Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  




Minggu 17 Februari 2019

11:40 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
@prfmnews

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
PRFMNewsChannel

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.




Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA TERKAIT


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
 

BERITA PILIHAN


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

BERITA LAINNYA

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Titik Kampanye Terbuka di Kota Bandung Dibagi 6 Zona
Rabu 13 Februari 2019


Perda Kewirausahaan Ditetapkan Dukung Milenial Jabar Berwirausaha
Selasa 12 Februari 2019 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Pemkot Pastikan Semua Pembangunan di Kota Bandung Sesuai dengan RTRW dan RDTR
Selasa 12 Februari 2019 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Tak Hanya Siapkan Logistik, KPU Kota Bandung pun Siapkan Penyelenggara Pemilu
Selasa 12 Februari 2019 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Siang Ini Bobotoh Mulai Padati Stadion Si Jalak Harupat
Senin 11 Februari 2019 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Kasus DBD di Bandung Barat Menurun
Senin 11 Februari 2019 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 KPAI Sayangkan Adanya Pelajar SMA yang Buat Industri Tembakau di Apartemen
Senin 11 Februari 2019 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

 

BERITA TERKAIT

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016 Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Senin 16 Januari 2017, 14:49 WIB

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016
Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Terkait Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dian Wahyuni meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Ada ketentuan umum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kita satu bahasakan dulu agar tidak ada kesimpangsiuran,”ujarnya kepada PFRM, Senin (16/1/2017).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” tuturnya.

Menurut Dian, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan.

“Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” pungkasnya.

Ia menambahkan dalam penggalangan dana tersebut yang terpenting adalah transparansinya.




 

BERITA LAINNYA



Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kasus DBD di Bandung Barat Menurun
Senin 11 Februari 2019
Jawa Barat


Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016

 

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kemendikbud Luruskan Peratuan No. 75 tahun 2016