Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip  




Rabu 28 Juni 2017

19:23 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
@prfmnews

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
PRFMNewsChannel

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Kamis 18 Mei 2017, 08:20 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip




Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Baru-baru ini masyarakat Indonesia termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikejutkan dengan putusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Beberapa pihak termasuk para ahli hukum mempertanyakan hal tersebut karena saat ini Urip baru menjalankan hukumannya selama 9 tahun.

"Ini ada apa sebenarnya? Dari 20 tahun menjadi 9 tahun? Kok bisa gitu? Ini bertentangan dengan sikap dan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Ahli Hukum Tata Negara, dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Marojahan JS Panjaitan kepada Radio PRFM, Rabu (17/5/2017) malam.

Marojahan mengaku sangat kaget dan tidak mengerti dengan putusan tersebut. Padahal menurutnya sudah ada peraturan terpidana korupsi tidak diberikan kebebasan bersyarat dan remisi-remisi.

"Ada beberapa kejanggalan disini dan patut kita soroti. Bagaimana dengan pelaku tindak korupsi lainnya? Apakah hanya Urip yang diberikan kebebasan? Yang lainnya gimana?," tambah Marojahan.






Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

BERITA TERKAIT


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
 

BERITA PILIHAN


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

BERITA LAINNYA

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Dapat THR, Petugas Kebersihan Tenang Hadapi Lebaran
Minggu 25 Juni 2017


Meriahkan Malam Takbiran, Purwakarta Tabuh 999 Bedug
Minggu 25 Juni 2017 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Pesan Toleransi di Malam Takbiran Purwakarta
Minggu 25 Juni 2017 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Disebut Terkatung-katung, Begini Cerita Kakek Penjual Guci
Minggu 25 Juni 2017 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Gerakan Mudik Kamil 2017 Berangkatkan 50 Pemudik Hari Ini
Rabu 21 Juni 2017 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan Merak, Pemudik Diimbau Hindari Waktu Ini
Rabu 21 Juni 2017 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip 41 Ribu Kendaraan Sudah Melintasi Wilayah Karawang
Rabu 21 Juni 2017 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Kamis 18 Mei 2017, 08:20 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Baru-baru ini masyarakat Indonesia termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikejutkan dengan putusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Beberapa pihak termasuk para ahli hukum mempertanyakan hal tersebut karena saat ini Urip baru menjalankan hukumannya selama 9 tahun.

"Ini ada apa sebenarnya? Dari 20 tahun menjadi 9 tahun? Kok bisa gitu? Ini bertentangan dengan sikap dan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Ahli Hukum Tata Negara, dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Marojahan JS Panjaitan kepada Radio PRFM, Rabu (17/5/2017) malam.

Marojahan mengaku sangat kaget dan tidak mengerti dengan putusan tersebut. Padahal menurutnya sudah ada peraturan terpidana korupsi tidak diberikan kebebasan bersyarat dan remisi-remisi.

"Ada beberapa kejanggalan disini dan patut kita soroti. Bagaimana dengan pelaku tindak korupsi lainnya? Apakah hanya Urip yang diberikan kebebasan? Yang lainnya gimana?," tambah Marojahan.






 

BERITA LAINNYA



Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Dapat THR, Petugas Kebersihan Tenang Hadapi Lebaran
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Meriahkan Malam Takbiran, Purwakarta Tabuh 999 Bedug
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Pesan Toleransi di Malam Takbiran Purwakarta
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Disebut Terkatung-katung, Begini Cerita Kakek Penjual Guci
Minggu 25 Juni 2017
Purwakarta Istimewa


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip