DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang  




Senin 25 Juni 2018

01:49 WIB

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang
@prfmnews

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang
PRFMNewsChannel

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang
Sabtu 06 Januari 2018, 10:33 WIB

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang
DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang




DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi DPR RI

BANDUNG, (PRFM) – Pemerintah baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja tahun 2017. Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon pun memberikan sejumlah catatan di laporan kinerja pemerintah tersebut. Terutama tentang risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia. Fadli mengimbau agar agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol.

 

Fadli menyampaikan, sebagai sebuah gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13-14 persen per tahun. Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp 345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp 367,7 triliun.

 

“Meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB,” ucap Fadli dilansir laman resmi DPR RI, Sabtu (6/1/2018).

 

Fadli mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp 227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp 318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat.

 

“Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama. Selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

 

Ia menambahkan, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang Indonesia yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. Pembandingan semacam itu dianggapnya keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

 

“Setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati,” tandasnya.




DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

 

BERITA TERKAIT


DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang
 

BERITA PILIHAN


DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

 

BERITA LAINNYA

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

Program Carpooling, Jemput Anak Sekolah Via Aplikasi
Minggu 24 Juni 2018


Melenceng dari Tujuan Awal, Dishub Evaluasi CFD dan CFN
Minggu 24 Juni 2018 DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang PPDB 2018 Jalur Prestasi, Uji Kompetensi dan Perhitungan Skor Akhir
Minggu 24 Juni 2018 DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018 DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang Ada Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kampanye di Masa Tenang
Minggu 24 Juni 2018 DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang Panwaslu Kabupaten Bandung Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Minggu 24 Juni 2018 DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 24 Juni 2018
Sabtu 23 Juni 2018 DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

 

 

BERITA TERKAIT

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang
Sabtu 06 Januari 2018, 10:33 WIB

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang
DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang


DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi DPR RI


BANDUNG, (PRFM) – Pemerintah baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja tahun 2017. Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon pun memberikan sejumlah catatan di laporan kinerja pemerintah tersebut. Terutama tentang risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia. Fadli mengimbau agar agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol.

 

Fadli menyampaikan, sebagai sebuah gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13-14 persen per tahun. Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp 345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp 367,7 triliun.

 

“Meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB,” ucap Fadli dilansir laman resmi DPR RI, Sabtu (6/1/2018).

 

Fadli mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp 227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp 318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat.

 

“Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama. Selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

 

Ia menambahkan, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang Indonesia yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. Pembandingan semacam itu dianggapnya keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

 

“Setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati,” tandasnya.




 

BERITA LAINNYA



DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018
Piala Dunia 2018


DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang

 

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

DPR Minta Pemerintah Kontrol Agresivitas dalam Berutang