Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  




Sabtu 18 Januari 2020

03:03 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
@prfmnews

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
PRFMNewsChannel

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.











 

BERITA TERKAIT


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
 

BERITA PILIHAN


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA LAINNYA

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Sosiolog Sebut Keraton Sejagat dan Sunda Empire Adalah Kaum Utopis
Jumat 17 Januari 2020


Gunung Semeru Meletus Dua Kali Hari Ini, Kolom Abu 600 Meter
Jumat 17 Januari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Pengelola Pasar Gedebage Yakin Kolam Retensi Jadi Solusi Terbaik Atasi Banjir
Jumat 17 Januari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Kelompok Sunda Empire Tidak Terdaftar di Kesbangpol Bandung
Jumat 17 Januari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Presiden Jokowi Beri Empat Arahan Soal Piala Dunia U20 2021
Jumat 17 Januari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Presiden Jokowi Beri Empat Arahan Soal Piala Dunia U20 2021
Jumat 17 Januari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Komisi I DPR Dukung Kesigapan TNI-Bakamla Jaga Natuna
Jumat 17 Januari 2020 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

 

BERITA TERKAIT

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.







 

BERITA LAINNYA



Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Presiden Jokowi Beri Empat Arahan Soal Piala Dunia U20 2021
Jumat 17 Januari 2020
Piala Dunia U-20 2021