Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto  




Jumat 23 Juni 2017

05:22 WIB

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto
@prfmnews

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto
PRFMNewsChannel

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto
Jumat 14 April 2017, 09:37 WIB

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto
Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto




Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf menilai bahwa tindakan lembaga anti rasuah KPK untuk mencekal Pimpinan DPR RI Setya Novanto bepergian ke luar negeri sangatlah wajar, mengingat nama Novanto disebut-sebut dalam dakwaan.

Menurutnya, tindakan KPK adalah bentuk penegakkan hukum yang harus dilakukan secara merata kepada seluruh warga negara. Jangankan pimpinan DPR, Asep Warlan mengatakan, KPK juga memiliki hak untuk mencekal Presiden jika terlibat dalam kasus korupsi, begitupun para pejabat lainnya.

"Kalau ada yang bilang menganggu tugas pimpinan dewan, kan ada wakilnya. Hukum itu harus ditegakkan secara merata, semua orang termasuk Presiden sama di mata hukum," kata Asep Warlan.

Terkait klarifikasi yang dilakukan Sekjen Golkar, Asep juga menilai meminta penjelasan kepada Presiden dalam hal ini tidaklah benar dan tidak seharusnya dilakukan.

"Presiden juga tidak bisa mengintervensi KPK. Saya berspekulasi, jangan-jangan dalam waktu dekat dijadikan tersangka oleh KPK," katanya.

Asep Warlan menambahkan, dalam UU Tindak Pidana korupsi juga  ada pasal yang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan penegakkan hukum, KPK memiliki kewenanga meminta kepada Imigrasi untuk mencekal seseorang pergi ke luar negeri.




Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

 

BERITA TERKAIT


Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto
 

BERITA PILIHAN


Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

 

BERITA LAINNYA

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

Gerakan Mudik Kamil 2017 Berangkatkan 50 Pemudik Hari Ini
Rabu 21 Juni 2017


Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan Merak, Pemudik Diimbau Hindari Waktu Ini
Rabu 21 Juni 2017 Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto 41 Ribu Kendaraan Sudah Melintasi Wilayah Karawang
Rabu 21 Juni 2017 Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto Jalur Cileunyi Mulai Didominasi Kendaraan Pemudik
Rabu 21 Juni 2017 Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto Puluhan Motor dari Luar Kota Mulai Melintasi Jalur Cimahi
Rabu 21 Juni 2017 Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto Legenda Sarankan Persib Cari Sosok Seperti Konate
Senin 19 Juni 2017 Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto Kalah Dari Barito, Persib Terkendala Penyelesaian Akhir
Senin 19 Juni 2017 Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

 

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto
Jumat 14 April 2017, 09:37 WIB

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto
Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto


Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf menilai bahwa tindakan lembaga anti rasuah KPK untuk mencekal Pimpinan DPR RI Setya Novanto bepergian ke luar negeri sangatlah wajar, mengingat nama Novanto disebut-sebut dalam dakwaan.

Menurutnya, tindakan KPK adalah bentuk penegakkan hukum yang harus dilakukan secara merata kepada seluruh warga negara. Jangankan pimpinan DPR, Asep Warlan mengatakan, KPK juga memiliki hak untuk mencekal Presiden jika terlibat dalam kasus korupsi, begitupun para pejabat lainnya.

"Kalau ada yang bilang menganggu tugas pimpinan dewan, kan ada wakilnya. Hukum itu harus ditegakkan secara merata, semua orang termasuk Presiden sama di mata hukum," kata Asep Warlan.

Terkait klarifikasi yang dilakukan Sekjen Golkar, Asep juga menilai meminta penjelasan kepada Presiden dalam hal ini tidaklah benar dan tidak seharusnya dilakukan.

"Presiden juga tidak bisa mengintervensi KPK. Saya berspekulasi, jangan-jangan dalam waktu dekat dijadikan tersangka oleh KPK," katanya.

Asep Warlan menambahkan, dalam UU Tindak Pidana korupsi juga  ada pasal yang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan penegakkan hukum, KPK memiliki kewenanga meminta kepada Imigrasi untuk mencekal seseorang pergi ke luar negeri.




 

BERITA LAINNYA



Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto

 

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ini Tanggapan Asep Warlan Soal Kisruh Pencekalan Novanto