APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu  




Kamis 21 November 2019

03:14 WIB

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
@prfmnews

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
PRFMNewsChannel

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

APDI Minta POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
Kamis 25 April 2019, 18:59 WIB
Pemilu 2019
APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu




APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : APDI

BANDUNG, (PRFM) - Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia  (APDI) meminta Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)  Untuk bersikap netral dan Profesional dalam menghadapi Pesta Demokrasi khususnya Pemilihan Presiden yang sudah berlangsung selama beberap hari. 

Polri harusnya menjaga transparansi penghitungan suara dengan cara mempersilahkan saksi dari kedua kubu calon presiden (Capres) serta pengamat dan pemantau untuk menyaksikan proses penghitungan suara atau rekapitulasi hasil pemilihan dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) di setiap kelurahan dan Kecamatan. Bukan Justru melarang saksi dari salah satu kubu Capres dan Pemantau yang sudah diakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

“Karena itu, harusnya pihak Polri menciptakan iklim yang kodusif dengan menciptakan transparansi. Bukan justru memperkuat asumsi masyarakat bahwa Pemilu kali ini dipenuhi kecurangan,” paparnya dalam siaran pers yang diterima PRFM, Selasa (23/4/2019).

Penasehat APDI Mayjen (Purn) TNI Suprapto menyampaikan, hal tersebut berkaitan dengan banyaknya laporan dari masyarakat di berbagai daerah termasuk di DKI Jakarta yang masuk ke APDI yang  menyebutkan banyaknya saksi dan pemantau yang akan menghadiri proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan di halangi pihak Kepolisian yang bertugas di kecamatan, dianggap menggangu proses rekapitulasi.

Ia menjelaskan, untuk menciptakan transparansi dalam Pilpres,  Polri seharusnya membiarkan saksi dari dua kubu Capres dan  kalangan pengamat yang sudah diakreditasi Bawaslu seperti APDI,  untuk menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara di kelurahan maupun di Kecamatan  bahkan di tingkat kabupaten. 

Sebab, kalau rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten dibiarkan tertutup akan memperkuat opini publik yang sedang berkembang, bahwa kecurangan dalam penghitungan suara yang dilakukan pihak tertentu untuk memenangkan Capres dan Parpol tertentu benar adanya. Bahkan dilindungi aparat keamanan negara. Kalau asumsi seperti itu  semakin kuat akan membuat hasil perhitungan suara dan hasil Pemilu tidak akan diterima masyarakat. Hal ini akan membahayakan kelangsungan demokrasi di negara yang kita cintai ini.

“Kalau para saksi melakukan tindakan kriminal berupa perusakan atau keributan, bolehlah diamankan dan dibawa ke meja hijau atau pengadilan. Namun selagi semuanya berlangsung damai apalagi niatnya baik, mencegah kecurangan. Polisi harus mendukung dengan cara membiarkan mereka masuk dan menyaksikan proses penghitungan suara. Sehingga proses rekapitulasi berjalan secara transparan dan diterima semua pihak,” tegasnya.

Mantan Asisten Teritorial (Aster) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengingatkan, Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta kedamaian  masyarakat. 

“Saya yakin Pak Tito karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, terpanggil untuk mengatasi keadaan ini dengan segera memerintahkan jajaran dibawahnya  bekerja secara profesional jujur dan adil,  dengan tidak berpihak pada salah satu kubu Capres. Hal ini untuk menyelamatkan demokrasi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekaligus menghindari munculnya konflik horizontal,” papar Suprapto.










 

BERITA TERKAIT


Pemilu 2019 Diperkirakan Lebih Rumit

Selasa 25 September 2018

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
 

BERITA PILIHAN


APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

 

BERITA LAINNYA

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

Belasan Suporter Indonesia Sempat Ditahan Polisi Malaysia
Rabu 20 November 2019


Buruh Tolak UMK Kota Bandung 2020
Rabu 20 November 2019 APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu DPRD Akui Kecolongan Soal Anggaran Pembangunan Kolam Renang Gedung Pakuan
Rabu 20 November 2019 APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu Horison Ultima Bandung Jaga Silaturahmi Melalui General Staff Metting
Rabu 20 November 2019 APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu Jalur Lingkar Emen Mulai Dibangun
Rabu 20 November 2019 APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu Deden Natsir Beberkan Kondisi Terkini Cederanya
Rabu 20 November 2019 APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu Lewat Desa Cageur, Pemprov Harap Angka Stunting di Jabar Turun
Rabu 20 November 2019 APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

 

 

BERITA TERKAIT


APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

KPU Jabar Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Senin 24 September 2018, 06:53 WIB APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
Senin 24 September 2018, 08:15 WIB APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

Pemilu 2019 Diperkirakan Lebih Rumit
Selasa 25 September 2018, 11:10 WIB APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

APDI Minta POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
Kamis 25 April 2019, 18:59 WIB
Pemilu 2019

APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu
APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu


APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : APDI


BANDUNG, (PRFM) - Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia  (APDI) meminta Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)  Untuk bersikap netral dan Profesional dalam menghadapi Pesta Demokrasi khususnya Pemilihan Presiden yang sudah berlangsung selama beberap hari. 

Polri harusnya menjaga transparansi penghitungan suara dengan cara mempersilahkan saksi dari kedua kubu calon presiden (Capres) serta pengamat dan pemantau untuk menyaksikan proses penghitungan suara atau rekapitulasi hasil pemilihan dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) di setiap kelurahan dan Kecamatan. Bukan Justru melarang saksi dari salah satu kubu Capres dan Pemantau yang sudah diakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

“Karena itu, harusnya pihak Polri menciptakan iklim yang kodusif dengan menciptakan transparansi. Bukan justru memperkuat asumsi masyarakat bahwa Pemilu kali ini dipenuhi kecurangan,” paparnya dalam siaran pers yang diterima PRFM, Selasa (23/4/2019).

Penasehat APDI Mayjen (Purn) TNI Suprapto menyampaikan, hal tersebut berkaitan dengan banyaknya laporan dari masyarakat di berbagai daerah termasuk di DKI Jakarta yang masuk ke APDI yang  menyebutkan banyaknya saksi dan pemantau yang akan menghadiri proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan di halangi pihak Kepolisian yang bertugas di kecamatan, dianggap menggangu proses rekapitulasi.

Ia menjelaskan, untuk menciptakan transparansi dalam Pilpres,  Polri seharusnya membiarkan saksi dari dua kubu Capres dan  kalangan pengamat yang sudah diakreditasi Bawaslu seperti APDI,  untuk menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara di kelurahan maupun di Kecamatan  bahkan di tingkat kabupaten. 

Sebab, kalau rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten dibiarkan tertutup akan memperkuat opini publik yang sedang berkembang, bahwa kecurangan dalam penghitungan suara yang dilakukan pihak tertentu untuk memenangkan Capres dan Parpol tertentu benar adanya. Bahkan dilindungi aparat keamanan negara. Kalau asumsi seperti itu  semakin kuat akan membuat hasil perhitungan suara dan hasil Pemilu tidak akan diterima masyarakat. Hal ini akan membahayakan kelangsungan demokrasi di negara yang kita cintai ini.

“Kalau para saksi melakukan tindakan kriminal berupa perusakan atau keributan, bolehlah diamankan dan dibawa ke meja hijau atau pengadilan. Namun selagi semuanya berlangsung damai apalagi niatnya baik, mencegah kecurangan. Polisi harus mendukung dengan cara membiarkan mereka masuk dan menyaksikan proses penghitungan suara. Sehingga proses rekapitulasi berjalan secara transparan dan diterima semua pihak,” tegasnya.

Mantan Asisten Teritorial (Aster) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengingatkan, Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta kedamaian  masyarakat. 

“Saya yakin Pak Tito karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, terpanggil untuk mengatasi keadaan ini dengan segera memerintahkan jajaran dibawahnya  bekerja secara profesional jujur dan adil,  dengan tidak berpihak pada salah satu kubu Capres. Hal ini untuk menyelamatkan demokrasi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekaligus menghindari munculnya konflik horizontal,” papar Suprapto.






 

BERITA LAINNYA



APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

Belasan Suporter Indonesia Sempat Ditahan Polisi Malaysia
Rabu 20 November 2019
Kualifikasi Piala Dunia 2022


APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

Buruh Tolak UMK Kota Bandung 2020
Rabu 20 November 2019
Upah Minimum Kota/Kabupaten


APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

DPRD Akui Kecolongan Soal Anggaran Pembangunan Kolam Renang Gedung Pakuan
Rabu 20 November 2019
Kolam Renang di Gedung Pakuan


APDI Minta  POLRI Netral dan Jaga Transparansi serta Kejujuran Pemilu

Jalur Lingkar Emen Mulai Dibangun
Rabu 20 November 2019
Tanjakan Emen