DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah  




Selasa 21 Agustus 2018

13:08 WIB

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah
@prfmnews

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah
PRFMNewsChannel

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah
Jumat 20 Juli 2018, 20:33 WIB

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah
DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah




DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Foto Oleh : Rizky Perdana - PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mencarikan solusi persoalan sengketa kepemilikan rumah dinas atau rumah negara yang dihuni para pensiunan PNS PT KAI (dahulu PJKA) di Jawa Barat. Pasalnya saat ini mereka kerap diminta untuk mengosongkan rumah negara tersebut, tapi tanpa kepastian hukum yang jelas terkait sertifikat kepemilikan rumah yang sudah ditinggali berpuluh-puluh tahun itu.

Hal ini diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Gafar Usman usai menerima pengaduan dari para pensiunan PNS Penghuni Rumah  Negara Regional Bandung Raya, di Sekretariat DPD RI Jawa Barat, Jalan Mundinglaya, Kota Bandung, Jumat (20/7/2018).

“Ternyata ada persoalan yang harus diselesaikan dan kita lihat aturan-aturannya. Kita nanti akan lakukan komunikasi dengan PT KAI,” ujar Abdul.

Langkah pertama yang akan dilakukan Abdul adalah memastikan status kepemilikan tanah rumah dinas, dan kemudian dalam waktu dekat sekitar tanggal 25 Juli, pihaknya akan menggelar pertemuan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT KAI.

“Karena menyangkut tanah ini, mereka berkaitan dengan BPN dan karena menyangkut institusi nanti ini juga kita akan lakukan dengan Menteri Perhubungan maupun PT KAI,” tambahnya.

Setelah pertemuan tersebut, maka DPD RI bisa memberikan rekomendasi bagaimana langkah penuntasan masalah yang harus ditempuh. Namun sementara menunggu hasil pertemuan, ia meminta masyarakat menanggapi secara rasional bukan emosional.

Para aparat sebagai pengayom masyarakat juga diimbau untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang menimbulkan miskomunikasi antara penghuni rumah dengan PT KAI. Sehingga tidak terjadi hal yang merugikan kedua belah pihak.

“Itu antara de facto dan de jure, secara de facto kan masyarakat yang berada di situ sudah berpuluh-puluh tahun. Namun secara de jure dia itu adalah pegawai negeri. Sekarang kan PT KAI tidak pegawai negeri karena PT ini takluk dengan undang-undang PT, dan bukan undang-undang BUMN,” terangnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Ayi Hambali meluruskan bahwa persoalan ini bukan antara pemerintah (negara) dengan rakyat, tetapi PT KAI dengan rakyat.

Ayi mengungkapkan, masih ada peluang besar bagi pensiunan PNS penghuni rumah negara itu untuk tetap mendapatkan haknya. Sebab, kalau tercatat sebagai aset negara, maka negara berhak memberikan ke masyarakat.

“Ini bukan antara negara dan rakyat, tapi PT KAI dengan rakyat, itu harus dibedakan. Dulunya PJKA itu Perum, dan kepemilikan (rumah) itu sampai PJKA, antara PJKA ke PT KAI itu kita belum tahu, apakah menyambung apa tidak,” tuturnya.

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

Di tempat sama, salah seorang penghuni rumah dinas di kawasan Jalan Jatayu, Kota Bandung, Arman Renaldi mengatakan, dirinya merasa terintimidasi dan tidak nyaman karena haknya tidak dipenuhi negara. Ia dan keluarga yang sudah tinggal sejak 1972 itu berharap aspirasinya diperjuangkan DPD RI.

Ia hanya ingin kepastian hukum soal kepelimikan rumah negara, Arman tidak mempermasalahkan jika harus meninggalkan rumah tersebut, selama ada kepastian hukum jelas.

“Kami berjuang tidak pernah didengar, kami sudah ke DPRD dan instansi terkait, tapi tidak ada jawaban memuaskan. Kami hanya menanyakan kepastian hukum. Kalau kami punya hak, ya jalankan, kalau ngga ya keluar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 1.600 KK yang kebingungan dan kerap mendapat intimidasi dari pihak tertentu yang memaksa mereka untuk keluar dari rumah dinas. Beberapa rumah dinas pun ada yang sudah dikosongkan, dan ada juga yang masih diisi oleh pensiunan PNS.

“Kami diusir tanpa kepastian hukum yang benar. Kalau memang mereka mengusir kami, buktikan dulu itu punya siapa,” pungkasnya.  


DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

 

BERITA TERKAIT


DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah
 

BERITA PILIHAN


DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

 

BERITA LAINNYA

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

Raih Perak, Sri Wahyuni Menangis dan Minta Maaf
Selasa 21 Agustus 2018


Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 26 Agustus 2018
Selasa 21 Agustus 2018 DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah Venue Bekas Olimpiade di Beijing Jadi Tempat yang Menakutkan
Selasa 21 Agustus 2018 DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah Demokrat Optimis Jadi Partai Pemilu 2019
Selasa 21 Agustus 2018 DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah Juara Grup A, Timnas Indonesia Jumpa Uni Emirat Arab di 16 Besar
Selasa 21 Agustus 2018 DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah Perempuan Inggris yang Jatuh dari Kapal Pesiar Berhasil Diselamatkan
Senin 20 Agustus 2018 DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah Ombak Sampah Menghantam Pantai Manila
Senin 20 Agustus 2018 DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

 

 

BERITA TERKAIT

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah
Jumat 20 Juli 2018, 20:33 WIB

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah
DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah


DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Rizky Perdana - PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mencarikan solusi persoalan sengketa kepemilikan rumah dinas atau rumah negara yang dihuni para pensiunan PNS PT KAI (dahulu PJKA) di Jawa Barat. Pasalnya saat ini mereka kerap diminta untuk mengosongkan rumah negara tersebut, tapi tanpa kepastian hukum yang jelas terkait sertifikat kepemilikan rumah yang sudah ditinggali berpuluh-puluh tahun itu.

Hal ini diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Gafar Usman usai menerima pengaduan dari para pensiunan PNS Penghuni Rumah  Negara Regional Bandung Raya, di Sekretariat DPD RI Jawa Barat, Jalan Mundinglaya, Kota Bandung, Jumat (20/7/2018).

“Ternyata ada persoalan yang harus diselesaikan dan kita lihat aturan-aturannya. Kita nanti akan lakukan komunikasi dengan PT KAI,” ujar Abdul.

Langkah pertama yang akan dilakukan Abdul adalah memastikan status kepemilikan tanah rumah dinas, dan kemudian dalam waktu dekat sekitar tanggal 25 Juli, pihaknya akan menggelar pertemuan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT KAI.

“Karena menyangkut tanah ini, mereka berkaitan dengan BPN dan karena menyangkut institusi nanti ini juga kita akan lakukan dengan Menteri Perhubungan maupun PT KAI,” tambahnya.

Setelah pertemuan tersebut, maka DPD RI bisa memberikan rekomendasi bagaimana langkah penuntasan masalah yang harus ditempuh. Namun sementara menunggu hasil pertemuan, ia meminta masyarakat menanggapi secara rasional bukan emosional.

Para aparat sebagai pengayom masyarakat juga diimbau untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang menimbulkan miskomunikasi antara penghuni rumah dengan PT KAI. Sehingga tidak terjadi hal yang merugikan kedua belah pihak.

“Itu antara de facto dan de jure, secara de facto kan masyarakat yang berada di situ sudah berpuluh-puluh tahun. Namun secara de jure dia itu adalah pegawai negeri. Sekarang kan PT KAI tidak pegawai negeri karena PT ini takluk dengan undang-undang PT, dan bukan undang-undang BUMN,” terangnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Ayi Hambali meluruskan bahwa persoalan ini bukan antara pemerintah (negara) dengan rakyat, tetapi PT KAI dengan rakyat.

Ayi mengungkapkan, masih ada peluang besar bagi pensiunan PNS penghuni rumah negara itu untuk tetap mendapatkan haknya. Sebab, kalau tercatat sebagai aset negara, maka negara berhak memberikan ke masyarakat.

“Ini bukan antara negara dan rakyat, tapi PT KAI dengan rakyat, itu harus dibedakan. Dulunya PJKA itu Perum, dan kepemilikan (rumah) itu sampai PJKA, antara PJKA ke PT KAI itu kita belum tahu, apakah menyambung apa tidak,” tuturnya.

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

Di tempat sama, salah seorang penghuni rumah dinas di kawasan Jalan Jatayu, Kota Bandung, Arman Renaldi mengatakan, dirinya merasa terintimidasi dan tidak nyaman karena haknya tidak dipenuhi negara. Ia dan keluarga yang sudah tinggal sejak 1972 itu berharap aspirasinya diperjuangkan DPD RI.

Ia hanya ingin kepastian hukum soal kepelimikan rumah negara, Arman tidak mempermasalahkan jika harus meninggalkan rumah tersebut, selama ada kepastian hukum jelas.

“Kami berjuang tidak pernah didengar, kami sudah ke DPRD dan instansi terkait, tapi tidak ada jawaban memuaskan. Kami hanya menanyakan kepastian hukum. Kalau kami punya hak, ya jalankan, kalau ngga ya keluar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 1.600 KK yang kebingungan dan kerap mendapat intimidasi dari pihak tertentu yang memaksa mereka untuk keluar dari rumah dinas. Beberapa rumah dinas pun ada yang sudah dikosongkan, dan ada juga yang masih diisi oleh pensiunan PNS.

“Kami diusir tanpa kepastian hukum yang benar. Kalau memang mereka mengusir kami, buktikan dulu itu punya siapa,” pungkasnya.  


 

BERITA LAINNYA



DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

Raih Perak, Sri Wahyuni Menangis dan Minta Maaf
Selasa 21 Agustus 2018
Asian Games 2018


DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

Demokrat Optimis Jadi Partai Pemilu 2019
Selasa 21 Agustus 2018
Pileg 2019


DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah

 

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah   TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

DPD RI Terima Aspirasi Pensiunan PNS Bandung Raya Soal Sengketa Hak Milik Rumah