Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  




Jumat 22 September 2017

00:32 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
@prfmnews

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
PRFMNewsChannel

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA TERKAIT


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
 

BERITA PILIHAN


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA LAINNYA

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Lahirkan Bayi Kembar Siam, Wasmini Hanya Bisa Pasrah
Rabu 20 September 2017


Muri Catat Rekor untuk Tari Keprak Terbanyak
Rabu 20 September 2017 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Disperindag Jabar Bagikan 750 Sertifikat Halal
Rabu 20 September 2017 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Batal Hadapi Borneo, Persib Tatap Laga Kontra Bali United dan Bhayangkara FC
Selasa 19 September 2017 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Batal Hadapi Borneo, Persib Tatap Laga Kontra Bali United dan Bhayangkara FC
Selasa 19 September 2017 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Kawal Dana Desa, Bupati Purwakarta Tekankan Akuntabilitas
Selasa 19 September 2017 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Disanksi Rp 50 Juta, Persib Akan Ajukan Banding
Selasa 19 September 2017 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.




 

BERITA LAINNYA



Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Lahirkan Bayi Kembar Siam, Wasmini Hanya Bisa Pasrah
Rabu 20 September 2017
Kota Bandung


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Muri Catat Rekor untuk Tari Keprak Terbanyak
Rabu 20 September 2017
Jawa Barat


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Disperindag Jabar Bagikan 750 Sertifikat Halal
Rabu 20 September 2017
Jawa Barat


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kawal Dana Desa, Bupati Purwakarta Tekankan Akuntabilitas
Selasa 19 September 2017
Purwakarta Istimewa


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016