DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik  




Jumat 22 Juni 2018

22:05 WIB

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik
@prfmnews

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik
PRFMNewsChannel

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik
Jumat 14 April 2017, 08:18 WIB

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik
DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik




DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Semenjak lembaga anti rasuah KPK, mencekal pimpinan DPR RI Setya Novanto (Setnov) bepergian ke luar negeri, beberapa anggota dan para petinggi DPR meradang hingga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, meminta pencekalan terhadap Setnov dibatalkan.

Pengamat Politik dan Keamanan dari Unpad, Muradi, mengklaim sikap DPR tersebut tidak etis dan memprlihatkan perkoncoan atau perkawanan politik. Padahal, menurutnya keputusan KPK sudah on the track karena Setnov kerap disebut-sebut dalam dakwaan persidangan kasus mega korupsi e-KTP.

"KPK kan ingin memastikan orang-orang yang dianggap memiliki potensi terlibat, tetap berada di Indonesia dengan asumsi tidak menghilangkan barang bukti. Ini nampak sekali ada perkoncoan politik," kata Muradi saat on air di Radio PRFM, Kamis (13/4/2017) malam.

Menurut Muradi, hukum tetap harus ditegakkan karena pada hakikatnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Bila segelintir orang menilai pencekalan terhadap Setnov bisa menghambat kinerja DPR, menurutnya Setnov bukanlah pemimpin tunggal karena masih banyak pejabat DPR lainnya.

"Sederhana saja, jangan dihiperbol (dilebih-lebihkan), kalau ga ada Setnov pemerintahan tetap jalan," ujar Muradi.

Muradi menambahkan, perkoncoan politik yang terang-terangan diperlihatkan DPR itu menuju ke arah negatif, menginginkan Setnov tidak terlibat di dalam kasus e-KTP.



DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

 

BERITA TERKAIT


DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik
 

BERITA PILIHAN


DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

 

BERITA LAINNYA

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

Arus Balik di Terminal Cicaheum Naik 17% Dibanding Tahun 2017
Jumat 22 Juni 2018


Persib Tantang Persija di Stadion PTIK Jakarta
Jumat 22 Juni 2018 DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik Awal Juni Ini Realisasi APBD Jabar TA 2018 Capai 36,73%
Jumat 22 Juni 2018 DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik Disdukcapil Kota Bandung Gelar Operasi Simpatik di Cicaheum
Jumat 22 Juni 2018 DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik Pengamat Nilai Pemerintah Hanya Fokus Pada Arus Mudik Lebaran
Jumat 22 Juni 2018 DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik Tanggal 24 Juni 2018 Batas Akhir Penyerahan LPPDK Paslon Gubernur
Jumat 22 Juni 2018 DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik Proyek Tol Bandung-Tasik Sudah Tahap Lelang Investasi
Jumat 22 Juni 2018 DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

 

 

BERITA TERKAIT

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik
Jumat 14 April 2017, 08:18 WIB

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik
DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik


DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Semenjak lembaga anti rasuah KPK, mencekal pimpinan DPR RI Setya Novanto (Setnov) bepergian ke luar negeri, beberapa anggota dan para petinggi DPR meradang hingga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, meminta pencekalan terhadap Setnov dibatalkan.

Pengamat Politik dan Keamanan dari Unpad, Muradi, mengklaim sikap DPR tersebut tidak etis dan memprlihatkan perkoncoan atau perkawanan politik. Padahal, menurutnya keputusan KPK sudah on the track karena Setnov kerap disebut-sebut dalam dakwaan persidangan kasus mega korupsi e-KTP.

"KPK kan ingin memastikan orang-orang yang dianggap memiliki potensi terlibat, tetap berada di Indonesia dengan asumsi tidak menghilangkan barang bukti. Ini nampak sekali ada perkoncoan politik," kata Muradi saat on air di Radio PRFM, Kamis (13/4/2017) malam.

Menurut Muradi, hukum tetap harus ditegakkan karena pada hakikatnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Bila segelintir orang menilai pencekalan terhadap Setnov bisa menghambat kinerja DPR, menurutnya Setnov bukanlah pemimpin tunggal karena masih banyak pejabat DPR lainnya.

"Sederhana saja, jangan dihiperbol (dilebih-lebihkan), kalau ga ada Setnov pemerintahan tetap jalan," ujar Muradi.

Muradi menambahkan, perkoncoan politik yang terang-terangan diperlihatkan DPR itu menuju ke arah negatif, menginginkan Setnov tidak terlibat di dalam kasus e-KTP.



 

BERITA LAINNYA



DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik

 

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

DPR Tolak KPK Cekal Setnov, Pengamat : Ada Perkoncoan Politik