Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  




Minggu 24 Juni 2018

18:15 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
@prfmnews

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
PRFMNewsChannel

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA TERKAIT


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
 

BERITA PILIHAN


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA LAINNYA

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Program Carpooling, Jemput Anak Sekolah Via Aplikasi
Minggu 24 Juni 2018


Melenceng dari Tujuan Awal, Dishub Evaluasi CFD dan CFN
Minggu 24 Juni 2018 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 PPDB 2018 Jalur Prestasi, Uji Kompetensi dan Perhitungan Skor Akhir
Minggu 24 Juni 2018 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Ada Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kampanye di Masa Tenang
Minggu 24 Juni 2018 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Panwaslu Kabupaten Bandung Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Minggu 24 Juni 2018 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 24 Juni 2018
Sabtu 23 Juni 2018 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

 

BERITA TERKAIT

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.




 

BERITA LAINNYA



Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018
Piala Dunia 2018


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016