DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda  




Minggu 08 Desember 2019

20:52 WIB

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
@prfmnews

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
PRFMNewsChannel

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
Kamis 11 Oktober 2018, 18:40 WIB
Kabupaten Bandung
DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda




DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Rilis

BANDUNG, (PRFM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dibahas dalam pansus IV dan Pansus V DPRD. Keenam rancangan Perda dimaksud terdiri atas 5 (lima) Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan 1 (satu) Raperda inisiatif DPRD.

Kelima Raperda tersebut antara lain, mengenai Pencabutan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan aset desa, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 19 tahun 2014 tetang pemilihan dan pemberhentian kepala daerah, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 22 tahun 2016 tentang badan permusyawarahan desa, pencabutan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 10 tahun 2009 tentang jaminan kesehatan di Kabupaten Bandung, dan perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Satu Raperda inisiatif DPRD yaitu mengenai sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu 

Menurut Bupati Bandung Dadang M Naser, Raperda tersebut diciptakan untuk menghasilkan Perda yang berkualitas sehingga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. 

“Raperda ini merupakan kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Guna menghasilkan Raperda yang berkualitas, maka didalamnya harus mendeskripsikan dengan jelas tentang penataan wewenang, lembaga pelaksana, penataan prilaku dan masyarakat yang mematuhinya,” ungkap Dadang saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di Gedung Mochamad Toha Soreang, Kamis (11/10/2018).

Jika keenam Raperda tersebut telah diundangkan, Dadang mengimbau seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Bandung untuk melaksanakan peraturan tersebut sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Untuk itu, kepada seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan teknis perda ini agar segera mensosialisasikannya,” tegasnya.

Dalam paripurna tersebut terungkap juga adanya perubahan pada perangkat daerah, antara lain Badan Keuangan Daerah dipecah menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Perubahan nomenklatur ini tertuang dalam raperda perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” pungkas Dadang. 











 

BERITA TERKAIT


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
 

BERITA PILIHAN


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

 

BERITA LAINNYA

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Puntung Rokok adalah Masalah Banyaknya Orang yang Terpapar Asap Rokok
Minggu 08 Desember 2019


Kontribusi PAD Minim, Dewan Dukung Pemkot Bandung Evaluasi Semua BUMD
Minggu 08 Desember 2019 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Wagub Uu: Program Satu Desa Satu Hafidz untuk Jaga Nuansa Islami di Jabar
Minggu 08 Desember 2019 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Kesantuyan Tahun Baru Ala Havana di Santika Garut
Minggu 08 Desember 2019 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Indonesia Kokoh di Posisi Dua Klasemen Medali SEA Games 2019
Minggu 08 Desember 2019 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Pembangunan Asrama Haji di Kawasan Kertajati Harus Dipikirkan Matang
Minggu 08 Desember 2019 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda Banyak Warga Kunjungi Objek Wisata Baru, Lalin Lembang Padat
Minggu 08 Desember 2019 DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

 

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
Kamis 11 Oktober 2018, 18:40 WIB
Kabupaten Bandung

DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda
DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda


DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Rilis


BANDUNG, (PRFM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dibahas dalam pansus IV dan Pansus V DPRD. Keenam rancangan Perda dimaksud terdiri atas 5 (lima) Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan 1 (satu) Raperda inisiatif DPRD.

Kelima Raperda tersebut antara lain, mengenai Pencabutan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan aset desa, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 19 tahun 2014 tetang pemilihan dan pemberhentian kepala daerah, perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 22 tahun 2016 tentang badan permusyawarahan desa, pencabutan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 10 tahun 2009 tentang jaminan kesehatan di Kabupaten Bandung, dan perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Satu Raperda inisiatif DPRD yaitu mengenai sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu 

Menurut Bupati Bandung Dadang M Naser, Raperda tersebut diciptakan untuk menghasilkan Perda yang berkualitas sehingga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. 

“Raperda ini merupakan kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Guna menghasilkan Raperda yang berkualitas, maka didalamnya harus mendeskripsikan dengan jelas tentang penataan wewenang, lembaga pelaksana, penataan prilaku dan masyarakat yang mematuhinya,” ungkap Dadang saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di Gedung Mochamad Toha Soreang, Kamis (11/10/2018).

Jika keenam Raperda tersebut telah diundangkan, Dadang mengimbau seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Bandung untuk melaksanakan peraturan tersebut sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Untuk itu, kepada seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan teknis perda ini agar segera mensosialisasikannya,” tegasnya.

Dalam paripurna tersebut terungkap juga adanya perubahan pada perangkat daerah, antara lain Badan Keuangan Daerah dipecah menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Perubahan nomenklatur ini tertuang dalam raperda perubahan atas Perda Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” pungkas Dadang. 







 

BERITA LAINNYA



DPRD Kabupaten Bandung Setujui Enam Raperda

Kesantuyan Tahun Baru Ala Havana di Santika Garut
Minggu 08 Desember 2019
Advertorial