Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan  




Kamis 17 Agustus 2017

22:48 WIB

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan
@prfmnews

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan
PRFMNewsChannel

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan
Rabu 09 Agustus 2017, 20:25 WIB

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan
Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan




Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Anggota dewan menilai kasus 345 guru di Jawa Barat yang memalsukan sertifikat untuk mendapat agunan kredit Rp 80 juta dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bukan karena alasan kesejahteraan.

Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, jika memiliki sertifikat, para guru khususnya SMA/SMK bisa memiliki tunjangan yang lebih tinggi, dibandingkan nilai dari agunan kredit terebut.

"Berarti bukan urusan kesejahteraan. Soalnya dana ini bukan untuk dipakai kebutuhan primer, karena untuk kebutuhan primer rasanya sudah mencukupi," kata Abdul kepada Radio PRFM, Rabu (9/8/2017).

Bahkan menurutnya, guru bisa disebut sebagai korban dari tipu daya pelaku pemalsu sertifikat yang meyakinkan cara tersebut aman dan tidak akan dicurigai.

"Saya lihat dalam konteks sekarang, ini kecerdikan pelaku, dia buat PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada guru bahwa ini aman dan segala macam," tuturnya.

Baca juga Pemalsu Dokumen Bobol Kredit BPR, Polda : Sertifikat Palsu Mirip dengan Asli

Manajemen BPR pun dimintanya untuk lebih selektif lagi menerima dokumen sebagai jaminan kredit. Sebab, menurut Abdul sertifikat guru sebenarnya tidak ada nilai secara keuangan.

"Bank BPR juga harus evaluasi keras bisa menerima sertifikat guru, soalnya sertifkat guru tidak ada nilainya secara keuangan, beda dengan SK pengangkatan," tandasnya.



Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

 

BERITA TERKAIT


Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan
 

BERITA PILIHAN


Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

 

BERITA LAINNYA

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Masuk Radar Pelatih Persib, Ini Tanggapan Emral Abus
Selasa 15 Agustus 2017


Usai Operasi di Belgia, Sergio Van Dijk Jalani Terapi di Bandung
Selasa 15 Agustus 2017 Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan Usai Operasi di Belgia, Sergio Van Dijk Jalani Terapi di Bandung
Selasa 15 Agustus 2017 Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017 Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017 Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan Begini Pola “Full Day School” Berbasis Madrasah dan Pesantren ala Purwakarta
Senin 14 Agustus 2017 Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan Golkar-PDIP Koalisi di Jabar, Pengamat : Rieke atau Puti Pendamping Dedi Mulyadi
Senin 14 Agustus 2017 Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

 

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan
Rabu 09 Agustus 2017, 20:25 WIB

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan
Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan


Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Anggota dewan menilai kasus 345 guru di Jawa Barat yang memalsukan sertifikat untuk mendapat agunan kredit Rp 80 juta dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bukan karena alasan kesejahteraan.

Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, jika memiliki sertifikat, para guru khususnya SMA/SMK bisa memiliki tunjangan yang lebih tinggi, dibandingkan nilai dari agunan kredit terebut.

"Berarti bukan urusan kesejahteraan. Soalnya dana ini bukan untuk dipakai kebutuhan primer, karena untuk kebutuhan primer rasanya sudah mencukupi," kata Abdul kepada Radio PRFM, Rabu (9/8/2017).

Bahkan menurutnya, guru bisa disebut sebagai korban dari tipu daya pelaku pemalsu sertifikat yang meyakinkan cara tersebut aman dan tidak akan dicurigai.

"Saya lihat dalam konteks sekarang, ini kecerdikan pelaku, dia buat PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada guru bahwa ini aman dan segala macam," tuturnya.

Baca juga Pemalsu Dokumen Bobol Kredit BPR, Polda : Sertifikat Palsu Mirip dengan Asli

Manajemen BPR pun dimintanya untuk lebih selektif lagi menerima dokumen sebagai jaminan kredit. Sebab, menurut Abdul sertifikat guru sebenarnya tidak ada nilai secara keuangan.

"Bank BPR juga harus evaluasi keras bisa menerima sertifikat guru, soalnya sertifkat guru tidak ada nilainya secara keuangan, beda dengan SK pengangkatan," tandasnya.



 

BERITA LAINNYA



Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017
PERSIB


Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017
PERSIB


Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan

 

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Dewan Nilai Kasus Guru Memalsukan Sertifikat Bukan Karena Alasan Kesejahteraan