Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri  




Jumat 18 Oktober 2019

09:20 WIB

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
@prfmnews

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
PRFMNewsChannel

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019, 09:33 WIB
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau
Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri




Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Redaksi Oleh : Siti Resa Mutoharoh
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

BANDUNG,(PRFM) – Per Agustus lalu, tercatat sekitar 49 ribu hutan terbakar di Riau. Meski titik api mulai menurun, namun karena sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut, asap dari kebakaran tersebut masih belum berkurang. 

Hal itu disampaikan Pengkampanye Keadilan Iklim dan Isu Global Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yuyun Harmono saat On Air  di Radio PR FM 107.5 News Channel, Senin (16/9/2019)

“Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan itu berada di lahan gambut, jadi total di akhir Agustus sekitar 49 ribu hutan dan lahan yang terbakar 40 ribu di lahan gambut.  Di lahan gambut itu seolah-olah gak ada api, tapi di dalamnya masih ada api, itu kenapa asap masih terus terjadi,” ujar Yuyun. 

Pihaknya berharap, pemerintah bisa mengevaluasi perizinan industri skala besar. Pasalnya, terdapat 10 perusahaan sawit dan pertambangan industri yang disegel diindikasikan menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan. Sehingga perusahaan tak hanya menanggung sanksi administratif, tapi juga menanggung pemulihan guna mendapatkan efek jera. 

“Ada 10 konsesi perusahaan korporasi sawit dan pertambangan industri yang disegel di Riau. Saya kira itu indikasi awal ada orang yang menyebabkan ini dan ada kepentingan korporasi, menyalahkan petani dan ladang seolah menafikan bahwa yang menguasi sebagain lahan di Riau adalah korporasi,” tegasnya.

Tidak hanya melakukan pemadaman, lanjut Yuyun, upaya yang mesti dilakukan pemerintah juga harus menyasar struktural serta bisa berkoordinasi cepat dengan lembaga lain. 

“Upaya untuk menghentikan kebakaran harus penyasar hal-hal struktural terkait penguasaan  lahan oleh korporasi. Tidak hanya pada pemadaman, harus ada upaya yang konprehensif terutama perizinian dan indikasi perkebunan ilegal,” ujarnya 

Selanjutnya, pemerintah pun mesti membuka data terkait wilayah yang terbakar, juga membuka data terkait guna usaha dari perkebunan kelapa sawit kepada publik.

“Pemerintah harus membuka data wilayah mana saja yang terbakar dan membuka data perihal guna usaha dari perkebunan kelapa sawit kepada publik. Dan menyediakan pelayanan kesehatan atau bahkan rumah sakit khusus dan digratiskan bagi yang terkena dampak,” tutupnya










 

BERITA TERKAIT


Udara Riau Kian Buruk

Minggu 15 September 2019

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
 

BERITA PILIHAN


Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

 

BERITA LAINNYA

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Jelang Pelantikan Presiden, Pemkot Bandung Imbau Warganya Gelar Doa Bersama
Jumat 18 Oktober 2019


Jelang Pelantikan Presiden, Pemkot Bandung Imbau Warganya Gelar Doa Bersama
Jumat 18 Oktober 2019 Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri Pemerintah Buka 197.117 Formasi, Inilah Jadwal Rekrutmen CPNS 2019
Jumat 18 Oktober 2019 Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri Inilah Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024
Jumat 18 Oktober 2019 Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri Inilah Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024
Jumat 18 Oktober 2019 Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri Deklarasi Damai Pilkades Kabupaten Bandung Sukses Tanpa Ekses
Jumat 18 Oktober 2019 Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri Ormas Se-Kabupaten Bandung Tolak Aksi Anarkis Jelang Pelantikan Presiden
Jumat 18 Oktober 2019 Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

 

 

BERITA TERKAIT

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Senin 16 September 2019, 09:33 WIB
Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri
Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri


Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Redaksi Oleh : Siti Resa Mutoharoh
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


BANDUNG,(PRFM) – Per Agustus lalu, tercatat sekitar 49 ribu hutan terbakar di Riau. Meski titik api mulai menurun, namun karena sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut, asap dari kebakaran tersebut masih belum berkurang. 

Hal itu disampaikan Pengkampanye Keadilan Iklim dan Isu Global Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yuyun Harmono saat On Air  di Radio PR FM 107.5 News Channel, Senin (16/9/2019)

“Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan itu berada di lahan gambut, jadi total di akhir Agustus sekitar 49 ribu hutan dan lahan yang terbakar 40 ribu di lahan gambut.  Di lahan gambut itu seolah-olah gak ada api, tapi di dalamnya masih ada api, itu kenapa asap masih terus terjadi,” ujar Yuyun. 

Pihaknya berharap, pemerintah bisa mengevaluasi perizinan industri skala besar. Pasalnya, terdapat 10 perusahaan sawit dan pertambangan industri yang disegel diindikasikan menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan. Sehingga perusahaan tak hanya menanggung sanksi administratif, tapi juga menanggung pemulihan guna mendapatkan efek jera. 

“Ada 10 konsesi perusahaan korporasi sawit dan pertambangan industri yang disegel di Riau. Saya kira itu indikasi awal ada orang yang menyebabkan ini dan ada kepentingan korporasi, menyalahkan petani dan ladang seolah menafikan bahwa yang menguasi sebagain lahan di Riau adalah korporasi,” tegasnya.

Tidak hanya melakukan pemadaman, lanjut Yuyun, upaya yang mesti dilakukan pemerintah juga harus menyasar struktural serta bisa berkoordinasi cepat dengan lembaga lain. 

“Upaya untuk menghentikan kebakaran harus penyasar hal-hal struktural terkait penguasaan  lahan oleh korporasi. Tidak hanya pada pemadaman, harus ada upaya yang konprehensif terutama perizinian dan indikasi perkebunan ilegal,” ujarnya 

Selanjutnya, pemerintah pun mesti membuka data terkait wilayah yang terbakar, juga membuka data terkait guna usaha dari perkebunan kelapa sawit kepada publik.

“Pemerintah harus membuka data wilayah mana saja yang terbakar dan membuka data perihal guna usaha dari perkebunan kelapa sawit kepada publik. Dan menyediakan pelayanan kesehatan atau bahkan rumah sakit khusus dan digratiskan bagi yang terkena dampak,” tutupnya






 

BERITA LAINNYA



Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Jelang Pelantikan Presiden, Pemkot Bandung Imbau Warganya Gelar Doa Bersama
Jumat 18 Oktober 2019
Pelantikan Presiden RI Periode 2019-2024


Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Jelang Pelantikan Presiden, Pemkot Bandung Imbau Warganya Gelar Doa Bersama
Jumat 18 Oktober 2019
Pelantikan Presiden RI Periode 2019-2024


Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Inilah Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024
Jumat 18 Oktober 2019
Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024


Asap Riau Tak Berkurang, Pemerintah Mesti Evaluasi Perizinan Industri

Inilah Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024
Jumat 18 Oktober 2019
Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024