Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan  




Rabu 17 Oktober 2018

10:42 WIB

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
@prfmnews

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
PRFMNewsChannel

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Selasa 18 September 2018, 06:39 WIB

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan




Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi DPR RI

BANDUNG, (PRFM) - Defisit arus kas BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun dengan rincian rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun. Jumlah ini naik dari selisih kekurangan antara klaim dan pendapatan sebesar Rp 9,75 triliun akhir 2017 lalu. 

Menyikapi masalah ini, Komisi IX DPR RI ingin semua pihak serius dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf M. Efendi menyarankan kepada pemerintah agar tidak setengah-setengah mengatasi masalah defisit ini. 

“Saya lihat semangat kawan-kawan di sini adalah selain menyelamatkan BPJS Kesehatan, tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar-benar serius. Karena kalau hanya dengan Rp 5 triliun, tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung-tanggung,” papar Dede saat rapat kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018). 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris memaparkan, defisit dana jaminan sosial disebabkan oleh kondisi besaran iuran biaya per orang setiap bulannya lebih besar dibanding premi per orang per bulan. Penyebab lainnya uaitu ada perubahan morbiditas penduduk Indonesia.

"Besarnya biaya pelayanan kesehatan disebabkan antara lain profit morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit kronis," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan dana talangan alias bailout untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Kemenkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Aturan ini diterbitkan sebagai panduan dalam rangka menutup defisit operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana talangan ini berasal dari pos Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018. Namun menurut Dede, dana talangan sebesar Rp 5 triliun ini masih belum cukup.

“Menurut saya angka Rp 10 triliun sampai dengan Rp 11 triliun jika ingin menyelamatkan defisit bukan suatu hal yang besar, karena yang merasakan itu juga ratusan juta masyarakat. Artinya ini jadi satu peran penting bagi Menteri Keuangan untuk melihat bahwa tidak cukup dengan angka Rp 5 triliun tersebut," ungkapnya dilansir laman resmi DPR RI.



Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

BERITA TERKAIT


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
 

BERITA PILIHAN


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

BERITA LAINNYA

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Jelang Musim Hujan, Dona Safitri dan Jurig Cai Berkolaborasi
Rabu 17 Oktober 2018


Ini Tanggapan Dewan Soal Pembangunan Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Atasi Banjir, Pemkot Bandung Bangun Dua Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Sebuah Rumah di Jalan Elang Hangus Terbakar
Selasa 16 Oktober 2018 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Bupati Bandung Resmikan Jalan Cijagra-Bojongsari-Rancaoray
Selasa 16 Oktober 2018 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK, Ini Tanggapan Wagub Jabar
Selasa 16 Oktober 2018 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Sekda Jabar Minta 16 Kabupaten/Kota Segera Ajukan RPJMD
Selasa 16 Oktober 2018 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

 

BERITA TERKAIT

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Selasa 18 September 2018, 06:39 WIB

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi DPR RI


BANDUNG, (PRFM) - Defisit arus kas BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun dengan rincian rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun. Jumlah ini naik dari selisih kekurangan antara klaim dan pendapatan sebesar Rp 9,75 triliun akhir 2017 lalu. 

Menyikapi masalah ini, Komisi IX DPR RI ingin semua pihak serius dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf M. Efendi menyarankan kepada pemerintah agar tidak setengah-setengah mengatasi masalah defisit ini. 

“Saya lihat semangat kawan-kawan di sini adalah selain menyelamatkan BPJS Kesehatan, tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar-benar serius. Karena kalau hanya dengan Rp 5 triliun, tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung-tanggung,” papar Dede saat rapat kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018). 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris memaparkan, defisit dana jaminan sosial disebabkan oleh kondisi besaran iuran biaya per orang setiap bulannya lebih besar dibanding premi per orang per bulan. Penyebab lainnya uaitu ada perubahan morbiditas penduduk Indonesia.

"Besarnya biaya pelayanan kesehatan disebabkan antara lain profit morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit kronis," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan dana talangan alias bailout untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Kemenkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Aturan ini diterbitkan sebagai panduan dalam rangka menutup defisit operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana talangan ini berasal dari pos Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018. Namun menurut Dede, dana talangan sebesar Rp 5 triliun ini masih belum cukup.

“Menurut saya angka Rp 10 triliun sampai dengan Rp 11 triliun jika ingin menyelamatkan defisit bukan suatu hal yang besar, karena yang merasakan itu juga ratusan juta masyarakat. Artinya ini jadi satu peran penting bagi Menteri Keuangan untuk melihat bahwa tidak cukup dengan angka Rp 5 triliun tersebut," ungkapnya dilansir laman resmi DPR RI.



 

BERITA LAINNYA



Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Ini Tanggapan Dewan Soal Pembangunan Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018
Kota Bandung


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Atasi Banjir, Pemkot Bandung Bangun Dua Kolam Retensi
Selasa 16 Oktober 2018
Kota Bandung


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Sebuah Rumah di Jalan Elang Hangus Terbakar
Selasa 16 Oktober 2018
Kota Bandung


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Bupati Bandung Resmikan Jalan Cijagra-Bojongsari-Rancaoray
Selasa 16 Oktober 2018
Kabupaten Bandung


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan