Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa  




Kamis 21 November 2019

21:35 WIB

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
@prfmnews

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
PRFMNewsChannel

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Rabu 30 Oktober 2019, 19:47 WIB
NASIONAL
Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa




Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Pikiran Rakyat/dok

BANDUNG, (PRFM) -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan agar pemilu legislatif dan pemilihan presiden tak lagi digelar secara serentak seperti pada Pemilu 2019.

Alasan utama Komnas HAM mengajukan saran tersebut yakni sedikitnya 440 petugas KPPS di berbagai daerah meninggal dunia karena kelelahan saat proses perhitungan suara.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, upaya Komnas HAM tersebut mesti didukung oleh seluruh elemen masyarakat. 

Menurutnya, dukungan yang bisa diberikan masyarakat ialah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sederhananya adalah Pemilu Serentak itu membuat petugas KPPS kelelahan, ini harus dicari penyelesainnya. Jadi saran agar Pemilu diselenggarakan tidak serentak itu sangat bagus," jelas Ujang saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (30/10/2019).

Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia ini pun mengimbau, pemerintah dan DPR RI untuk sesegera mungkin membahas efiensi Pemilu pada 2024 tanpa harus mengorbankan nyawa petugas KPPS.

"Kalau Pemilu dipecah jadi masing-masing Legislatif dan Eksekutif, ini akan memudahkan dan meringankan petugas KPPS. Membangun proses demokrasi yang efektif dan efisien tanpa menimbulkan korban jiwa dari para penyelenggaranya," pungkas Ujang.










 

BERITA TERKAIT


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
 

BERITA PILIHAN


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

 

BERITA LAINNYA

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019


Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa KPU Kabupaten Bandung Tunggu PKPU Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Serentak
Kamis 21 November 2019 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Jokowi Perkenalkan 7 Staf Khusus dari Kalangan Millenial
Kamis 21 November 2019 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
Kamis 21 November 2019 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa Oded: Bus Sekolah dan TMB yang Tak Terpakai Dimodifikasi Jadi Shuttle
Kamis 21 November 2019 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa DPR Minta Polri Kaji Regulasi Penggunaan Skuter Listrik
Kamis 21 November 2019 Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

 

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Rabu 30 Oktober 2019, 19:47 WIB
NASIONAL

Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa
Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Pikiran Rakyat/dok


BANDUNG, (PRFM) -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan agar pemilu legislatif dan pemilihan presiden tak lagi digelar secara serentak seperti pada Pemilu 2019.

Alasan utama Komnas HAM mengajukan saran tersebut yakni sedikitnya 440 petugas KPPS di berbagai daerah meninggal dunia karena kelelahan saat proses perhitungan suara.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, upaya Komnas HAM tersebut mesti didukung oleh seluruh elemen masyarakat. 

Menurutnya, dukungan yang bisa diberikan masyarakat ialah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sederhananya adalah Pemilu Serentak itu membuat petugas KPPS kelelahan, ini harus dicari penyelesainnya. Jadi saran agar Pemilu diselenggarakan tidak serentak itu sangat bagus," jelas Ujang saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (30/10/2019).

Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia ini pun mengimbau, pemerintah dan DPR RI untuk sesegera mungkin membahas efiensi Pemilu pada 2024 tanpa harus mengorbankan nyawa petugas KPPS.

"Kalau Pemilu dipecah jadi masing-masing Legislatif dan Eksekutif, ini akan memudahkan dan meringankan petugas KPPS. Membangun proses demokrasi yang efektif dan efisien tanpa menimbulkan korban jiwa dari para penyelenggaranya," pungkas Ujang.






 

BERITA LAINNYA



Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019
SEA GAMES 2019


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019
SEA GAMES 2019


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

KPU Kabupaten Bandung Tunggu PKPU Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Serentak
Kamis 21 November 2019
Larangan Mantan Koruptor Maju di Pilkada 2020


Bangun Demokrasi Efektif Tanpa Korban Jiwa

Jokowi Perkenalkan 7 Staf Khusus dari Kalangan Millenial
Kamis 21 November 2019
Staf Khusus Presiden