Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  




Jumat 18 Januari 2019

20:34 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
@prfmnews

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
PRFMNewsChannel

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK




Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : kemendagri.go.id

BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA TERKAIT


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
 

BERITA PILIHAN


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

BERITA LAINNYA

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Perlu Inovasi untuk Hidupkan Kembali Pariwisata Palu
Jumat 18 Januari 2019


Anggota Dewan Sesalkan Penegakan Hak Cipta tak Dibahas pada Debat Capres
Jumat 18 Januari 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK KPAI Akan Datangi Sekolah yang Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Narkoba
Jumat 18 Januari 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Curi Dana Desa, Anak Kepala Desa Cikedung Indramayu Diamankan
Jumat 18 Januari 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Curi Dana Desa, Anak Kepala Desa Cikedung Indramayu Diamankan
Jumat 18 Januari 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Api Bakar Pom Bensin Eceran, Pemilik Alami Luka Bakar
Jumat 18 Januari 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Keppres Pemberhentian Zumi Zola Sebagai Gubernur Jambi Sudah Terbit
Jumat 18 Januari 2019 Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

 

BERITA TERKAIT

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kamis 06 September 2018, 12:29 WIB

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK
Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : kemendagri.go.id


BANDUNG,(PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.

"Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK," kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi. 

"Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS bermasalah hukum tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS bermasalah itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah. Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. 

"Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya," kata Tjahjo.



 

BERITA LAINNYA



Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Api Bakar Pom Bensin Eceran, Pemilik Alami Luka Bakar
Jumat 18 Januari 2019
Kabupaten Bandung


Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Kepala Daerah Harus Jadi Mitra KPK