DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online  




Rabu 21 Februari 2018

20:33 WIB

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
@prfmnews

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
PRFMNewsChannel

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
Sabtu 07 Oktober 2017, 09:28 WIB

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online




DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Redaksi Oleh : Susilawati
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Sering terjadinya gesekan antara pengemudi transportasi konvensional dengan transportasi online, ditanggapi Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji. Dirinya menyatakan, pemerintah pusat harus tegas terkait peraturan mengenai transportasi online. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kepastian hukum yang dikeluarkan, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).


“Pemerintah pusat harusnya mengambil kejelasan sikap. Mana yang hukum yang diambil mana yang tidak,”  ucap Ade saat on air di PRFM, Jumat (6/10/2017).


Ia menambahkan, pemerintah pusat harus memegang kepastian hukum, sehingga masalah yang terjadi di tingkat bawah terselesaikan. Ade menilai, domain hukum terkait transportasi online itu berada di pemerintah pusat bukan di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. 


"Secara hukum juga, domainnya berada di pemerintah pusat yaitu di Kementrian Perhubungan, bukan di tingkat provinsi atapun kota dan kabupaten," tambahnya.


Selain itu, dirinya menyoroti aplikasi transportasi online ini memiliki kelemahan yang menimbulkan gesekan. Kelemahannya yaitu kurang pendalaman dari aspek sosial.  Ketika sistem daring ini ditawarkan atau disosialisasikan, yang menjadi prioritas sosialisasi ini harusnya mereka yang sudah bekerja sebagai sopir angkot atau ojek pangkalan. Setelahnya baru dibuka untuk umum sehingga pendekatan sosial tercover dengan baik. 


Editor: Desy Viani



DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

BERITA TERKAIT


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
 

BERITA PILIHAN


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

BERITA LAINNYA

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Yana Ajak Warga Kelola Sampah Dengan Bandrek Panas
Rabu 21 Februari 2018


Yana Ajak Warga Kelola Sampah Dengan Bandrek Panas
Rabu 21 Februari 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Persis Berikan Dukungan Untuk Hasanah
Rabu 21 Februari 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Persis Berikan Dukungan Untuk Hasanah
Rabu 21 Februari 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Konspirasi Tak Pengaruhi Soliditas RINDU
Rabu 21 Februari 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Keamanan Ulama Jabar Dijamin Polri
Rabu 21 Februari 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online Kronologi Pengungkapan Sabu 1,6 Ton di Kepri
Rabu 21 Februari 2018 DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

 

BERITA TERKAIT

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
Sabtu 07 Oktober 2017, 09:28 WIB

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online
DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Redaksi Oleh : Susilawati
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Sering terjadinya gesekan antara pengemudi transportasi konvensional dengan transportasi online, ditanggapi Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji. Dirinya menyatakan, pemerintah pusat harus tegas terkait peraturan mengenai transportasi online. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kepastian hukum yang dikeluarkan, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).


“Pemerintah pusat harusnya mengambil kejelasan sikap. Mana yang hukum yang diambil mana yang tidak,”  ucap Ade saat on air di PRFM, Jumat (6/10/2017).


Ia menambahkan, pemerintah pusat harus memegang kepastian hukum, sehingga masalah yang terjadi di tingkat bawah terselesaikan. Ade menilai, domain hukum terkait transportasi online itu berada di pemerintah pusat bukan di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. 


"Secara hukum juga, domainnya berada di pemerintah pusat yaitu di Kementrian Perhubungan, bukan di tingkat provinsi atapun kota dan kabupaten," tambahnya.


Selain itu, dirinya menyoroti aplikasi transportasi online ini memiliki kelemahan yang menimbulkan gesekan. Kelemahannya yaitu kurang pendalaman dari aspek sosial.  Ketika sistem daring ini ditawarkan atau disosialisasikan, yang menjadi prioritas sosialisasi ini harusnya mereka yang sudah bekerja sebagai sopir angkot atau ojek pangkalan. Setelahnya baru dibuka untuk umum sehingga pendekatan sosial tercover dengan baik. 


Editor: Desy Viani



 

BERITA LAINNYA



DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Yana Ajak Warga Kelola Sampah Dengan Bandrek Panas
Rabu 21 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Yana Ajak Warga Kelola Sampah Dengan Bandrek Panas
Rabu 21 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Persis Berikan Dukungan Untuk Hasanah
Rabu 21 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Persis Berikan Dukungan Untuk Hasanah
Rabu 21 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Konspirasi Tak Pengaruhi Soliditas RINDU
Rabu 21 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

Keamanan Ulama Jabar Dijamin Polri
Rabu 21 Februari 2018
Patroli 86


DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online

 

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

DPRD: Pemerintah Pusat Harus Tegas Terkait Peraturan Transportasi Online