Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran  




Kamis 17 Agustus 2017

22:48 WIB

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran
@prfmnews

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran
PRFMNewsChannel

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran
Rabu 09 Agustus 2017, 20:38 WIB

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran
Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran




Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya merekomendasikan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terhadap setiap guru untuk selalu waspada segala bentuk penipuan menggunakan dokumen.

Hal ini diungkapkan Abdul menanggapi kasus pemalsuan sertifikat oleh 345 guru di Jawa Barat agar mendapat agunan kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) senilai Rp 80 juta.

"Ketika sudah sampai sertifikat palsu, bukan lagi masuk ranah perdata, tapi pidana. Sangat disayangkan seorang guru yang harusnya kita hargai, malah masuk ranah pidana," ucap Abdul saat on air di Radio PRFM, Rabu (9/8/2017).

Pihaknya pun bakal meminta dinas terkait agar melakukan proses antisipasi hal serupa tidak terulang kembali. Adapun terhadap BPR, ia mengimbau untuk lebih selektif lagi memilih dokumen sebagai jaminan kredit.

"Bisa jadi ini terjadi lagi di daerah lain, karena makelar penipu pasti punya pola untuk menipu (kembali). Guru ini juga jadi korban disini, karena dijanjikan (cara) ini aman dan segala macam," tukasnya.



Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

 

BERITA TERKAIT


Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran
 

BERITA PILIHAN


Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

 

BERITA LAINNYA

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Masuk Radar Pelatih Persib, Ini Tanggapan Emral Abus
Selasa 15 Agustus 2017


Usai Operasi di Belgia, Sergio Van Dijk Jalani Terapi di Bandung
Selasa 15 Agustus 2017 Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran Usai Operasi di Belgia, Sergio Van Dijk Jalani Terapi di Bandung
Selasa 15 Agustus 2017 Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017 Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017 Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran Begini Pola “Full Day School” Berbasis Madrasah dan Pesantren ala Purwakarta
Senin 14 Agustus 2017 Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran Golkar-PDIP Koalisi di Jabar, Pengamat : Rieke atau Puti Pendamping Dedi Mulyadi
Senin 14 Agustus 2017 Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

 

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran
Rabu 09 Agustus 2017, 20:38 WIB

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran
Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran


Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya merekomendasikan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terhadap setiap guru untuk selalu waspada segala bentuk penipuan menggunakan dokumen.

Hal ini diungkapkan Abdul menanggapi kasus pemalsuan sertifikat oleh 345 guru di Jawa Barat agar mendapat agunan kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) senilai Rp 80 juta.

"Ketika sudah sampai sertifikat palsu, bukan lagi masuk ranah perdata, tapi pidana. Sangat disayangkan seorang guru yang harusnya kita hargai, malah masuk ranah pidana," ucap Abdul saat on air di Radio PRFM, Rabu (9/8/2017).

Pihaknya pun bakal meminta dinas terkait agar melakukan proses antisipasi hal serupa tidak terulang kembali. Adapun terhadap BPR, ia mengimbau untuk lebih selektif lagi memilih dokumen sebagai jaminan kredit.

"Bisa jadi ini terjadi lagi di daerah lain, karena makelar penipu pasti punya pola untuk menipu (kembali). Guru ini juga jadi korban disini, karena dijanjikan (cara) ini aman dan segala macam," tukasnya.



 

BERITA LAINNYA



Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017
PERSIB


Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Tampil Spartan, Henhen Akui Tiru Dani Alves
Senin 14 Agustus 2017
PERSIB


Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran

 

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kasus 345 Guru Palsukan Dokumen, DPRD Jabar Minta Disdik Keluarkan Surat Edaran