Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan  




Minggu 08 Desember 2019

20:54 WIB

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
@prfmnews

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
PRFMNewsChannel

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Selasa 13 Agustus 2019, 07:46 WIB
Iuran BPJS Kesehatan Naik
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan




Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG,(PRFM) - Pada 2020 nanti, rencananya tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini seiring akan diterbitkannya peraturan presiden (pepres) oleh Presiden Joko Widodo sebagai dasar hukum kenaikan tarif.

Kenaikan ini dilakukan pemerintah guna menutupi defisit yang terus terjadi setiap tahunnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mempertanyakan kenapa tarif iuran tersebut baru akan dinaikan pada 2020. Pasalnya, BPJS sudah memiliki defisit anggaran sejak 2018 silam.

"Kalau saya sih 2019 ini dinaikan iurannya, tidak di 2020," ucap Timboel saat on air di Radio PRFM, 107,5 News Channel, Senin (12/8/2019) malam.

Sejak Juni 2019, kata Timboel, sudah banyak tunggakan yang dilakukan BPJS kepada rumah akit yang menjadi mitra. Dan dana tunggakan tersebut sangat dibutuhkan oleh rumah sakit untuk biaya operasional.

"Sekarang bagaimana cara mengatasi utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang per 30 Juni 2019 itu kan sebesar Rp 9,3 triliun. Ini belum bicara Juli, sekarang Agustus, sampai nanti Desember. Jadi persoalannya bagaimana mengatasi yang 2019 dimana rumah sakit juga menanti pembayaran dari BPJS Kesehatan supaya mereka juga terbantu cashflow-nya," katanya.

Saat ini Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), mengusulkan premi kelas I yang sebelumnya iuran anggota PBPU sebesar Rp 80 ribu menjadi Rp 120 ribu. Sedangkan kelas II diusulkan naik Rp 29 ribu, yakni dari semula Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu.

Sedangkan iuran untuk kelas III diusulkan naik Rp 16.500. Bila semula premi untuk kelas ini hanya Rp 25.500, kini DJSN meminta pemerintah mematok menjadi Rp 42 ribu.

Terkait renacana kenaikan tarif sebesar itu, Timboel meminta pemerintah untuk berpikir ulang. Dirinya meminta agar kenaikan tarif dilakukan lebih bijak.

"Sekalian harus diikuti dengan perbaikan pelayanan kesehatan supaya ketika dia dinaikan lebih, pelayanan sudah baik jadi masyarakat menerima. Kalau sekarang kan susah cari ICU, susah cari PICU, susah cari kelas perawatan tapi iurannya dinaikan tinggi lagi. Kan ini jadi kontra produktif," tegasnya.










 

BERITA TERKAIT


Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 

BERITA PILIHAN


Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

 

BERITA LAINNYA

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puntung Rokok adalah Masalah Banyaknya Orang yang Terpapar Asap Rokok
Minggu 08 Desember 2019


Kontribusi PAD Minim, Dewan Dukung Pemkot Bandung Evaluasi Semua BUMD
Minggu 08 Desember 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Wagub Uu: Program Satu Desa Satu Hafidz untuk Jaga Nuansa Islami di Jabar
Minggu 08 Desember 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kesantuyan Tahun Baru Ala Havana di Santika Garut
Minggu 08 Desember 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indonesia Kokoh di Posisi Dua Klasemen Medali SEA Games 2019
Minggu 08 Desember 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pembangunan Asrama Haji di Kawasan Kertajati Harus Dipikirkan Matang
Minggu 08 Desember 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Banyak Warga Kunjungi Objek Wisata Baru, Lalin Lembang Padat
Minggu 08 Desember 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

 

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Selasa 13 Agustus 2019, 07:46 WIB
Iuran BPJS Kesehatan Naik

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG,(PRFM) - Pada 2020 nanti, rencananya tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini seiring akan diterbitkannya peraturan presiden (pepres) oleh Presiden Joko Widodo sebagai dasar hukum kenaikan tarif.

Kenaikan ini dilakukan pemerintah guna menutupi defisit yang terus terjadi setiap tahunnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mempertanyakan kenapa tarif iuran tersebut baru akan dinaikan pada 2020. Pasalnya, BPJS sudah memiliki defisit anggaran sejak 2018 silam.

"Kalau saya sih 2019 ini dinaikan iurannya, tidak di 2020," ucap Timboel saat on air di Radio PRFM, 107,5 News Channel, Senin (12/8/2019) malam.

Sejak Juni 2019, kata Timboel, sudah banyak tunggakan yang dilakukan BPJS kepada rumah akit yang menjadi mitra. Dan dana tunggakan tersebut sangat dibutuhkan oleh rumah sakit untuk biaya operasional.

"Sekarang bagaimana cara mengatasi utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang per 30 Juni 2019 itu kan sebesar Rp 9,3 triliun. Ini belum bicara Juli, sekarang Agustus, sampai nanti Desember. Jadi persoalannya bagaimana mengatasi yang 2019 dimana rumah sakit juga menanti pembayaran dari BPJS Kesehatan supaya mereka juga terbantu cashflow-nya," katanya.

Saat ini Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), mengusulkan premi kelas I yang sebelumnya iuran anggota PBPU sebesar Rp 80 ribu menjadi Rp 120 ribu. Sedangkan kelas II diusulkan naik Rp 29 ribu, yakni dari semula Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu.

Sedangkan iuran untuk kelas III diusulkan naik Rp 16.500. Bila semula premi untuk kelas ini hanya Rp 25.500, kini DJSN meminta pemerintah mematok menjadi Rp 42 ribu.

Terkait renacana kenaikan tarif sebesar itu, Timboel meminta pemerintah untuk berpikir ulang. Dirinya meminta agar kenaikan tarif dilakukan lebih bijak.

"Sekalian harus diikuti dengan perbaikan pelayanan kesehatan supaya ketika dia dinaikan lebih, pelayanan sudah baik jadi masyarakat menerima. Kalau sekarang kan susah cari ICU, susah cari PICU, susah cari kelas perawatan tapi iurannya dinaikan tinggi lagi. Kan ini jadi kontra produktif," tegasnya.






 

BERITA LAINNYA



Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kesantuyan Tahun Baru Ala Havana di Santika Garut
Minggu 08 Desember 2019
Advertorial