Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan  




Selasa 19 Februari 2019

07:56 WIB

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
@prfmnews

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
PRFMNewsChannel

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Selasa 18 September 2018, 06:39 WIB

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan




Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman resmi DPR RI

BANDUNG, (PRFM) - Defisit arus kas BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun dengan rincian rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun. Jumlah ini naik dari selisih kekurangan antara klaim dan pendapatan sebesar Rp 9,75 triliun akhir 2017 lalu. 

Menyikapi masalah ini, Komisi IX DPR RI ingin semua pihak serius dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf M. Efendi menyarankan kepada pemerintah agar tidak setengah-setengah mengatasi masalah defisit ini. 

“Saya lihat semangat kawan-kawan di sini adalah selain menyelamatkan BPJS Kesehatan, tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar-benar serius. Karena kalau hanya dengan Rp 5 triliun, tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung-tanggung,” papar Dede saat rapat kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018). 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris memaparkan, defisit dana jaminan sosial disebabkan oleh kondisi besaran iuran biaya per orang setiap bulannya lebih besar dibanding premi per orang per bulan. Penyebab lainnya uaitu ada perubahan morbiditas penduduk Indonesia.

"Besarnya biaya pelayanan kesehatan disebabkan antara lain profit morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit kronis," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan dana talangan alias bailout untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Kemenkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Aturan ini diterbitkan sebagai panduan dalam rangka menutup defisit operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana talangan ini berasal dari pos Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018. Namun menurut Dede, dana talangan sebesar Rp 5 triliun ini masih belum cukup.

“Menurut saya angka Rp 10 triliun sampai dengan Rp 11 triliun jika ingin menyelamatkan defisit bukan suatu hal yang besar, karena yang merasakan itu juga ratusan juta masyarakat. Artinya ini jadi satu peran penting bagi Menteri Keuangan untuk melihat bahwa tidak cukup dengan angka Rp 5 triliun tersebut," ungkapnya dilansir laman resmi DPR RI.



Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

BERITA TERKAIT


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
 

BERITA PILIHAN


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

BERITA LAINNYA

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019


Usai Operasi, Sunarti Dianjurkan Konsumsi Nutrisi Cair Selama Dua Pekan
Senin 18 Februari 2019 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Tim Dokter RSHS Berhasil Perkecil Lambung Warga Obesitas Asal Karawang
Senin 18 Februari 2019 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Relawan Prabowo-Sandi Ingin KPU Lebih Tegas Soal Tata Tertib Debat
Senin 18 Februari 2019 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Terancam Hukuman Seumur Hidup
Senin 18 Februari 2019 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Wagub Uu Arahkan Pelaku Industri Jabar Beralih ke Segitiga Rebana
Senin 18 Februari 2019 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Polisi Kembangkan Kasus Kepemilikan 1.300 Pohon Ganja di Purwakarta
Senin 18 Februari 2019 Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

 

BERITA TERKAIT

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Selasa 18 September 2018, 06:39 WIB

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan
Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman resmi DPR RI


BANDUNG, (PRFM) - Defisit arus kas BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun dengan rincian rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun. Jumlah ini naik dari selisih kekurangan antara klaim dan pendapatan sebesar Rp 9,75 triliun akhir 2017 lalu. 

Menyikapi masalah ini, Komisi IX DPR RI ingin semua pihak serius dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf M. Efendi menyarankan kepada pemerintah agar tidak setengah-setengah mengatasi masalah defisit ini. 

“Saya lihat semangat kawan-kawan di sini adalah selain menyelamatkan BPJS Kesehatan, tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar-benar serius. Karena kalau hanya dengan Rp 5 triliun, tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung-tanggung,” papar Dede saat rapat kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018). 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris memaparkan, defisit dana jaminan sosial disebabkan oleh kondisi besaran iuran biaya per orang setiap bulannya lebih besar dibanding premi per orang per bulan. Penyebab lainnya uaitu ada perubahan morbiditas penduduk Indonesia.

"Besarnya biaya pelayanan kesehatan disebabkan antara lain profit morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit kronis," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan dana talangan alias bailout untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Kemenkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Aturan ini diterbitkan sebagai panduan dalam rangka menutup defisit operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana talangan ini berasal dari pos Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018. Namun menurut Dede, dana talangan sebesar Rp 5 triliun ini masih belum cukup.

“Menurut saya angka Rp 10 triliun sampai dengan Rp 11 triliun jika ingin menyelamatkan defisit bukan suatu hal yang besar, karena yang merasakan itu juga ratusan juta masyarakat. Artinya ini jadi satu peran penting bagi Menteri Keuangan untuk melihat bahwa tidak cukup dengan angka Rp 5 triliun tersebut," ungkapnya dilansir laman resmi DPR RI.



 

BERITA LAINNYA



Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019
Kabupaten Bandung


Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan

 

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan