DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol  




Rabu 16 Oktober 2019

16:10 WIB

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
@prfmnews

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
PRFMNewsChannel

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
Minggu 11 Agustus 2019, 10:31 WIB

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol




DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Menurut Nasir hal tersebut agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.

“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ucap Nasir, Minggu (11/8/2019).

Nasir menjelaskan, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya. Oleh karena itu dia pun menyarankan partai politik agar bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas.  

“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” jelasnya dilansir laman dpr.go.id










 

BERITA TERKAIT


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
 

BERITA PILIHAN


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

 

BERITA LAINNYA

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Tingkat Kunjungan Menurun, Pajak Hotel dan Restoran di Bandung Tak Capai Target
Rabu 16 Oktober 2019


Pemkot Punya Waktu 20 Tahun Benahi Drainase Kota Cimahi
Rabu 16 Oktober 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Termasuk Simulasi Soal, BKN: Banyak Modus Penipuan Jelang Penerimaan CPNS
Rabu 16 Oktober 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Jokowi Minta Pelantikan Presiden & Wakil Presiden 2019-2024 Dilakukan Sederhana
Rabu 16 Oktober 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Tommy Melaju Ke Babak Dua Denmark Terbuka 2019
Rabu 16 Oktober 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Keberadaan Hotel Baru Bisa Tunjang Pariwisata Purwakarta
Rabu 16 Oktober 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
Rabu 16 Oktober 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

 

 

BERITA TERKAIT

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
Minggu 11 Agustus 2019, 10:31 WIB

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Menurut Nasir hal tersebut agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.

“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ucap Nasir, Minggu (11/8/2019).

Nasir menjelaskan, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya. Oleh karena itu dia pun menyarankan partai politik agar bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas.  

“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” jelasnya dilansir laman dpr.go.id






 

BERITA LAINNYA



DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Tommy Melaju Ke Babak Dua Denmark Terbuka 2019
Rabu 16 Oktober 2019
Bulutangkis


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Keberadaan Hotel Baru Bisa Tunjang Pariwisata Purwakarta
Rabu 16 Oktober 2019
Purwakarta Istimewa