Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa  




Sabtu 18 Januari 2020

02:22 WIB

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
@prfmnews

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
PRFMNewsChannel

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Rabu 30 Oktober 2019, 19:47 WIB
NASIONAL
Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa




Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Pikiran Rakyat/dok

BANDUNG, (PRFM) -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan agar pemilu legislatif dan pemilihan presiden tak lagi digelar secara serentak seperti pada Pemilu 2019.

Alasan utama Komnas HAM mengajukan saran tersebut yakni sedikitnya 440 petugas KPPS di berbagai daerah meninggal dunia karena kelelahan saat proses perhitungan suara.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, upaya Komnas HAM tersebut mesti didukung oleh seluruh elemen masyarakat. 

Menurutnya, dukungan yang bisa diberikan masyarakat ialah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sederhananya adalah Pemilu Serentak itu membuat petugas KPPS kelelahan, ini harus dicari penyelesainnya. Jadi saran agar Pemilu diselenggarakan tidak serentak itu sangat bagus," jelas Ujang saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (30/10/2019).

Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia ini pun mengimbau, pemerintah dan DPR RI untuk sesegera mungkin membahas efiensi Pemilu pada 2024 tanpa harus mengorbankan nyawa petugas KPPS.

"Kalau Pemilu dipecah jadi masing-masing Legislatif dan Eksekutif, ini akan memudahkan dan meringankan petugas KPPS. Membangun proses demokrasi yang efektif dan efisien tanpa menimbulkan korban jiwa dari para penyelenggaranya," pungkas Ujang.










 

BERITA TERKAIT


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
 

BERITA PILIHAN


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

 

BERITA LAINNYA

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Sosiolog Sebut Keraton Sejagat dan Sunda Empire Adalah Kaum Utopis
Jumat 17 Januari 2020


Gunung Semeru Meletus Dua Kali Hari Ini, Kolom Abu 600 Meter
Jumat 17 Januari 2020 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Pengelola Pasar Gedebage Yakin Kolam Retensi Jadi Solusi Terbaik Atasi Banjir
Jumat 17 Januari 2020 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Kelompok Sunda Empire Tidak Terdaftar di Kesbangpol Bandung
Jumat 17 Januari 2020 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Presiden Jokowi Beri Empat Arahan Soal Piala Dunia U20 2021
Jumat 17 Januari 2020 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Komisi I DPR Dukung Kesigapan TNI-Bakamla Jaga Natuna
Jumat 17 Januari 2020 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Komisi I DPR Dukung Kesigapan TNI-Bakamla Jaga Natuna
Jumat 17 Januari 2020 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

 

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Rabu 30 Oktober 2019, 19:47 WIB
NASIONAL

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Pikiran Rakyat/dok


BANDUNG, (PRFM) -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan agar pemilu legislatif dan pemilihan presiden tak lagi digelar secara serentak seperti pada Pemilu 2019.

Alasan utama Komnas HAM mengajukan saran tersebut yakni sedikitnya 440 petugas KPPS di berbagai daerah meninggal dunia karena kelelahan saat proses perhitungan suara.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, upaya Komnas HAM tersebut mesti didukung oleh seluruh elemen masyarakat. 

Menurutnya, dukungan yang bisa diberikan masyarakat ialah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sederhananya adalah Pemilu Serentak itu membuat petugas KPPS kelelahan, ini harus dicari penyelesainnya. Jadi saran agar Pemilu diselenggarakan tidak serentak itu sangat bagus," jelas Ujang saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (30/10/2019).

Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia ini pun mengimbau, pemerintah dan DPR RI untuk sesegera mungkin membahas efiensi Pemilu pada 2024 tanpa harus mengorbankan nyawa petugas KPPS.

"Kalau Pemilu dipecah jadi masing-masing Legislatif dan Eksekutif, ini akan memudahkan dan meringankan petugas KPPS. Membangun proses demokrasi yang efektif dan efisien tanpa menimbulkan korban jiwa dari para penyelenggaranya," pungkas Ujang.






 

BERITA LAINNYA



Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Presiden Jokowi Beri Empat Arahan Soal Piala Dunia U20 2021
Jumat 17 Januari 2020
Piala Dunia U-20 2021