DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol  




Jumat 23 Agustus 2019

22:12 WIB

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
@prfmnews

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
PRFMNewsChannel

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
Minggu 11 Agustus 2019, 10:31 WIB

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol




DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Menurut Nasir hal tersebut agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.

“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ucap Nasir, Minggu (11/8/2019).

Nasir menjelaskan, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya. Oleh karena itu dia pun menyarankan partai politik agar bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas.  

“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” jelasnya dilansir laman dpr.go.id







DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol




 

BERITA TERKAIT


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
 

BERITA PILIHAN


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

 

BERITA LAINNYA

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Diduga Beri Miras Kepada Mahasiswa Papua, Kapolsek Sukajadi Dimutasi
Jumat 23 Agustus 2019


Lawan Persebaya, Persija Tak Masalah Tanpa Bruno Matos
Jumat 23 Agustus 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Ikut Kembangkan Ekonomi Kreatif, Disbudpar Kota Bandung Gelar Rempug Jukung
Jumat 23 Agustus 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Kopi dan Cerita Perjalanan
Jumat 23 Agustus 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Uu Minta Koperasi dan UMKM Gandeng Generasi Muda
Jumat 23 Agustus 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Siapkan Rp 778 Milyar, Pemprov Jabar Berencana Gratiskan SPP SMA dan SMK
Jumat 23 Agustus 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol Save Our Soccer: Hati-Hati Janji Manis Caketum PSSI
Jumat 23 Agustus 2019 DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

 

 

BERITA TERKAIT

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
Minggu 11 Agustus 2019, 10:31 WIB

DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol
DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Menurut Nasir hal tersebut agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.

“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ucap Nasir, Minggu (11/8/2019).

Nasir menjelaskan, bila seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya. Oleh karena itu dia pun menyarankan partai politik agar bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas.  

“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” jelasnya dilansir laman dpr.go.id






 

BERITA LAINNYA



DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Kopi dan Cerita Perjalanan
Jumat 23 Agustus 2019
Komunitas


DPR Sarankan Menteri Tidak Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Uu Minta Koperasi dan UMKM Gandeng Generasi Muda
Jumat 23 Agustus 2019
Jawa Barat