Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  




Selasa 18 Februari 2020

06:13 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
@prfmnews

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
PRFMNewsChannel

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.











 

BERITA TERKAIT


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
 

BERITA PILIHAN


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA LAINNYA

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Didaulat Sebagai Pengganti Eze, Legenda Persib Apresiasi Kehebatan Castillion
Rabu 12 Februari 2020


Mulai Hari Ini Tarif Tol Soroja Alami Penyesuaian Tarif, Cek Rinciannya
Rabu 12 Februari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Bukan Jadi TPA, Cicabe Akan Dioptimalkan Menjadi Pusat Pengolahan Sampah
Rabu 12 Februari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Lokasi SIM Keliling Kota Cimahi 12 Februari 2020
Rabu 12 Februari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bandung 12 Februari 2020
Rabu 12 Februari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Dua Tahun Citarum Harum, Pabrik di Sekitar DAS Berlomba-Lomba Buat IPAL
Minggu 09 Februari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Virus Corona Hantam Pariwisata, PHRI Usul Tiket Pesawat dan Hotel Diturunkan
Minggu 09 Februari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

 

BERITA TERKAIT

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.







 

BERITA LAINNYA



Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Didaulat Sebagai Pengganti Eze, Legenda Persib Apresiasi Kehebatan Castillion
Rabu 12 Februari 2020
Berita Hari ini 12 Februari 2020


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Mulai Hari Ini Tarif Tol Soroja Alami Penyesuaian Tarif, Cek Rinciannya
Rabu 12 Februari 2020
SIM Keliling 12 Februari 2020


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Bukan Jadi TPA, Cicabe Akan Dioptimalkan Menjadi Pusat Pengolahan Sampah
Rabu 12 Februari 2020
Berita Hari ini 12 Februari 2020


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Lokasi SIM Keliling Kota Cimahi 12 Februari 2020
Rabu 12 Februari 2020
SIM Keliling 12 Februari 2020


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bandung 12 Februari 2020
Rabu 12 Februari 2020
SIM Keliling 12 Februari 2020


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Dua Tahun Citarum Harum, Pabrik di Sekitar DAS Berlomba-Lomba Buat IPAL
Minggu 09 Februari 2020
Berita 9 Februari 2020