90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE  




Minggu 17 Februari 2019

11:10 WIB

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE
@prfmnews

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE
PRFMNewsChannel

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE
Kamis 15 November 2018, 18:04 WIB

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE
90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE




90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Sejak pertama kali dijadikan Undang-Undang pada 2008 silam, sekitar 381 orang terjerat kasus pidana UU ITE. Berdasarkan catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), para korban rata-rata terjerat pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2).  90 persen di antaranya dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pengkritisi kebijakan pemerintah.

"Korban dari 2008-2018 sudah 381 orang, dan tidak semua aktif. Kemarin kita sudah berkumpul menyamakan visi karena kami lihat semakin tahun korban justru bertambah. 90 persen orang yang dikenakan UU ITE itu yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan mencari keadilan," ujar Koordinator Paku ITE (Paguyuban Korban Undang-undang ITE), Muhammad Arsyad, saat on air di PRFM, Rabu (14/11/2018).

Menurut Arsyad, keberadaan UU ITE tidak sesuai dengan marwah ketika dilahirkan oleh pemerintah yang justru ingin dekat dengan masyarakat.  Bahkan, UU ITE  banyak digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik.

"UU ITE ini sangat mahal, karean untuk mengajukannya saja  harus ada 3 saksi, pidana, bahasa dan ITE. Saat ini justru UU ITE dekat dengan penguasa dan pemilik modal," katanya.

Arsyad mencontohkan kasus ada Ervani dari Yogyakarta yang dilaporkan oleh pimpinan perusahaan tempat suaminya bekerja. Dia dilaporkan karena menulis tentang kapasitas kepemimpinan pejabat perusahaan tersebut. Kasus terbaru Baiq Nuril Maknun, perempuan mantan guru honorarium di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, dihukum penjara selama 6 bulan oleh majelis Mahkamah Agung (MA). Nuril dihukum justru karena merekam percakapan mesum eks kepala sekolah yang menggodanya di tempat bekerja, H Muslim. Baiq Nuril dilaporkan Muslim ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten pornografi. 



90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

 

BERITA TERKAIT


90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE
 

BERITA PILIHAN


90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

 

BERITA LAINNYA

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

Titik Kampanye Terbuka di Kota Bandung Dibagi 6 Zona
Rabu 13 Februari 2019


Perda Kewirausahaan Ditetapkan Dukung Milenial Jabar Berwirausaha
Selasa 12 Februari 2019 90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE Pemkot Pastikan Semua Pembangunan di Kota Bandung Sesuai dengan RTRW dan RDTR
Selasa 12 Februari 2019 90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE Tak Hanya Siapkan Logistik, KPU Kota Bandung pun Siapkan Penyelenggara Pemilu
Selasa 12 Februari 2019 90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE Siang Ini Bobotoh Mulai Padati Stadion Si Jalak Harupat
Senin 11 Februari 2019 90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE Kasus DBD di Bandung Barat Menurun
Senin 11 Februari 2019 90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE KPAI Sayangkan Adanya Pelajar SMA yang Buat Industri Tembakau di Apartemen
Senin 11 Februari 2019 90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

 

 

BERITA TERKAIT

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE 90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE
Kamis 15 November 2018, 18:04 WIB

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE
90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE


90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Sejak pertama kali dijadikan Undang-Undang pada 2008 silam, sekitar 381 orang terjerat kasus pidana UU ITE. Berdasarkan catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), para korban rata-rata terjerat pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2).  90 persen di antaranya dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pengkritisi kebijakan pemerintah.

"Korban dari 2008-2018 sudah 381 orang, dan tidak semua aktif. Kemarin kita sudah berkumpul menyamakan visi karena kami lihat semakin tahun korban justru bertambah. 90 persen orang yang dikenakan UU ITE itu yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan mencari keadilan," ujar Koordinator Paku ITE (Paguyuban Korban Undang-undang ITE), Muhammad Arsyad, saat on air di PRFM, Rabu (14/11/2018).

Menurut Arsyad, keberadaan UU ITE tidak sesuai dengan marwah ketika dilahirkan oleh pemerintah yang justru ingin dekat dengan masyarakat.  Bahkan, UU ITE  banyak digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik.

"UU ITE ini sangat mahal, karean untuk mengajukannya saja  harus ada 3 saksi, pidana, bahasa dan ITE. Saat ini justru UU ITE dekat dengan penguasa dan pemilik modal," katanya.

Arsyad mencontohkan kasus ada Ervani dari Yogyakarta yang dilaporkan oleh pimpinan perusahaan tempat suaminya bekerja. Dia dilaporkan karena menulis tentang kapasitas kepemimpinan pejabat perusahaan tersebut. Kasus terbaru Baiq Nuril Maknun, perempuan mantan guru honorarium di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, dihukum penjara selama 6 bulan oleh majelis Mahkamah Agung (MA). Nuril dihukum justru karena merekam percakapan mesum eks kepala sekolah yang menggodanya di tempat bekerja, H Muslim. Baiq Nuril dilaporkan Muslim ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten pornografi. 



 

BERITA LAINNYA



90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

Kasus DBD di Bandung Barat Menurun
Senin 11 Februari 2019
Jawa Barat


90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE

 

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

90 Persen Pengkritik Pemerintah Terjerat UU ITE