Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka  




Jumat 18 Oktober 2019

08:03 WIB

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka
@prfmnews

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka
PRFMNewsChannel

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka
Rabu 09 Oktober 2019, 21:03 WIB
TPPAS Legok Nangka
Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka
Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka




Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Humas Pemprov Jabar

BANDUNG, (PRFM) - Enam pemerintah daerah kota/kabupaten, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Pemkab Garut, Pemkab Sumedang, Pemkab Bandung Barat, dan Pemkot Cimahi menyepakati tipping fee TPPAS Regional Legok Nangka sebesar Rp 386.000.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan menyubsidi tipping fee atau besaran biaya layanan pengelolaan sampai sebesar 30 persen atau Rp 115.800 per ton. Sedangkan, 70 persen tipping fee atau  Rp 270.200 per ton sampah dibebankan kepada pemda pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat terkait TPPAS Regional Legok Nangka antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan enam kepala daerah tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/19).

Pria yang akrab disapa Emil tersebut mengatakan, kesepakatan mengenai tipping fee sangat penting sebagai syarat dimulainya proses lelang TPPAS Regional Legok Nangka. 

“Dalam proses lelang ini dibutuhkan kesepahaman, komitmen dari kota/kabupaten untuk menyepakati besaran tipping fee,” kata Emil.

Emil menambahkan, dalam layanan pengelolaan sampah ini, Pemprov Jabar memberikan fasilitas Stasiun Peralihan Antara (SPA). SPA berfungsi untuk memilah sampah guna mengurangi volume sampah sebelum masuk ke TPPAS Regional Legok Nangka.

Selaini itu, Pemprov Jabar akan memberikan insentif kepada pemkab/pemkot yang berhasil mengurangi kuantitas sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.

“Kita juga sedang mempersiapkan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengurangi sampah-sampahnya oleh 3R (reduce, reuse, recylce) dalam bentuk dukungan dana dari provinsi. Jadi, sambil berkelanjutan,” kata Emil.

Pasokan sampah yang bisa dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka pun harus memenuhi ketentuan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian. Artinya, jenis sampah yang dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka harus sesuai dengan kebutuhan teknologi di sana, seperti sampah non-medis dan non-industri.

“TPPAS Sarimukti akan berakhir (operasionalnya) pada tahun 2023 dan kalau Legok Nangka tidak pakai teknologi cuma cukup empat tahun juga akan habis. Maka, tidak ada pilihan lain manajemen pengelolaan sampah ini harus segera beralih teknologi,” ujar Emil.

Dalam rapat tersebut, disepakati juga pasokan sampah yang bisa dikirim enam pemerintah daerah kabupaten/kota pengguna TPPAS Regional Legok Nangka. 

Ketentuan rata-rata pasokan sampah pun teah disepakati. Rinciannya, Kota Bandung 1.200-1.303 ton/hari, Kota Cimahi 150-250 ton/hari, Kabupaten Bandung 300-345 ton/hari, Kabupaten Bandung Barat 78-86 ton/hari, Kabupaten Sumedang 28-32 ton/hari, dan Kabupaten Garut 100-115 ton/hari. Jumlah total sampah 1.853-2.131 ton/hari.

TPPAS Regional Legok Nangka merupakan salah satu proyek tempat pengelolaan sampah yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik atau Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL). 

Proyek ini akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPSBU) dan diusulkan mendapatkan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. TPPAS ini diharapkan dapat beroperasi pada 2023.










 

BERITA TERKAIT


Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka
 

BERITA PILIHAN


Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

 

BERITA LAINNYA

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

Kemendagri: Tak Ada Kompromi bagi Kelompok Penyebar Ideologi Selain Pancasila
Jumat 18 Oktober 2019


Jumat dan Sabtu Besok ITB Gelar Wisuda, Waspadai Kepadatan di Sabuga
Jumat 18 Oktober 2019 Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka Lokasi SIM Keliling Kota Cimahi Hari Ini, Jumat 18 Oktober 2019
Jumat 18 Oktober 2019 Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bandung Hari Ini 18 Oktober 2019
Jumat 18 Oktober 2019 Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka Lokasi SIM Keliling Kota Bandung Hari Ini, Jumat 18 Oktober 2019
Jumat 18 Oktober 2019 Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka 12 Investor Singapura dan Malaysia Kunjungi Kebun Kopi di Pangalengan
Kamis 17 Oktober 2019 Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka Tutup Musim dengan Hasil Seri, Blitar United Dipastikan Degradasi
Kamis 17 Oktober 2019 Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

 

 

BERITA TERKAIT

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka
Rabu 09 Oktober 2019, 21:03 WIB
TPPAS Legok Nangka

Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka
Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka


Enam Pemerintah Daerah Sepakati Tipping Fee TPPAS Legok Nangka

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Humas Pemprov Jabar


BANDUNG, (PRFM) - Enam pemerintah daerah kota/kabupaten, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Pemkab Garut, Pemkab Sumedang, Pemkab Bandung Barat, dan Pemkot Cimahi menyepakati tipping fee TPPAS Regional Legok Nangka sebesar Rp 386.000.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan menyubsidi tipping fee atau besaran biaya layanan pengelolaan sampai sebesar 30 persen atau Rp 115.800 per ton. Sedangkan, 70 persen tipping fee atau  Rp 270.200 per ton sampah dibebankan kepada pemda pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat terkait TPPAS Regional Legok Nangka antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan enam kepala daerah tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/19).

Pria yang akrab disapa Emil tersebut mengatakan, kesepakatan mengenai tipping fee sangat penting sebagai syarat dimulainya proses lelang TPPAS Regional Legok Nangka. 

“Dalam proses lelang ini dibutuhkan kesepahaman, komitmen dari kota/kabupaten untuk menyepakati besaran tipping fee,” kata Emil.

Emil menambahkan, dalam layanan pengelolaan sampah ini, Pemprov Jabar memberikan fasilitas Stasiun Peralihan Antara (SPA). SPA berfungsi untuk memilah sampah guna mengurangi volume sampah sebelum masuk ke TPPAS Regional Legok Nangka.

Selaini itu, Pemprov Jabar akan memberikan insentif kepada pemkab/pemkot yang berhasil mengurangi kuantitas sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.

“Kita juga sedang mempersiapkan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengurangi sampah-sampahnya oleh 3R (reduce, reuse, recylce) dalam bentuk dukungan dana dari provinsi. Jadi, sambil berkelanjutan,” kata Emil.

Pasokan sampah yang bisa dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka pun harus memenuhi ketentuan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian. Artinya, jenis sampah yang dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka harus sesuai dengan kebutuhan teknologi di sana, seperti sampah non-medis dan non-industri.

“TPPAS Sarimukti akan berakhir (operasionalnya) pada tahun 2023 dan kalau Legok Nangka tidak pakai teknologi cuma cukup empat tahun juga akan habis. Maka, tidak ada pilihan lain manajemen pengelolaan sampah ini harus segera beralih teknologi,” ujar Emil.

Dalam rapat tersebut, disepakati juga pasokan sampah yang bisa dikirim enam pemerintah daerah kabupaten/kota pengguna TPPAS Regional Legok Nangka. 

Ketentuan rata-rata pasokan sampah pun teah disepakati. Rinciannya, Kota Bandung 1.200-1.303 ton/hari, Kota Cimahi 150-250 ton/hari, Kabupaten Bandung 300-345 ton/hari, Kabupaten Bandung Barat 78-86 ton/hari, Kabupaten Sumedang 28-32 ton/hari, dan Kabupaten Garut 100-115 ton/hari. Jumlah total sampah 1.853-2.131 ton/hari.

TPPAS Regional Legok Nangka merupakan salah satu proyek tempat pengelolaan sampah yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik atau Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL). 

Proyek ini akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPSBU) dan diusulkan mendapatkan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. TPPAS ini diharapkan dapat beroperasi pada 2023.






 

BERITA LAINNYA