DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online  




Selasa 19 Juni 2018

09:49 WIB

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
@prfmnews

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
PRFMNewsChannel

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
Sabtu 07 Oktober 2017, 09:28 WIB

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online




DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Redaksi Oleh : Susilawati
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Sering terjadinya gesekan antara pengemudi transportasi konvensional dengan transportasi online, ditanggapi Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji. Dirinya menyatakan, pemerintah pusat harus tegas terkait peraturan mengenai transportasi online. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kepastian hukum yang dikeluarkan, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).


“Pemerintah pusat harusnya mengambil kejelasan sikap. Mana yang hukum yang diambil mana yang tidak,”  ucap Ade saat on air di PRFM, Jumat (6/10/2017).


Ia menambahkan, pemerintah pusat harus memegang kepastian hukum, sehingga masalah yang terjadi di tingkat bawah terselesaikan. Ade menilai, domain hukum terkait transportasi online itu berada di pemerintah pusat bukan di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. 


"Secara hukum juga, domainnya berada di pemerintah pusat yaitu di Kementrian Perhubungan, bukan di tingkat provinsi atapun kota dan kabupaten," tambahnya.


Selain itu, dirinya menyoroti aplikasi transportasi online ini memiliki kelemahan yang menimbulkan gesekan. Kelemahannya yaitu kurang pendalaman dari aspek sosial.  Ketika sistem daring ini ditawarkan atau disosialisasikan, yang menjadi prioritas sosialisasi ini harusnya mereka yang sudah bekerja sebagai sopir angkot atau ojek pangkalan. Setelahnya baru dibuka untuk umum sehingga pendekatan sosial tercover dengan baik. 


Editor: Desy Viani



DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

BERITA TERKAIT


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
 

BERITA PILIHAN


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

BERITA LAINNYA

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Kapolri Tinjau Arus Balik di Cikopo
Selasa 19 Juni 2018


Petugas Berlakukan One Way di Tol Jakarta-Cikampek
Selasa 19 Juni 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Pilkada dan Asian Games, Dua dari Tiga PR Terdekat Pj Gubernur
Selasa 19 Juni 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online 61 Ribu Kendaraan Melintasi Kabupaten Bandung Barat pada H+1 Sampai H+3
Selasa 19 Juni 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Waspadai Titik Rawan Antrean Arus Balik di Jalur Utara
Selasa 19 Juni 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online 2 Gol Harry Kane Antar Inggris Bekuk Tunisia
Selasa 19 Juni 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Kondisi Pemandian Air Panas Cibolang Memprihatinkan
Senin 18 Juni 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

 

BERITA TERKAIT

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
Sabtu 07 Oktober 2017, 09:28 WIB

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Redaksi Oleh : Susilawati
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Sering terjadinya gesekan antara pengemudi transportasi konvensional dengan transportasi online, ditanggapi Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji. Dirinya menyatakan, pemerintah pusat harus tegas terkait peraturan mengenai transportasi online. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kepastian hukum yang dikeluarkan, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).


“Pemerintah pusat harusnya mengambil kejelasan sikap. Mana yang hukum yang diambil mana yang tidak,”  ucap Ade saat on air di PRFM, Jumat (6/10/2017).


Ia menambahkan, pemerintah pusat harus memegang kepastian hukum, sehingga masalah yang terjadi di tingkat bawah terselesaikan. Ade menilai, domain hukum terkait transportasi online itu berada di pemerintah pusat bukan di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. 


"Secara hukum juga, domainnya berada di pemerintah pusat yaitu di Kementrian Perhubungan, bukan di tingkat provinsi atapun kota dan kabupaten," tambahnya.


Selain itu, dirinya menyoroti aplikasi transportasi online ini memiliki kelemahan yang menimbulkan gesekan. Kelemahannya yaitu kurang pendalaman dari aspek sosial.  Ketika sistem daring ini ditawarkan atau disosialisasikan, yang menjadi prioritas sosialisasi ini harusnya mereka yang sudah bekerja sebagai sopir angkot atau ojek pangkalan. Setelahnya baru dibuka untuk umum sehingga pendekatan sosial tercover dengan baik. 


Editor: Desy Viani



 

BERITA LAINNYA



DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Kapolri Tinjau Arus Balik di Cikopo
Selasa 19 Juni 2018
Mudik Lebaran 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Petugas Berlakukan One Way di Tol Jakarta-Cikampek
Selasa 19 Juni 2018
Mudik Lebaran 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Waspadai Titik Rawan Antrean Arus Balik di Jalur Utara
Selasa 19 Juni 2018
Mudik Lebaran 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

2 Gol Harry Kane Antar Inggris Bekuk Tunisia
Selasa 19 Juni 2018
Piala Dunia 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online