Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  




Sabtu 22 September 2018

21:59 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
@prfmnews

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
PRFMNewsChannel

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK




Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : kemendagri.go.id

BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA TERKAIT


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
 

BERITA PILIHAN


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA LAINNYA

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Puting Beliung Robohkan 4 Tiang Listrik, Listrik di Kabupaten Bandung Padam
Sabtu 22 September 2018


Hujan Deras dan Angin Kencang, Sebuah Pohon di Jalan Garuda Tumbang
Sabtu 22 September 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Eko Akan Layangkan Somasi ke Pemkot, Camat Ujungberung: Silahkan Itu Haknya
Sabtu 22 September 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Pak Eko Tuntut Akses Jalan Sesuai Sertifikat Rumahnya
Sabtu 22 September 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Penjelasan Panpel Persib Soal Tiket Lawan Persija yang Dikabarkan Sulit Didapat
Sabtu 22 September 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Persib Akan Mendapat Hukuman Ini Jika Bobotoh Terpancing Emosi
Sabtu 22 September 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Yana Umar Minta Bobotoh Tak Terprovokasi Saat Nonton Persib VS Persija
Sabtu 22 September 2018 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

 

BERITA TERKAIT

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : kemendagri.go.id


BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



 

BERITA LAINNYA



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Pak Eko Tuntut Akses Jalan Sesuai Sertifikat Rumahnya
Sabtu 22 September 2018
Kota Bandung


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK