Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi  




Rabu 20 September 2017

21:51 WIB

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
@prfmnews

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
PRFMNewsChannel

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
Rabu 13 September 2017, 10:40 WIB

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi




 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Redaksi Oleh : Septian Aoladi
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di sebagian Indonesia menjadi sorotan DPR RI saat rapat kerja bersama Menteri Pertanian RI, Senin (11/9/17) di Jakarta.


Menanggapi hal ini, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmaja merasa prihatin atas berkurangnya lahan produktif yang menjadi pemukiman. 


"Tentu saya prihatin dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Artinya lahan produktifnya semakin berkurang yang berakibat pada penurunan produksi pangan," ujarnya.


Ia pun setuju dengan wacana DPR dan Kementerian Kehutanan tentang pemberian sanksi terhadap kepala daerah terkait penyalahgunaan lahan yang tidak menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar alih fungsi lahan pertanian dapat berkurang.


"Saya setuju dengan wacana pemberian sanksi kepada kepala daerah yang menyalahgunakan lahan yang tidak menyangkut PAD, agar ada efek jera" paparnya saat on air di PRFM, Selasa (12/9/2017) malam.


Menurut Entang, alih fungsi lahan ini juga membuat kesejahteraan para petani menjadi berkurang. Terlebih hingga saat ini pun kesejahteraan para petani masih belum tercapai.


"Tercatat memang produksi pangan meningkat, namun tingkat kesejahtraan petani yang masih jalan di tempat," pungkasnya.


Editor: Desy Viani



 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

BERITA TERKAIT


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
 

BERITA PILIHAN


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

BERITA LAINNYA

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Lahirkan Bayi Kembar Siam, Wasmini Hanya Bisa Pasrah
Rabu 20 September 2017


Muri Catat Rekor untuk Tari Keprak Terbanyak
Rabu 20 September 2017  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Disperindag Jabar Bagikan 750 Sertifikat Halal
Rabu 20 September 2017  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Batal Hadapi Borneo, Persib Tatap Laga Kontra Bali United dan Bhayangkara FC
Selasa 19 September 2017  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Batal Hadapi Borneo, Persib Tatap Laga Kontra Bali United dan Bhayangkara FC
Selasa 19 September 2017  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Kawal Dana Desa, Bupati Purwakarta Tekankan Akuntabilitas
Selasa 19 September 2017  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi Disanksi Rp 50 Juta, Persib Akan Ajukan Banding
Selasa 19 September 2017  Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
Rabu 13 September 2017, 10:40 WIB

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi
 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Redaksi Oleh : Septian Aoladi
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di sebagian Indonesia menjadi sorotan DPR RI saat rapat kerja bersama Menteri Pertanian RI, Senin (11/9/17) di Jakarta.


Menanggapi hal ini, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmaja merasa prihatin atas berkurangnya lahan produktif yang menjadi pemukiman. 


"Tentu saya prihatin dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Artinya lahan produktifnya semakin berkurang yang berakibat pada penurunan produksi pangan," ujarnya.


Ia pun setuju dengan wacana DPR dan Kementerian Kehutanan tentang pemberian sanksi terhadap kepala daerah terkait penyalahgunaan lahan yang tidak menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar alih fungsi lahan pertanian dapat berkurang.


"Saya setuju dengan wacana pemberian sanksi kepada kepala daerah yang menyalahgunakan lahan yang tidak menyangkut PAD, agar ada efek jera" paparnya saat on air di PRFM, Selasa (12/9/2017) malam.


Menurut Entang, alih fungsi lahan ini juga membuat kesejahteraan para petani menjadi berkurang. Terlebih hingga saat ini pun kesejahteraan para petani masih belum tercapai.


"Tercatat memang produksi pangan meningkat, namun tingkat kesejahtraan petani yang masih jalan di tempat," pungkasnya.


Editor: Desy Viani



 

BERITA LAINNYA



 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Lahirkan Bayi Kembar Siam, Wasmini Hanya Bisa Pasrah
Rabu 20 September 2017
Kota Bandung


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Muri Catat Rekor untuk Tari Keprak Terbanyak
Rabu 20 September 2017
Jawa Barat


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Disperindag Jabar Bagikan 750 Sertifikat Halal
Rabu 20 September 2017
Jawa Barat


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

Kawal Dana Desa, Bupati Purwakarta Tekankan Akuntabilitas
Selasa 19 September 2017
Purwakarta Istimewa


 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi

 

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

 Soal Alih Fungsi Lahan Pertanian, HKTI Setuju Ada Pemberian Sanksi