Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63  




Senin 25 Maret 2019

08:45 WIB

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63
@prfmnews

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63
PRFMNewsChannel

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63
Jumat 15 Maret 2019, 13:26 WIB

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63
Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63




Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : Rilis Kemen PPPA

Foto : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Yohana Yembise saat menghadiri Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW-63) di New York, Amerika Serikat.

BANDUNG, (PRFM) - Indonesia menggaungkan pentingnya sistem perlindungan sosial, akses pelayanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan bagi pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan pada rangkaian Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW-63). Seperti diketahui, Sidang CSW ke-63 yang diselenggarakan pada 11 - 22 Maret 2019 di Markas Besar PBB New York kali ini memiliki tema “Social Protection System, Access to Public Services and Sustainable Infrastructure for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls”. 

“Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan telah dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan, seperti Instruksi Presiden untuk memprioritaskan usaha penghapusan diskriminasi gender dalam agenda pembangunan. Dalam menerapkan prinsip “No One Left Behind”, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan beberapa program yang telah terbukti meningkatkan kontribusi dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, yakni melalui akses ke sekolah, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Pemerintah Indonesia juga senantiasa meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan, termasuk peran perempuan di dalam sektor publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 8 menteri perempuan yang mengelola isu strategis. Selain itu, semakin banyak perempuan memegang posisi pengambilan keputusan di sektor publik,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Yohana Yembise dalam sesi Ministerial Round Tables Roundtable B dalam rangkaian Sidang CSW ke-63.

Menurut Yohana, program yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan di antaranya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Program Operasional Sekolah, Kabupaten/Kota Layak Anak, Kebijakan Dana Desa, dan lainnya. 

Dia juga turut menyinggung pentingnya pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk membantu memastikan tidak terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, perlu juga mempertimbangkan konteks lokal, seperti kebudayaan lokal untuk dimasukkan ke dalam desain kebijakan perlindungan sosial maupun infrastruktur.   

“Penting bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perlu berbagai upaya menghilangkan halangan bagi perempuan untuk melaksanaan kegiatan ekonomi dan melibatkan laki-laki dan partisipasi pemimpin tradisional serta agama dalam upaya pemberdayaan perempuan,” tambahnya dalam siaran pers yang diterima PRFM.

Commission on the Status of Women (CSW) adalah salah satu komisi fungsional pemerintah internasional / intergovernmental di bawah Economic Social and Culture Rights (ECOSOC) yang spesifik menangani isu perempuan. Komisi ini bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Fungsional terkait lainnya seperti Dewan HAM, Komite Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan Komite Convention on the Rights of Children (CRC).



Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

 

BERITA TERKAIT


Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63
 

BERITA PILIHAN


Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

 

BERITA LAINNYA

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Gagal Lolos Kualifikasi AFC U-23, Legenda Kritik Permainan Timnas
Senin 25 Maret 2019


Ada 29 Ribu Pesantren, Presiden Harap RUU Pesantren Segera Selesai
Minggu 24 Maret 2019 Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63 Fabiano Akan Mudah Berkomunikasi dengan Pemain Lain
Minggu 24 Maret 2019 Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63 Fabiano Dinilai Dapat Bermain Apik Diusia yang Tak Muda Lagi
Minggu 24 Maret 2019 Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63 Fabiano Datang, Persib Belum Hentikan Perburuan Pemain
Minggu 24 Maret 2019 Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63 Setiap Harinya 20 Orang Indonesia Meninggal Akibat Kanker
Sabtu 23 Maret 2019 Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63 Warga Heran Pemkot Tak Juga Angkat Lurah Batununggal
Sabtu 23 Maret 2019 Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

 

 

BERITA TERKAIT

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63 Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63
Jumat 15 Maret 2019, 13:26 WIB

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63
Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63


Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : Rilis Kemen PPPA


Foto : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Yohana Yembise saat menghadiri Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW-63) di New York, Amerika Serikat.

BANDUNG, (PRFM) - Indonesia menggaungkan pentingnya sistem perlindungan sosial, akses pelayanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan bagi pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan pada rangkaian Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW-63). Seperti diketahui, Sidang CSW ke-63 yang diselenggarakan pada 11 - 22 Maret 2019 di Markas Besar PBB New York kali ini memiliki tema “Social Protection System, Access to Public Services and Sustainable Infrastructure for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls”. 

“Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan telah dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan, seperti Instruksi Presiden untuk memprioritaskan usaha penghapusan diskriminasi gender dalam agenda pembangunan. Dalam menerapkan prinsip “No One Left Behind”, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan beberapa program yang telah terbukti meningkatkan kontribusi dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, yakni melalui akses ke sekolah, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Pemerintah Indonesia juga senantiasa meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan, termasuk peran perempuan di dalam sektor publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 8 menteri perempuan yang mengelola isu strategis. Selain itu, semakin banyak perempuan memegang posisi pengambilan keputusan di sektor publik,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Yohana Yembise dalam sesi Ministerial Round Tables Roundtable B dalam rangkaian Sidang CSW ke-63.

Menurut Yohana, program yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan di antaranya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Program Operasional Sekolah, Kabupaten/Kota Layak Anak, Kebijakan Dana Desa, dan lainnya. 

Dia juga turut menyinggung pentingnya pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk membantu memastikan tidak terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, perlu juga mempertimbangkan konteks lokal, seperti kebudayaan lokal untuk dimasukkan ke dalam desain kebijakan perlindungan sosial maupun infrastruktur.   

“Penting bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perlu berbagai upaya menghilangkan halangan bagi perempuan untuk melaksanaan kegiatan ekonomi dan melibatkan laki-laki dan partisipasi pemimpin tradisional serta agama dalam upaya pemberdayaan perempuan,” tambahnya dalam siaran pers yang diterima PRFM.

Commission on the Status of Women (CSW) adalah salah satu komisi fungsional pemerintah internasional / intergovernmental di bawah Economic Social and Culture Rights (ECOSOC) yang spesifik menangani isu perempuan. Komisi ini bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Fungsional terkait lainnya seperti Dewan HAM, Komite Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan Komite Convention on the Rights of Children (CRC).



 

BERITA LAINNYA



Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63

 

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Komitmen Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Disampaikan di Sidang CSW ke-63