Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat  




Selasa 13 November 2018

00:55 WIB

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat
@prfmnews

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat
PRFMNewsChannel

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat
Jumat 14 September 2018, 20:29 WIB

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat
Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat




Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Redaksi Oleh : Restu Sauqi
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk kembali mencabut sejumlah poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Dengan dicabutnya sejumlah poin dalam peraturan itu, maka Angkutan Sewa Khusus (ASK) otomatis tidak memiliki payung hukum.

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Koperasi Himpunan Transportasi Online Bersama (KHTOB), Michael Pratama Jaya mengatakan pihaknya mendukung keputusan MA. Pasalnya poin-poin yang dianulir adalah aturan memberatkan pengemudi ASK. 

Namun Michael mengkhawatirkan dengan dicabutnya aturan ini akan kembali berdampak pada gesekan antara pengemudi ASK dengan pengemudi konvensional dilapangan. "Yang paling kami khawatirkan dari kekosongan hukum ini adalah kondusifitas. Kami khawatir pencabutan oleh MA ini berdampak pada gesekan antara online dan konvensional mencuat kembali," terang Michael saat on air di Radio PRFM, Jumat (14/9/2018).

Pembatalan payung hukum taksi online oleh MA kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya MA pernah membatalkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yang terbit pada 1 April 2017 sebagai revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

MA menilai sebagian pasal pada Permenhub 108 Tahun 2017 yang berlaku efektif pada 1 November 2017 merupakan pemuatan ulang materi Permenhub 26 Tahun 2017 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

MA memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mencabut 23 pasal pada Permenhub 108 Tahun 2017. Isi pasal yang dicabut di antaranya mengatur tarif taksi online harus sesuai batas bawah dan atas, pemasangan stiker, STNK harus berbadan hukum, persyaratan teknis perizinan penyelenggaraan (minimal lima kendaraan, tempat penyimpanan kendaraan, dan bengkel), serta lain sebagainya.

Michael berharap pemerintah segera menerbitkan aturan baru bagi ASK untuk mencegah terjadinya gesekan. Ia juga ingin aturan yang baru tidak memberatkan bagi para pengemudi online. Sehingga, lanjutnya, selain mempertimbangkan hukum, aturan yang disusun Kemenhub harus dapat mewadahi aspirasi dari para pengemudi. 

"Kami mendukung putusan MA terhadap pencabutan beberapa pasal di Permenhub 108 Tahun 2017. Namun dengan putusan tersebut, ada kekosongan hukum yang memayungi transportasi online, sehingga perlu segera diatur regulasi baru," pungkasnya



Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

 

BERITA TERKAIT


Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat
 

BERITA PILIHAN


Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

 

BERITA LAINNYA

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Jika Mekanismenya Benar, Penyelewengan Dana Hibah Tidak Akan Terjadi
Senin 12 November 2018


Atasi Banjir Kabupaten Bandung, Hulu Sungai Citarum Harus Diperhatikan
Senin 12 November 2018 Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat Pusat Ekonomi Kreatif Akan Hadir di 27 Kabupaten/Kota di Jabar
Senin 12 November 2018 Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat Disparbud Jabar Sambut Baik Rute Penerbangan Garuda Bandung-Singapura
Senin 12 November 2018 Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat Disparbud Jabar Sambut Baik Rute Penerbangan Garuda Bandung-Singapura
Senin 12 November 2018 Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat Penurunan APBD Tidak Akan Berpengaruh Terhadap Program Pembangunan
Senin 12 November 2018 Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat BPPD Kota Bandung Targetkan Pendapatan dari Pajak Hotel Tahun Ini Capai Rp 300 M
Senin 12 November 2018 Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

 

 

BERITA TERKAIT

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat
Jumat 14 September 2018, 20:29 WIB

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat
Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat


Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Redaksi Oleh : Restu Sauqi
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk kembali mencabut sejumlah poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Dengan dicabutnya sejumlah poin dalam peraturan itu, maka Angkutan Sewa Khusus (ASK) otomatis tidak memiliki payung hukum.

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Koperasi Himpunan Transportasi Online Bersama (KHTOB), Michael Pratama Jaya mengatakan pihaknya mendukung keputusan MA. Pasalnya poin-poin yang dianulir adalah aturan memberatkan pengemudi ASK. 

Namun Michael mengkhawatirkan dengan dicabutnya aturan ini akan kembali berdampak pada gesekan antara pengemudi ASK dengan pengemudi konvensional dilapangan. "Yang paling kami khawatirkan dari kekosongan hukum ini adalah kondusifitas. Kami khawatir pencabutan oleh MA ini berdampak pada gesekan antara online dan konvensional mencuat kembali," terang Michael saat on air di Radio PRFM, Jumat (14/9/2018).

Pembatalan payung hukum taksi online oleh MA kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya MA pernah membatalkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 yang terbit pada 1 April 2017 sebagai revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

MA menilai sebagian pasal pada Permenhub 108 Tahun 2017 yang berlaku efektif pada 1 November 2017 merupakan pemuatan ulang materi Permenhub 26 Tahun 2017 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

MA memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mencabut 23 pasal pada Permenhub 108 Tahun 2017. Isi pasal yang dicabut di antaranya mengatur tarif taksi online harus sesuai batas bawah dan atas, pemasangan stiker, STNK harus berbadan hukum, persyaratan teknis perizinan penyelenggaraan (minimal lima kendaraan, tempat penyimpanan kendaraan, dan bengkel), serta lain sebagainya.

Michael berharap pemerintah segera menerbitkan aturan baru bagi ASK untuk mencegah terjadinya gesekan. Ia juga ingin aturan yang baru tidak memberatkan bagi para pengemudi online. Sehingga, lanjutnya, selain mempertimbangkan hukum, aturan yang disusun Kemenhub harus dapat mewadahi aspirasi dari para pengemudi. 

"Kami mendukung putusan MA terhadap pencabutan beberapa pasal di Permenhub 108 Tahun 2017. Namun dengan putusan tersebut, ada kekosongan hukum yang memayungi transportasi online, sehingga perlu segera diatur regulasi baru," pungkasnya



 

BERITA LAINNYA



Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat

 

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Aturan Taksi Online Dianulir, Pengemudi ASK khawatir Gesekan Kembali Mencuat