITA LAINNYA

 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

Dua Trayek Angkutan Umum di Cimahi Resmi Beroprasi
Rabu 18 September 2019


King Eze Belum Hadir, Umuh Kecewa
Rabu 18 September 2019  Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi Greenpeace Memprediksi Ladang Kelapa Sawit Segera Muncul Usai Karhutla
Selasa 17 September 2019  Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi Indef: Tanpa Menaikkan Cukai, Tren Konsumsi Rokok Sudah Menurun
Selasa 17 September 2019  Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi Kemenristekdikti Dukung Try HOTS Tentor
Selasa 17 September 2019  Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi Ajay Harap Basket jadi Olahraga Unggulan Jawa Barat
Selasa 17 September 2019  Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi Galian Kabel Sebabkan Lalin Bundaran Cibiru Padat Merayap
Selasa 17 September 2019  Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

 

Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi
Rabu 12 Juni 2019, 15:26 WIB
Kabupaten Bandung

 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi
 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi


 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG,(PRFM) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap tahunnya selalu menemui masalah, sehingga harus ada aturan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Salah satu masalah adalah pembagian zonasi yang harus dievaluasi sehingga tak harus kaku berdasarkan wilayah kecamatan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Asep Syamsudin, di sela-sela silaturahmi DPRD Kabupaten Bandung di Hotel Sahid Sunsine, Rabu (12/6/2019).

"Untuk PPDB ini memang harus mengacu kepada aturan pemerintah pusat, namun Pemkab Bandung bisa menyesuaikan aturan dengan kondisi daerah," kata Asep dihadapan wartawan, termasuk wartawan Pikiran Rakyat, Sarnapi Abdullah. 

Asep mengatakan aturan PPDB dari pemerintah pusat kadang dipaksakan sehingga memunculkan masalah di lapangan. "Ada aturan PPDB yang  belum pas diterapkan di daerah sehingga harus ada inovasi dari dinas terkait," ucapnya.

Dia mencontohkan pembagian zonasi PPDB Kabupaten Bandung dalam sembilan zonasi yang merujuk kepada wilayah kecamatan. 

"Kalau infrastruktur sekolah bagus dan tersebar merata takkan menjadi masalah. Tapi kondisi saat ini kan penyebaran SD dan SMP negeri belum merata," katanya.

PPDB di Kabupaten Bandung sendiri terbagi ke dalam sembilan zona. Zona 1 meliputi Margaasih, Margahayu, Kutawaringin, Katapang dan Soreang. Zona 2 terdiri dari Rancabali, Pasirjambu dan Ciwidey. Sedangkan Cangkuang, Pameungpeuk, Banjaran dan Arjasari masuk dalam Zona 3. Untuk Zona 4 meliputi Cimaung dan Pangalengan. Berikutnya Zona 5 Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Baleendah. Sedangkan Cimenyan, Cilengkrang dan Cileunyi masuk ke dalam Zona 6.

Sedangkan tiga zona terakhir  yakni Zona 7 (Rancaekek, Cicalengka, Cikancung dan Nagreg), Zona 8 (Solokanjeruk, Majalaya, Paseh dan Ibun), dan Zona 9 (Ciparay, Pacet dan Kertasari). 

"Pembagian zona ini belum mengadopsi kondisi desa-desa perbatasan kecamatan yang lebih dekat ke zona tetangga dibandingkan dengan zona sendiri," ujarnya.

Asep mencontohkan Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, yang lebih dekat ke zonasi Ciparay daripada zonasi saat ini ke wilayah Banjaran. "Demikian pula dengan desa-desa di Kecamatan Cimenyan maupun Cilengkrang yang lebih dekat ke Kota Bandung sehingga harus ada lobi dengan Pemkot Bandung agar anak-anak Kabupaten Bandung bisa melanjutkan sekolahnya," katanya.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto mengatakan, ada beberapa desa yang tak cocok dimasukkan ke zonasi saat ini.

"Misalnya Desa Sukajadi, ke Kecamatan Soreang yang jauh ke mana-mana. Tidak ada SMP negeri terdekat dengan Desa Sukajadi," katanya.

Hal sama juga menimpa Desa Cikoneng, Kecamatan Ciwidey, yang jauh dari Kecamatan Ciwidey maupun ke Kecamatan Soreang dan Pasirjambu. "Kondisi di lapangan seperti ini yang harus di perhatikan para pengambil kebijakan," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan, untuk tahun ini sistem zonasi yang diterapkan makin kuat dengan kuota zonasi 90%, jalur prestasi 5% dan 5% sisanya perpindahan domisili, yaitu orang tua siswa yang berpindah tugas. 

"Terkait daerah/wilayah yang berbatasan antar zona, maka siswa tersebut  dapat mendaftar ke satuan pendidikan terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, dengan maksimal jarak terdekat 1.000 meter. Jadi misalnya warga Desa Rancakole, Arjasari, bisa saja mendaftar ke sekolah terdekat di zona Ciparay atau beda zona," katanya.

Sedangkan untuk pendaftar zonasi di luar Kabupaten Bandung ini, kuotanya dibatasi hanya 5% saja. 

"Kan banyak kecamatan di Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kota Bandung, Kota Cimahi maupun Kabupaten Sumedang sehingga siswa dari luar Kabupaten Bandung bisa mendaftar ke Kabupaten Bandung, namun dibatasi maksimal 5 persen dari daya tampung," ujarnya.

Juhana menjelaskan  tahun ini jumlah pelajar SD/MI di Kabupaten Bandung, yang duduk di bangku Kelas 6 dan telah mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), berjumlah 66.603 orang. Dengan rincian 57.874 siswa SD Negeri, 3.429 Swasta dan 5.300 MI.

“Sementara daya tampung SMP dan MTs di Kabupaten Bandung yaitu 62.592, dengan rincian SMP Negeri 22.912, SMP Swasta 25.440, MTs Negeri 928 dan MTs Swasta 13.312. Dari angka tersebut, terdapat selisih jumlah lulusan SD/MI dengan daya tampung SMP/MTs sebanyak 4.011 peserta didik,” katanya. 






 

BERITA LAINNYA



 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

King Eze Belum Hadir, Umuh Kecewa
Rabu 18 September 2019
PERSIB


 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

Greenpeace Memprediksi Ladang Kelapa Sawit Segera Muncul Usai Karhutla
Selasa 17 September 2019
Karhutla Sumatera dan Kalimantan


 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

Indef: Tanpa Menaikkan Cukai, Tren Konsumsi Rokok Sudah Menurun
Selasa 17 September 2019
Kenaikan Cukai Rokok


 Dewan Minta Pembagian Zonasi di Kabupaten Bandung Dievaluasi

Ajay Harap Basket jadi Olahraga Unggulan Jawa Barat
Selasa 17 September 2019
Scorpio Cup 2019