Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan  




Jumat 22 Juni 2018

21:41 WIB

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan
@prfmnews

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan
PRFMNewsChannel

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan
Rabu 14 Maret 2018, 10:09 WIB

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan
Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan




Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : Ilustrasi/net

BANDUNG,(PRFM) - Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan imbau kontroversial kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK). Imbauan tersebut yakni menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terindikasi korupsi. Sebab hal itu dinilai Wiranto dapat berpengaruh pada jalannya Pilkada.

Pakar Kebijakan Publik Unpas Bandung Deden Ramdan mempertanyakan alasan Wiranto mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, KPK akan tetap bekerja sesuai dengan saksi dan barang bukti yang ada.

"Tentunya saya tidak mengerti asumsi-asumsi yang berkembang atau yang muncul itu seperti apa, karena jelas KPK bekerja sesuai dengan saksi dan bukti. Tentunya ini yang menjadi pertanyaan," ungkapnya kepada PRFM, Selasa 14 Maret 2018.

Jikapun alasan Wiranto meminta KPK untuk menunda proses hukum kepada kepala daerah yang terindikasi korupsi demi kelancaran Pilkada, Deden mengaku jika perkara hukum tetaplah perkara hukum. Selanjutnya, kondusifitas daerah tidak serta merta dipengaruhi sebuah proses hukum.

Korupsi ini, lanjut Deden, merupakan kejahatan nyata dan terbesar di Indonesia ini. Oleh karenanya, korupsi ini harus segera dientaskan.

"Kan yang namanya nawacita itu satu diantaranya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum, jangan sampai ini justru diganggu dalam tanda petik oleh kabinet atau unsur pimpinan dari Pa Jokowi sendiri," tukasnya.



Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

 

BERITA TERKAIT


Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan
 

BERITA PILIHAN


Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

 

BERITA LAINNYA

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Arus Balik di Terminal Cicaheum Naik 17% Dibanding Tahun 2017
Jumat 22 Juni 2018


Persib Tantang Persija di Stadion PTIK Jakarta
Jumat 22 Juni 2018 Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan Awal Juni Ini Realisasi APBD Jabar TA 2018 Capai 36,73%
Jumat 22 Juni 2018 Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan Disdukcapil Kota Bandung Gelar Operasi Simpatik di Cicaheum
Jumat 22 Juni 2018 Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan Pengamat Nilai Pemerintah Hanya Fokus Pada Arus Mudik Lebaran
Jumat 22 Juni 2018 Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan Tanggal 24 Juni 2018 Batas Akhir Penyerahan LPPDK Paslon Gubernur
Jumat 22 Juni 2018 Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan Proyek Tol Bandung-Tasik Sudah Tahap Lelang Investasi
Jumat 22 Juni 2018 Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

 

 

BERITA TERKAIT

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan
Rabu 14 Maret 2018, 10:09 WIB

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan
Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan


Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : Ilustrasi/net


BANDUNG,(PRFM) - Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan imbau kontroversial kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK). Imbauan tersebut yakni menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terindikasi korupsi. Sebab hal itu dinilai Wiranto dapat berpengaruh pada jalannya Pilkada.

Pakar Kebijakan Publik Unpas Bandung Deden Ramdan mempertanyakan alasan Wiranto mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, KPK akan tetap bekerja sesuai dengan saksi dan barang bukti yang ada.

"Tentunya saya tidak mengerti asumsi-asumsi yang berkembang atau yang muncul itu seperti apa, karena jelas KPK bekerja sesuai dengan saksi dan bukti. Tentunya ini yang menjadi pertanyaan," ungkapnya kepada PRFM, Selasa 14 Maret 2018.

Jikapun alasan Wiranto meminta KPK untuk menunda proses hukum kepada kepala daerah yang terindikasi korupsi demi kelancaran Pilkada, Deden mengaku jika perkara hukum tetaplah perkara hukum. Selanjutnya, kondusifitas daerah tidak serta merta dipengaruhi sebuah proses hukum.

Korupsi ini, lanjut Deden, merupakan kejahatan nyata dan terbesar di Indonesia ini. Oleh karenanya, korupsi ini harus segera dientaskan.

"Kan yang namanya nawacita itu satu diantaranya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum, jangan sampai ini justru diganggu dalam tanda petik oleh kabinet atau unsur pimpinan dari Pa Jokowi sendiri," tukasnya.



 

BERITA LAINNYA



Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan

 

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Imbauan Wiranto untuk Tunda Kasus Korupsi Kepala Daerah Dipertanyakan