Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020  




Kamis 21 November 2019

22:13 WIB

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
@prfmnews

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
PRFMNewsChannel

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
Jumat 08 November 2019, 15:11 WIB
DPR RI
Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020




Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : dpr.go.id

Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat meninjau bekas lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Kamis (7/11/2019).

BANDUNG, (PRFM) - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. 

Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif mengembalikan karhutla di 2016-2019. Namun sampai saat ini, pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi hal tersebut.

"Memasuki tahun 2020, pemerintah harus melakukan strategi mengintensifkan upaya pencegahan karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,' ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi seperti dikutip keterangan resmi DPR RI, Jumat (8/11/2019).

Dedi menyatakan, pemerintah harus mengambil langkah perbaikan seperti memperkuat sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin perkebunan, tata kelola ekosistem gambut, hingga penegakan hukum Lingkungan. 

Strategi penanganan karhutla saat ini antara lain prioritas perbaikan, penataan konservasi ekosistem, pemadaman segera terhadap titik api yang masih muncul, dan penegakan hukum untuk kepentingan Karhutla.

"Patroli Terpadu juga harus dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla (Sumatera Utara, Riau , Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), dengan Patroli Mandiri dan Patroli rutin mudah - mudahan Karhutla dapat ditangani," urai Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengharapkan instansi pemerintah terkait penanganan Karhutla untuk meningkatan upaya deteksi dini melalui kamera CCTV termal, penggunaan drone untuk pemetaan, serta pemantauan hotspot melalui Web Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LAPAN, BMKG, BNPB. 

Selain itu dilakukan perlindungan terhadap area gambut, di mana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan untuk pelaksana lapangan. 

Dalam pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Timur, petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Juga masih ada permasalahan pembayaran honor petugas dan relawan satgas karhutla.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh para petugas dan relawan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. 

Ke depan, Komisi IV DPR RI meminta agar penanganan karhutla terus ditekankan pada pencegahan dengan memberikan insentif untuk masyarakat yang membuka lahan tanpa membakar.

Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dalam segi penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang melibatkan Karhutla.










 

BERITA TERKAIT


Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
 

BERITA PILIHAN


Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

 

BERITA LAINNYA

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

LIPI Sediakan Fasilitas Co-working Space Bagi Pengusaha Startup
Kamis 21 November 2019


Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019 Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020 Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019 Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020 KPU Kabupaten Bandung Tunggu PKPU Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Serentak
Kamis 21 November 2019 Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020 Jokowi Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Terus Dibenahi
Kamis 21 November 2019 Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020 Jokowi Perkenalkan 7 Staf Khusus dari Kalangan Millenial
Kamis 21 November 2019 Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020 Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Soroti Beban Kerja Petugas KPPS dan Pengawas
Kamis 21 November 2019 Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

 

 

BERITA TERKAIT


Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Mulai Disusun
Rabu 21 Agustus 2019, 22:01 WIB Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Revisi UU PPP
Jumat 30 Agustus 2019, 16:31 WIB Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Daftar Anggota DPR RI Asal Jabar Periode 2019-2024
Minggu 01 September 2019, 17:00 WIB Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019
Selasa 03 September 2019, 14:51 WIB

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020 Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
Jumat 08 November 2019, 15:11 WIB
DPR RI

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020


Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : dpr.go.id


Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat meninjau bekas lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Kamis (7/11/2019).

BANDUNG, (PRFM) - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. 

Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif mengembalikan karhutla di 2016-2019. Namun sampai saat ini, pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi hal tersebut.

"Memasuki tahun 2020, pemerintah harus melakukan strategi mengintensifkan upaya pencegahan karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,' ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi seperti dikutip keterangan resmi DPR RI, Jumat (8/11/2019).

Dedi menyatakan, pemerintah harus mengambil langkah perbaikan seperti memperkuat sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin perkebunan, tata kelola ekosistem gambut, hingga penegakan hukum Lingkungan. 

Strategi penanganan karhutla saat ini antara lain prioritas perbaikan, penataan konservasi ekosistem, pemadaman segera terhadap titik api yang masih muncul, dan penegakan hukum untuk kepentingan Karhutla.

"Patroli Terpadu juga harus dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla (Sumatera Utara, Riau , Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), dengan Patroli Mandiri dan Patroli rutin mudah - mudahan Karhutla dapat ditangani," urai Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengharapkan instansi pemerintah terkait penanganan Karhutla untuk meningkatan upaya deteksi dini melalui kamera CCTV termal, penggunaan drone untuk pemetaan, serta pemantauan hotspot melalui Web Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LAPAN, BMKG, BNPB. 

Selain itu dilakukan perlindungan terhadap area gambut, di mana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan untuk pelaksana lapangan. 

Dalam pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Timur, petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Juga masih ada permasalahan pembayaran honor petugas dan relawan satgas karhutla.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh para petugas dan relawan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. 

Ke depan, Komisi IV DPR RI meminta agar penanganan karhutla terus ditekankan pada pencegahan dengan memberikan insentif untuk masyarakat yang membuka lahan tanpa membakar.

Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dalam segi penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang melibatkan Karhutla.






 

BERITA LAINNYA



Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019
SEA GAMES 2019


Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Ketum PSSI Iwan Bule Lepas Timnas U23 ke SEA Games 2019
Kamis 21 November 2019
SEA GAMES 2019


Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

KPU Kabupaten Bandung Tunggu PKPU Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Serentak
Kamis 21 November 2019
Larangan Mantan Koruptor Maju di Pilkada 2020


Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Jokowi Perkenalkan 7 Staf Khusus dari Kalangan Millenial
Kamis 21 November 2019
Staf Khusus Presiden