Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  




Selasa 13 November 2018

00:57 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
@prfmnews

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
PRFMNewsChannel

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK




Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : kemendagri.go.id

BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA TERKAIT


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
 

BERITA PILIHAN


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA LAINNYA

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Jika Mekanismenya Benar, Penyelewengan Dana Hibah Tidak Akan Terjadi
Senin 12 November 2018


Atasi Banjir Kabupaten Bandung, Hulu Sungai Citarum Harus Diperhatikan
Senin 12 November 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Pusat Ekonomi Kreatif Akan Hadir di 27 Kabupaten/Kota di Jabar
Senin 12 November 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Disparbud Jabar Sambut Baik Rute Penerbangan Garuda Bandung-Singapura
Senin 12 November 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Disparbud Jabar Sambut Baik Rute Penerbangan Garuda Bandung-Singapura
Senin 12 November 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Penurunan APBD Tidak Akan Berpengaruh Terhadap Program Pembangunan
Senin 12 November 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK BPPD Kota Bandung Targetkan Pendapatan dari Pajak Hotel Tahun Ini Capai Rp 300 M
Senin 12 November 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

 

BERITA TERKAIT

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : kemendagri.go.id


BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



 

BERITA LAINNYA



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK