Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja  




Sabtu 07 Desember 2019

16:53 WIB

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja
@prfmnews

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja
PRFMNewsChannel

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja
Senin 11 November 2019, 20:12 WIB
Jawa Barat
Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja
Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja




Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Redaksi Oleh : Christ Wibowo Utomo
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) Jawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp 1.810.351,36 pada 1 November 2019. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor: 561/Kep.920-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan UMP diibaratkan sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang masih berada di bawah satu tahun masa kerja atau mereka yang baru masuk kerja. Ini artinya mereka tidak boleh mendapat upah di bawah UMP yang sudah ada.

"UMP itu jaring pengaman paling bawah. UMP ini digunakan perusahaan yang mempekerjakan pekerja yang belum mencapai masa kerja satu tahun. Artinya yang satu tahun ke bawah wajib tidak boleh dibawah UMP," ujar Ade ketika On Air di 107.5 PR FM News Channel, Senin (11/11/19).

Ditanya soal ketentuan Upah Minimun Kota (UMK) di Jabar untuk 2020 mendatang, Ade mengaku saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan dari pemerintah kota/kabupaten. Sesuai dengan ketentuan yang ada, UMK wajib ditetapkan dalam waktu 40 hari sebelum diberlakukan. Itu berarti seharusnya UMK kota/kabupaten di Jabar seharusnya ditetapkan paling lambat pada 21 November mendatang.

"Prinsipnya nanti provinsi menerima ajuan dari kota/kabupaten. Kalau berbicara ketentuan 40 hari, berarti 21 November nanti. Berbicara dengan UMK pastinya sebelum tanggal 21," jelas Ade.

Pemerintah provinsi nantinya bukan berarti tinggal menetapkan ajuan dari pemerintah kota. Masih ada proses perumusan yang harus ditempuh sebelum akhirnya UMK ditetapkan. Itu berarti pemerintah kota harus mengajukan sebelum tanggal 21 November.

"Kami harus melihat dokumen yang disampaikan. Kami harus pelajari apakah prosedurnya ditempuh. Kemudian kami juga harus melihat berita acara proses dirumuskannya UMK tersebut. Sehingga bukan berarti tanggal 21 ditetapkan maka dikirimkan tanggal 21. Masih ada proses yang harus kita lakukan," pungkas Ade.










 

BERITA TERKAIT


Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja
 

BERITA PILIHAN


Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

 

BERITA LAINNYA

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bandung Raya Berpotensi Hujan di Siang hingga Malam
Sabtu 07 Desember 2019


Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019 Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja BPPD Bandung Kumpulkan 11 Miliar dari Pembebasan Denda Pajak 2019
Sabtu 07 Desember 2019 Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja Eko Maung: Dua Gol Bunuh Diri Persib Bukan Pengaturan Skor
Sabtu 07 Desember 2019 Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bandung Sabtu 7 Desember 2019
Sabtu 07 Desember 2019 Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja Lokasi SIM Keliling Kota Cimahi Sabtu 7 Desember 2019
Sabtu 07 Desember 2019 Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja Lokasi SIM Keliling Kota Bandung Sabtu 7 Desember 2019
Sabtu 07 Desember 2019 Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

 

 

BERITA TERKAIT


Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Update Kondisi Pengungsi Banjir Bandang
Jumat 23 September 2016, 18:35 WIB Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Menjadi Provinsi Terbaik, Aher Bersyukur
Jumat 23 September 2016, 19:29 WIB Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Banjir Hari Kelima, Pengungsi Mulai Terserang Sakit
Sabtu 24 September 2016, 17:09 WIB Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Menteri BUMN : Jalur KA Bandung-Ciwidey Bakal Aktif Lagi
Minggu 25 September 2016, 23:16 WIB

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja
Senin 11 November 2019, 20:12 WIB
Jawa Barat

Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja
Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja


Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Redaksi Oleh : Christ Wibowo Utomo
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) Jawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp 1.810.351,36 pada 1 November 2019. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor: 561/Kep.920-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan UMP diibaratkan sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang masih berada di bawah satu tahun masa kerja atau mereka yang baru masuk kerja. Ini artinya mereka tidak boleh mendapat upah di bawah UMP yang sudah ada.

"UMP itu jaring pengaman paling bawah. UMP ini digunakan perusahaan yang mempekerjakan pekerja yang belum mencapai masa kerja satu tahun. Artinya yang satu tahun ke bawah wajib tidak boleh dibawah UMP," ujar Ade ketika On Air di 107.5 PR FM News Channel, Senin (11/11/19).

Ditanya soal ketentuan Upah Minimun Kota (UMK) di Jabar untuk 2020 mendatang, Ade mengaku saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan dari pemerintah kota/kabupaten. Sesuai dengan ketentuan yang ada, UMK wajib ditetapkan dalam waktu 40 hari sebelum diberlakukan. Itu berarti seharusnya UMK kota/kabupaten di Jabar seharusnya ditetapkan paling lambat pada 21 November mendatang.

"Prinsipnya nanti provinsi menerima ajuan dari kota/kabupaten. Kalau berbicara ketentuan 40 hari, berarti 21 November nanti. Berbicara dengan UMK pastinya sebelum tanggal 21," jelas Ade.

Pemerintah provinsi nantinya bukan berarti tinggal menetapkan ajuan dari pemerintah kota. Masih ada proses perumusan yang harus ditempuh sebelum akhirnya UMK ditetapkan. Itu berarti pemerintah kota harus mengajukan sebelum tanggal 21 November.

"Kami harus melihat dokumen yang disampaikan. Kami harus pelajari apakah prosedurnya ditempuh. Kemudian kami juga harus melihat berita acara proses dirumuskannya UMK tersebut. Sehingga bukan berarti tanggal 21 ditetapkan maka dikirimkan tanggal 21. Masih ada proses yang harus kita lakukan," pungkas Ade.






 

BERITA LAINNYA



Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019
Kota Bandung


Disnakertrans Jabar: UMP Merupakan Jaring Pengaman Pekerja

Lokasi SIM Keliling Kota Cimahi Sabtu 7 Desember 2019
Sabtu 07 Desember 2019
SIM Keliling