Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip  




Sabtu 24 Februari 2018

18:41 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
@prfmnews

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
PRFMNewsChannel

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Kamis 18 Mei 2017, 08:20 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip




Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Baru-baru ini masyarakat Indonesia termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikejutkan dengan putusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Beberapa pihak termasuk para ahli hukum mempertanyakan hal tersebut karena saat ini Urip baru menjalankan hukumannya selama 9 tahun.

"Ini ada apa sebenarnya? Dari 20 tahun menjadi 9 tahun? Kok bisa gitu? Ini bertentangan dengan sikap dan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Ahli Hukum Tata Negara, dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Marojahan JS Panjaitan kepada Radio PRFM, Rabu (17/5/2017) malam.

Marojahan mengaku sangat kaget dan tidak mengerti dengan putusan tersebut. Padahal menurutnya sudah ada peraturan terpidana korupsi tidak diberikan kebebasan bersyarat dan remisi-remisi.

"Ada beberapa kejanggalan disini dan patut kita soroti. Bagaimana dengan pelaku tindak korupsi lainnya? Apakah hanya Urip yang diberikan kebebasan? Yang lainnya gimana?," tambah Marojahan.






Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

BERITA TERKAIT


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
 

BERITA PILIHAN


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

BERITA LAINNYA

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Awali Kampanye di Bogor, Demiz Blusukan di Pasar Leuwi Liang
Sabtu 24 Februari 2018


Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada, Pemkab Garut Tidak Angkat Pejabat Definitif
Sabtu 24 Februari 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Jika Terpilih, Oded Agendakan Pertemuan Dengan Para Ketua RW Tiga Bulan Sekali
Jumat 23 Februari 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Kang Hasan Prihatin Dengan Musibah Yang Melanda Jawa Barat
Jumat 23 Februari 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip PW Persis Jabar Bantah Dukung Salah Satu Paslon Cagub-Cawagub Jabar
Kamis 22 Februari 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Kunjungi Warga Arcamanik, Oded Sosialisasikan Visi Misi
Kamis 22 Februari 2018 Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

 

BERITA TERKAIT

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Kamis 18 Mei 2017, 08:20 WIB

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip
Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Baru-baru ini masyarakat Indonesia termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikejutkan dengan putusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Beberapa pihak termasuk para ahli hukum mempertanyakan hal tersebut karena saat ini Urip baru menjalankan hukumannya selama 9 tahun.

"Ini ada apa sebenarnya? Dari 20 tahun menjadi 9 tahun? Kok bisa gitu? Ini bertentangan dengan sikap dan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Ahli Hukum Tata Negara, dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Marojahan JS Panjaitan kepada Radio PRFM, Rabu (17/5/2017) malam.

Marojahan mengaku sangat kaget dan tidak mengerti dengan putusan tersebut. Padahal menurutnya sudah ada peraturan terpidana korupsi tidak diberikan kebebasan bersyarat dan remisi-remisi.

"Ada beberapa kejanggalan disini dan patut kita soroti. Bagaimana dengan pelaku tindak korupsi lainnya? Apakah hanya Urip yang diberikan kebebasan? Yang lainnya gimana?," tambah Marojahan.






 

BERITA LAINNYA



Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Awali Kampanye di Bogor, Demiz Blusukan di Pasar Leuwi Liang
Sabtu 24 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Kang Hasan Prihatin Dengan Musibah Yang Melanda Jawa Barat
Jumat 23 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip

 

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ahli Hukum Pertanyakan Status Bebas Bersyarat Terhadap Urip