Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan  




Sabtu 21 Juli 2018

16:35 WIB

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan
@prfmnews

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan
PRFMNewsChannel

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan
Selasa 13 Februari 2018, 23:07 WIB

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan
Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan




Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pada Senin (12/2/2018) kemarin. Hal itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai undang-undang tersebut merupakan upaya DPR untuk mendapatkan hak imunitas dan dinilai merupakan upaya untuk membungkam suara rakyat yang kritis.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR Komisi IV Fraksi Golkar, yang sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo menilai hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. 

"Hak imunitas sudah ada dalam konstitusi negara kita, jadi tidak perlu dipersoalkan, karena tidak hanya semata untuk mencari kehormatan atau apapun itu. DPR lembaga negara, hak-hak itu diberikan dalam rangka memudahkan mereka (anggota DPR -red) dalam melaksakan tugas," ujarnya kepada PRFM, Selasa (12/2/2018).

Dikatakannya, hak imunitas itu untuk mengantisipasi masyarakat yang melakukan penghinaan terhadap lembaga dewan. 

"Contohnya ada salah seorang anggota DPR terkena hukum, dan jelas itu sudah terbukti, itu akan kita serahkan dengan mekanisme hukum, tetapi jangan pula ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa DPR itu sarang penyamun, atau sarang koruptor, itu tidak boleh, tidak semua berprilaku seperti itu, hak-hak kita yang dilindungi, itu yang dimaksudkan," ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menambahkan, yang menjadi titik persoalan sebenarnya adalah mengenai pelecehan atau kritik dalam konteks individu dan lembaga. 

"Yang dimaksud itu pelecehan kepada lembaga, kalau kritik kan harus santun, kalau langsung menuduh tidak boleh. Ini banyak sekali dengan kebebasan masyarakat berdemokrasi untuk menyampaikan ekspresi kadang kebablasan. Seharusnya bisa membedakan mana ruang perorangan dan kelembagaan," tutupnya



Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

 

BERITA TERKAIT


Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan
 

BERITA PILIHAN


Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

 

BERITA LAINNYA

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Foto Unik Yang Menampilkan Pandangan Langka di Masa Lalu Jepang
Sabtu 21 Juli 2018


86 Ribu KJA Ilegal di Waduk Cirata Ditertibkan
Sabtu 21 Juli 2018 Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan 40 Ruas Jalan Kota Bandung Jadi Rute Marathon, Polisi Lakukan Kanalisasi
Sabtu 21 Juli 2018 Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan Dishub Kota Bandung Terus Upayakan Pembinaan Sopir Angkot
Sabtu 21 Juli 2018 Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan 1.307 Mahasiswa ITB Diwisuda di Sabuga
Sabtu 21 Juli 2018 Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan JK Boleh Jadi Cawapres Lagi? Ini Pendapat Mendagri
Sabtu 21 Juli 2018 Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan 2.500 Penari Mancanegara Bakal Meriahkan Bandung International Art Festival
Sabtu 21 Juli 2018 Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

 

 

BERITA TERKAIT

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan
Selasa 13 Februari 2018, 23:07 WIB

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan
Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan


Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pada Senin (12/2/2018) kemarin. Hal itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai undang-undang tersebut merupakan upaya DPR untuk mendapatkan hak imunitas dan dinilai merupakan upaya untuk membungkam suara rakyat yang kritis.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR Komisi IV Fraksi Golkar, yang sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo menilai hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. 

"Hak imunitas sudah ada dalam konstitusi negara kita, jadi tidak perlu dipersoalkan, karena tidak hanya semata untuk mencari kehormatan atau apapun itu. DPR lembaga negara, hak-hak itu diberikan dalam rangka memudahkan mereka (anggota DPR -red) dalam melaksakan tugas," ujarnya kepada PRFM, Selasa (12/2/2018).

Dikatakannya, hak imunitas itu untuk mengantisipasi masyarakat yang melakukan penghinaan terhadap lembaga dewan. 

"Contohnya ada salah seorang anggota DPR terkena hukum, dan jelas itu sudah terbukti, itu akan kita serahkan dengan mekanisme hukum, tetapi jangan pula ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa DPR itu sarang penyamun, atau sarang koruptor, itu tidak boleh, tidak semua berprilaku seperti itu, hak-hak kita yang dilindungi, itu yang dimaksudkan," ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menambahkan, yang menjadi titik persoalan sebenarnya adalah mengenai pelecehan atau kritik dalam konteks individu dan lembaga. 

"Yang dimaksud itu pelecehan kepada lembaga, kalau kritik kan harus santun, kalau langsung menuduh tidak boleh. Ini banyak sekali dengan kebebasan masyarakat berdemokrasi untuk menyampaikan ekspresi kadang kebablasan. Seharusnya bisa membedakan mana ruang perorangan dan kelembagaan," tutupnya



 

BERITA LAINNYA



Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

1.307 Mahasiswa ITB Diwisuda di Sabuga
Sabtu 21 Juli 2018
Kota Bandung


Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan

 

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Anggota DPR Sebut UU MD3 Tidak Perlu Dipersoalkan