Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi  




Minggu 24 Juni 2018

18:01 WIB

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
@prfmnews

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
PRFMNewsChannel

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
Rabu 13 September 2017, 10:40 WIB

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi




 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Redaksi Oleh : Septian Aoladi
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di sebagian Indonesia menjadi sorotan DPR RI saat rapat kerja bersama Menteri Pertanian RI, Senin (11/9/17) di Jakarta.


Menanggapi hal ini, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmaja merasa prihatin atas berkurangnya lahan produktif yang menjadi pemukiman. 


"Tentu saya prihatin dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Artinya lahan produktifnya semakin berkurang yang berakibat pada penurunan produksi pangan," ujarnya.


Ia pun setuju dengan wacana DPR dan Kementerian Kehutanan tentang pemberian sanksi terhadap kepala daerah terkait penyalahgunaan lahan yang tidak menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar alih fungsi lahan pertanian dapat berkurang.


"Saya setuju dengan wacana pemberian sanksi kepada kepala daerah yang menyalahgunakan lahan yang tidak menyangkut PAD, agar ada efek jera" paparnya saat on air di PRFM, Selasa (12/9/2017) malam.


Menurut Entang, alih fungsi lahan ini juga membuat kesejahteraan para petani menjadi berkurang. Terlebih hingga saat ini pun kesejahteraan para petani masih belum tercapai.


"Tercatat memang produksi pangan meningkat, namun tingkat kesejahtraan petani yang masih jalan di tempat," pungkasnya.


Editor: Desy Viani



 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

BERITA TERKAIT


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
 

BERITA PILIHAN


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

BERITA LAINNYA

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Program Carpooling, Jemput Anak Sekolah Via Aplikasi
Minggu 24 Juni 2018


Melenceng dari Tujuan Awal, Dishub Evaluasi CFD dan CFN
Minggu 24 Juni 2018  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi PPDB 2018 Jalur Prestasi, Uji Kompetensi dan Perhitungan Skor Akhir
Minggu 24 Juni 2018  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Ada Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kampanye di Masa Tenang
Minggu 24 Juni 2018  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Panwaslu Kabupaten Bandung Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Minggu 24 Juni 2018  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 24 Juni 2018
Sabtu 23 Juni 2018  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

 

BERITA TERKAIT

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
Rabu 13 September 2017, 10:40 WIB

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Redaksi Oleh : Septian Aoladi
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di sebagian Indonesia menjadi sorotan DPR RI saat rapat kerja bersama Menteri Pertanian RI, Senin (11/9/17) di Jakarta.


Menanggapi hal ini, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmaja merasa prihatin atas berkurangnya lahan produktif yang menjadi pemukiman. 


"Tentu saya prihatin dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Artinya lahan produktifnya semakin berkurang yang berakibat pada penurunan produksi pangan," ujarnya.


Ia pun setuju dengan wacana DPR dan Kementerian Kehutanan tentang pemberian sanksi terhadap kepala daerah terkait penyalahgunaan lahan yang tidak menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar alih fungsi lahan pertanian dapat berkurang.


"Saya setuju dengan wacana pemberian sanksi kepada kepala daerah yang menyalahgunakan lahan yang tidak menyangkut PAD, agar ada efek jera" paparnya saat on air di PRFM, Selasa (12/9/2017) malam.


Menurut Entang, alih fungsi lahan ini juga membuat kesejahteraan para petani menjadi berkurang. Terlebih hingga saat ini pun kesejahteraan para petani masih belum tercapai.


"Tercatat memang produksi pangan meningkat, namun tingkat kesejahtraan petani yang masih jalan di tempat," pungkasnya.


Editor: Desy Viani



 

BERITA LAINNYA



 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018
Piala Dunia 2018


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi