Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna  




Sabtu 18 Januari 2020

16:24 WIB

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna
@prfmnews

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna
PRFMNewsChannel

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna
Rabu 08 Januari 2020, 18:17 WIB
Konflik Natuna
Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna
Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna




Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono.

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mendukung langkah Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam yang mendorong mobilisasi 120 kapal perikanan nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk beroperasi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. 

Hal ini dimaksudkan sebagai respons masuknya kapal-kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyebutkan, hukum laut internasional sebagaimana diatur UNCLOS 1982 memberikan hak eklopitasi dan eksplorasi atas sumber daya alam kepada Indonesia atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna. Sehingga keberadaan nelayan dianggap penting dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan di perairan tersebut.

Meskipun demikian, di Pasal 68 UNCLOS disebutkan bahwa negara lain dapat memanfaatkan sumber daya alam di perairan tersebut, terutama ikan, bila Indonesia dianggap tidak mampu mengeksplorasi seluruh sumber daya ikan sesuai hitungan yang boleh ditangkap.

“Saat ini Indonesia boleh dianggap tidak mampu memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE karena turunnya kapasitas kapal perikanan pasca kebijakan dicabutnya izin kapal perikanan skala besar, dilarangnya transhipment di tengah laut dan pembatasan kapasitas kapal ikan maskimal 150 grosston serta belum ada pelabuhan perikanan yang terdekat,” ujar Ono dalam keterangan resmi DPR RI, Rabu (8/1/2020).

Legislator dapil Jawa Barat VIII itu menyoroti bahwa keberadaan pelabuhan di Natuna amatlah penting guna menampung kapal dan hasil tangkapan. Menurutnya, Indonesia ibarat rumah, namun tidak berpenghuni sehingga maling sangat leluasa mencuri isinya.

Ono mencatat ada empat poin yang harus disegerakan perubahan. Pertama, mengizinkan kembali kapal-kapal perikanan besar yang dahulu izinnya dicabut dengan tetap mengacu pada prinsip milik dan modal murni Indonesia.

Kedua, mencabut pelarangan pembangunan kapal perikanan maksimal 150 grosston. Ketiga, memperbanyak kapal pengangkut ikan dan membolehkan untuk melakukan transhipment ditengah laut dengan pengawasan yang ketat. Dan keempat, pembenahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa beroperasi menampung kapal dan hasil tangkapan secara maksimal.

Bila rencana itu dapat dilakukan, maka pengamanan kedaulatan di wilayah perairan bukan saja mengandalkan TNI Angkatan Lauu (AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan aparat penegak hukum di laut lainnya, tetapi armada kapal perikanan Indonesia juga dapat menjadi penjaga kedaulatan Indonesia. 










 

BERITA TERKAIT


Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna
 

BERITA PILIHAN


Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

 

BERITA LAINNYA

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Mario Gomez Ingin Boyong Eze-Bauman ke Arema FC
Sabtu 18 Januari 2020


Masih Direstorasi, Vihara Samudra Bhakti Tetap Gelar Perayaan Imlek
Sabtu 18 Januari 2020 Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna Pihak UPI Akui Pernah Curiga Terhadap Sunda Empire
Sabtu 18 Januari 2020 Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna Imbas Sunda Empire, UPI Perketat Pengawasan
Sabtu 18 Januari 2020 Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna Pelari dari 20 Negara Ikuti Tahura Trail Run 2020
Sabtu 18 Januari 2020 Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna Oded Instruksikan Kota Bandung Siaga Bencana
Sabtu 18 Januari 2020 Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna Prakiraan Cuaca Hari ini, Bandung Raya Berpeluang Hujan di Siang hingga Malam
Sabtu 18 Januari 2020 Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

 

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna
Rabu 08 Januari 2020, 18:17 WIB
Konflik Natuna

Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna
Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna


Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono.

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mendukung langkah Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam yang mendorong mobilisasi 120 kapal perikanan nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk beroperasi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. 

Hal ini dimaksudkan sebagai respons masuknya kapal-kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyebutkan, hukum laut internasional sebagaimana diatur UNCLOS 1982 memberikan hak eklopitasi dan eksplorasi atas sumber daya alam kepada Indonesia atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna. Sehingga keberadaan nelayan dianggap penting dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan di perairan tersebut.

Meskipun demikian, di Pasal 68 UNCLOS disebutkan bahwa negara lain dapat memanfaatkan sumber daya alam di perairan tersebut, terutama ikan, bila Indonesia dianggap tidak mampu mengeksplorasi seluruh sumber daya ikan sesuai hitungan yang boleh ditangkap.

“Saat ini Indonesia boleh dianggap tidak mampu memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE karena turunnya kapasitas kapal perikanan pasca kebijakan dicabutnya izin kapal perikanan skala besar, dilarangnya transhipment di tengah laut dan pembatasan kapasitas kapal ikan maskimal 150 grosston serta belum ada pelabuhan perikanan yang terdekat,” ujar Ono dalam keterangan resmi DPR RI, Rabu (8/1/2020).

Legislator dapil Jawa Barat VIII itu menyoroti bahwa keberadaan pelabuhan di Natuna amatlah penting guna menampung kapal dan hasil tangkapan. Menurutnya, Indonesia ibarat rumah, namun tidak berpenghuni sehingga maling sangat leluasa mencuri isinya.

Ono mencatat ada empat poin yang harus disegerakan perubahan. Pertama, mengizinkan kembali kapal-kapal perikanan besar yang dahulu izinnya dicabut dengan tetap mengacu pada prinsip milik dan modal murni Indonesia.

Kedua, mencabut pelarangan pembangunan kapal perikanan maksimal 150 grosston. Ketiga, memperbanyak kapal pengangkut ikan dan membolehkan untuk melakukan transhipment ditengah laut dengan pengawasan yang ketat. Dan keempat, pembenahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa beroperasi menampung kapal dan hasil tangkapan secara maksimal.

Bila rencana itu dapat dilakukan, maka pengamanan kedaulatan di wilayah perairan bukan saja mengandalkan TNI Angkatan Lauu (AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan aparat penegak hukum di laut lainnya, tetapi armada kapal perikanan Indonesia juga dapat menjadi penjaga kedaulatan Indonesia. 






 

BERITA LAINNYA



Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Mario Gomez Ingin Boyong Eze-Bauman ke Arema FC
Sabtu 18 Januari 2020
Liga 1 2020


Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Pihak UPI Akui Pernah Curiga Terhadap Sunda Empire
Sabtu 18 Januari 2020
Sunda Empire


Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Imbas Sunda Empire, UPI Perketat Pengawasan
Sabtu 18 Januari 2020
Sunda Empire


Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Pelari dari 20 Negara Ikuti Tahura Trail Run 2020
Sabtu 18 Januari 2020
Kota Bandung


Dukung Mobilisasi Nelayan Indonesia di Laut Natuna

Oded Instruksikan Kota Bandung Siaga Bencana
Sabtu 18 Januari 2020
Kota Bandung