Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi  




Sabtu 07 Desember 2019

17:16 WIB

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
@prfmnews

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
PRFMNewsChannel

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
Kamis 21 November 2019, 17:36 WIB
NASIONAL
Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi




Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Foto Oleh : setkab.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya cakupan kepesertaan untuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sudah mencapai dari 133 juta di 2014, dan sekarang sudah 222 juta. 

“Dari keseluruhan itu 96 juta itu adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan oleh pemerintah yang iurannya dibantu oleh pemerintah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore. 

Menurut Presiden, hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta, dan TNI-Polri 17 juta. 

“Artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa. Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki,” pinta Jokowi. 

Pencegahan dan Promotif

Sebelumnya saat mengawali pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit, tetapi kita harus diarahkan pada pencegahan dan promotif. Karena itu, Jokowi meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Dan ini, menurut Presiden, harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak, baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya. 

Mengenai pembagian wilayah, Jokowi menyampaikan, urusan BPJS itu adalah urusan kesehatan individu. Kemudian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu adalah urusan kesehatan keluarga. Kemudian Kementerian Kesehatan itu adalah kesehatan masyarakat. 

“Tetapi semuanya dikoordinir oleh Menteri Kesehatan. Sehingga jelas kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana dan lempar sini,” tegasnya seperti dikutip dari laman resmi sekretariat kabinet RI.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendikbud Nadem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, PDT, dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar, Mensos Juliari Batubara, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati, dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro.










 

BERITA TERKAIT


Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
 

BERITA PILIHAN


Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

 

BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

PLN Jabar Imbau Masyarakat Periksa Listrik Sebelum Liburan
Sabtu 07 Desember 2019


Jalan Raya Kertasari Sudah Bisa Dilalui
Sabtu 07 Desember 2019 Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi Jelang Libur Nataru, Polresta Bandung dan Dishub Gelar Operasi Ramcek
Sabtu 07 Desember 2019 Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bandung Raya Berpotensi Hujan di Siang hingga Malam
Sabtu 07 Desember 2019 Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019 Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi BPPD Bandung Kumpulkan 11 Miliar dari Pembebasan Denda Pajak 2019
Sabtu 07 Desember 2019 Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi Eko Maung: Dua Gol Bunuh Diri Persib Bukan Pengaturan Skor
Sabtu 07 Desember 2019 Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

 

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
Kamis 21 November 2019, 17:36 WIB
NASIONAL

Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi


Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Sumber Foto : setkab.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya cakupan kepesertaan untuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sudah mencapai dari 133 juta di 2014, dan sekarang sudah 222 juta. 

“Dari keseluruhan itu 96 juta itu adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan oleh pemerintah yang iurannya dibantu oleh pemerintah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore. 

Menurut Presiden, hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta, dan TNI-Polri 17 juta. 

“Artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa. Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki,” pinta Jokowi. 

Pencegahan dan Promotif

Sebelumnya saat mengawali pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit, tetapi kita harus diarahkan pada pencegahan dan promotif. Karena itu, Jokowi meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Dan ini, menurut Presiden, harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak, baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya. 

Mengenai pembagian wilayah, Jokowi menyampaikan, urusan BPJS itu adalah urusan kesehatan individu. Kemudian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu adalah urusan kesehatan keluarga. Kemudian Kementerian Kesehatan itu adalah kesehatan masyarakat. 

“Tetapi semuanya dikoordinir oleh Menteri Kesehatan. Sehingga jelas kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana dan lempar sini,” tegasnya seperti dikutip dari laman resmi sekretariat kabinet RI.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendikbud Nadem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, PDT, dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar, Mensos Juliari Batubara, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati, dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro.






 

BERITA LAINNYA



Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

Jalan Raya Kertasari Sudah Bisa Dilalui
Sabtu 07 Desember 2019
Jawa Barat


Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi

Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019
Kota Bandung