Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip  




Selasa 24 April 2018

04:00 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
@prfmnews

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
PRFMNewsChannel

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Kamis 18 Mei 2017, 08:20 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip




Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Baru-baru ini masyarakat Indonesia termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikejutkan dengan putusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Beberapa pihak termasuk para ahli hukum mempertanyakan hal tersebut karena saat ini Urip baru menjalankan hukumannya selama 9 tahun.

"Ini ada apa sebenarnya? Dari 20 tahun menjadi 9 tahun? Kok bisa gitu? Ini bertentangan dengan sikap dan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Ahli Hukum Tata Negara, dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Marojahan JS Panjaitan kepada Radio PRFM, Rabu (17/5/2017) malam.

Marojahan mengaku sangat kaget dan tidak mengerti dengan putusan tersebut. Padahal menurutnya sudah ada peraturan terpidana korupsi tidak diberikan kebebasan bersyarat dan remisi-remisi.

"Ada beberapa kejanggalan disini dan patut kita soroti. Bagaimana dengan pelaku tindak korupsi lainnya? Apakah hanya Urip yang diberikan kebebasan? Yang lainnya gimana?," tambah Marojahan.






Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

BERITA TERKAIT


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
 

BERITA PILIHAN


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

BERITA LAINNYA

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Grand Final Liga Seni Budaya Bandung Berlangsung Semarak Sekaligus Menegangkan
Senin 23 April 2018


Pemerintah Upayakan Persoalan Lahan Dua Megaproyek di Sukabumi Tuntas Tahun ini
Senin 23 April 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip 2 Anggota Baru DPRD Jabar Dilantik, Iwa Harapkan Sinergitas Terus Terjalin
Senin 23 April 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip DPRD Jabar Lantik 2 Anggota Baru Sebagai PAW
Senin 23 April 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip PPP Akan All Out Menangkan RINDU
Senin 23 April 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip PPP Akan All Out Menangkan RINDU
Senin 23 April 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Syaikhu Ajak Warga Majalengka Manfaatkan Peluang Usaha
Senin 23 April 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

 

BERITA TERKAIT

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Kamis 18 Mei 2017, 08:20 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Baru-baru ini masyarakat Indonesia termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikejutkan dengan putusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Beberapa pihak termasuk para ahli hukum mempertanyakan hal tersebut karena saat ini Urip baru menjalankan hukumannya selama 9 tahun.

"Ini ada apa sebenarnya? Dari 20 tahun menjadi 9 tahun? Kok bisa gitu? Ini bertentangan dengan sikap dan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Ahli Hukum Tata Negara, dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Marojahan JS Panjaitan kepada Radio PRFM, Rabu (17/5/2017) malam.

Marojahan mengaku sangat kaget dan tidak mengerti dengan putusan tersebut. Padahal menurutnya sudah ada peraturan terpidana korupsi tidak diberikan kebebasan bersyarat dan remisi-remisi.

"Ada beberapa kejanggalan disini dan patut kita soroti. Bagaimana dengan pelaku tindak korupsi lainnya? Apakah hanya Urip yang diberikan kebebasan? Yang lainnya gimana?," tambah Marojahan.






 

BERITA LAINNYA



Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

DPRD Jabar Lantik 2 Anggota Baru Sebagai PAW
Senin 23 April 2018
Jawa Barat


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

PPP Akan All Out Menangkan RINDU
Senin 23 April 2018
Pilgub Jabar 2018


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

PPP Akan All Out Menangkan RINDU
Senin 23 April 2018
Pilgub Jabar 2018


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip