DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda  




Kamis 18 Oktober 2018

03:23 WIB

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
@prfmnews

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
PRFMNewsChannel

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
Kamis 11 Oktober 2018, 18:40 WIB
Kabupaten Bandung

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda




DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Rilis

BANDUNG, (PRFM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dibahas dalam pansus IV dan Pansus V DPRD. Keenam rancangan Perda dimaksud terdiri atas 5 (lima) Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan 1 (satu) Raperda inisiatif DPRD.

Kelima Raperda tersebut antara lain, mengenai Pencabutan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan aset desa, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 19 tahun 2014 tetang pemilihan dan pemberhentian kepala daerah, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 22 tahun 2016 tentang badan permusyawarahan desa, pencabutan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 10 tahun 2009 tentang jaminan kesehatan di Kabupaten Bandung, dan perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Satu Raperda inisiatif DPRD yaitu mengenai sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu 

Menurut Bupati Bandung Dadang M Naser, Raperda tersebut diciptakan untuk menghasilkan Perda yang berkualitas sehingga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. 

“Raperda ini merupakan kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Guna menghasilkan Raperda yang berkualitas, maka didalamnya harus mendeskripsikan dengan jelas tentang penataan wewenang, lembaga pelaksana, penataan prilaku dan masyarakat yang mematuhinya,” ungkap Dadang saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di Gedung Mochamad Toha Soreang, Kamis (11/10/2018).

Jika keenam Raperda tersebut telah diundangkan, Dadang mengimbau seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Bandung untuk melaksanakan peraturan tersebut sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Untuk itu, kepada seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan teknis perda ini agar segera mensosialisasikannya,” tegasnya.

Dalam paripurna tersebut terungkap juga adanya perubahan pada perangkat daerah, antara lain Badan Keuangan Daerah dipecah menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Perubahan nomenklatur ini tertuang dalam raperda perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” pungkas Dadang. 




DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

 

BERITA TERKAIT


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
 

BERITA PILIHAN


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

 

BERITA LAINNYA

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Tata PKL Cicadas, Pemkot Upayakan Dua Solusi
Rabu 17 Oktober 2018


Hilang Setahun, Jasad Mak Titing Hanya Tersisa Tulang Belulang
Rabu 17 Oktober 2018 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Asyik, UMP 2019 Naik 8,03 Persen
Rabu 17 Oktober 2018 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Mendagri Tegaskan Program Pemerintah Fokus Jabarkan Nawa Cita
Rabu 17 Oktober 2018 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Mensos : Kebutuhan Pekerja Sosial Masih Tinggi
Rabu 17 Oktober 2018 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Jumlah Pelamar CPNS 2018 Meleset dari Perkiraan Awal
Rabu 17 Oktober 2018 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Pulihkan Pasca Bencana, Pemerintah Bangun Kota Palu Baru dalam 2 Tahun
Rabu 17 Oktober 2018 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

 

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
Kamis 11 Oktober 2018, 18:40 WIB
Kabupaten Bandung

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Rilis


BANDUNG, (PRFM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dibahas dalam pansus IV dan Pansus V DPRD. Keenam rancangan Perda dimaksud terdiri atas 5 (lima) Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan 1 (satu) Raperda inisiatif DPRD.

Kelima Raperda tersebut antara lain, mengenai Pencabutan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan aset desa, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 19 tahun 2014 tetang pemilihan dan pemberhentian kepala daerah, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 22 tahun 2016 tentang badan permusyawarahan desa, pencabutan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 10 tahun 2009 tentang jaminan kesehatan di Kabupaten Bandung, dan perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Satu Raperda inisiatif DPRD yaitu mengenai sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu 

Menurut Bupati Bandung Dadang M Naser, Raperda tersebut diciptakan untuk menghasilkan Perda yang berkualitas sehingga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. 

“Raperda ini merupakan kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Guna menghasilkan Raperda yang berkualitas, maka didalamnya harus mendeskripsikan dengan jelas tentang penataan wewenang, lembaga pelaksana, penataan prilaku dan masyarakat yang mematuhinya,” ungkap Dadang saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di Gedung Mochamad Toha Soreang, Kamis (11/10/2018).

Jika keenam Raperda tersebut telah diundangkan, Dadang mengimbau seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Bandung untuk melaksanakan peraturan tersebut sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Untuk itu, kepada seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan teknis perda ini agar segera mensosialisasikannya,” tegasnya.

Dalam paripurna tersebut terungkap juga adanya perubahan pada perangkat daerah, antara lain Badan Keuangan Daerah dipecah menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Perubahan nomenklatur ini tertuang dalam raperda perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” pungkas Dadang. 




 

BERITA LAINNYA



DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Tata PKL Cicadas, Pemkot Upayakan Dua Solusi
Rabu 17 Oktober 2018
Kota Bandung


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Asyik, UMP 2019 Naik 8,03 Persen
Rabu 17 Oktober 2018
Jawa Barat


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

 

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda