Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  




Kamis 21 Maret 2019

16:40 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
@prfmnews

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
PRFMNewsChannel

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK




Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : kemendagri.go.id

BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA TERKAIT


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
 

BERITA PILIHAN


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA LAINNYA

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Tak Hanya Harus Netral, ASN Pemkot Bandung Tak Boleh Golput
Rabu 20 Maret 2019


Persib Bandung Kembali Berlatih Besok
Selasa 19 Maret 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Sejak awal 2019, KKP Tangkap 20 kapal Ilegal Fishing
Selasa 19 Maret 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Uji Coba Berakhir, Kopamas Berniat Aktifkan Kembali Carpooling Angkot to School
Selasa 19 Maret 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK PKL Monju Akan Kembali Ditata
Selasa 19 Maret 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK PR TV Jalin Kerja Sama dengan Unikom
Senin 18 Maret 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Berenang di Kolam Penampungan Air, Pria di Solokan Jeruk Tenggelam
Minggu 17 Maret 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

 

BERITA TERKAIT

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : kemendagri.go.id


BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



 

BERITA LAINNYA



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Persib Bandung Kembali Berlatih Besok
Selasa 19 Maret 2019
PERSIB


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

PKL Monju Akan Kembali Ditata
Selasa 19 Maret 2019
Kota Bandung


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

PR TV Jalin Kerja Sama dengan Unikom
Senin 18 Maret 2019
PRTV


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK