KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada  




Sabtu 07 Desember 2019

16:49 WIB

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada
@prfmnews

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada
PRFMNewsChannel

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada
Senin 11 November 2019, 16:59 WIB
NASIONAL
KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada
KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada




KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

Redaksi Oleh : Christ Wibowo Utomo
Foto Oleh : setkab.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menemui Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/11/19). Pertemuan keduanya dalam rangka membahas evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penyampaian Rancangan Peraturan KPU yang salah satunya mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin, KPU memasukkan larangan terpidana korupsi untuk ikut Pilkada. Kemudian di Judicial Review di Mahkamah Agung (MA) dan dibatalkan. Tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan, hanya yang korupsi,” terang Arief ketika ditemui wartawan, Senin (11/11/19).

Seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Arief tetap mengusulkan kembali larangan tersebut karena ada fakta-fakta baru yang membantah argumentasi MA sebelumnya. Pertama, MA menganggap larangan terpidana korupsi ikut serta tidak perlu diatur KPU dan diserahkan saja kepada masyarakat sebagai pemilih. Faktanya, ada calon yang sudah ditangkap dan sudah ditahan, tapi tetap terpilih juga.

“Lah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintahkan kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,” ungkap Arief.

Kedua, ada argumentasi kalau terpidana korupsi jika sudah ditahan dan sudah menjalani hukuman, maka sudah selesai dan tidak akan terjadi lagi. Tapi faktanya, ditemukan kasus calon yang sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih lagi, dan tetap korupsi lagi.

“Nah atas dasar dua fakta yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pilkada,” terang Arief.

Argumentasi berikutnya adalah Pileg harus mewakili semua kelompok. Tetapi Pilkada hanya memilih satu orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya. Maka Arief berujar, KPU ingin orang yang terpilih itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya sekaligus menjadi contoh yang baik.

“Salah salah satunya adalah punya rekam jejak yang baik, itu mengapa kami kemudian masih mengusulkan di dalam Pilkada,” ujar Arief.

Tapi, lanjut Ketua KPU itu, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lagi bersama DPR dan pemerintah di Komisi 2.

“Ya sekarang karena undang-undang belum waktunya direvisi, belum ada jadwal yang sudah ada jadwalnya PKPU (Peraturan KPU) maka kita masukkan dulu ke PKPU,” ucap Arief.

Soal kemungkinan Pilkada dilakukan kembali melalui DPRD, Arief mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat Undang-Undang, Pemerintah dan DPR yang memiliki kewenangan.

“Tapi pedoman pada Undang-Undang yang berlaku, pemilihan sampai hari ini masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi yang sistem itu biar pembuat Undang-Undang yang memutuskan,” ujar Arief.










 

BERITA TERKAIT


KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada
 

BERITA PILIHAN


KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

 

BERITA LAINNYA

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

PLN Jabar Imbau Masyarakat Periksa Listrik Sebelum Liburan
Sabtu 07 Desember 2019


Jalan Raya Kertasari Sudah Bisa Dilalui
Sabtu 07 Desember 2019 KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada Jelang Libur Nataru, Polresta Bandung dan Dishub Gelar Operasi Ramcek
Sabtu 07 Desember 2019 KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada Prakiraan Cuaca Hari Ini: Bandung Raya Berpotensi Hujan di Siang hingga Malam
Sabtu 07 Desember 2019 KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019 KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada BPPD Bandung Kumpulkan 11 Miliar dari Pembebasan Denda Pajak 2019
Sabtu 07 Desember 2019 KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada Eko Maung: Dua Gol Bunuh Diri Persib Bukan Pengaturan Skor
Sabtu 07 Desember 2019 KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

 

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada
Senin 11 November 2019, 16:59 WIB
NASIONAL

KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada
KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada


KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

Redaksi Oleh : Christ Wibowo Utomo
Sumber Foto : setkab.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menemui Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/11/19). Pertemuan keduanya dalam rangka membahas evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penyampaian Rancangan Peraturan KPU yang salah satunya mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin, KPU memasukkan larangan terpidana korupsi untuk ikut Pilkada. Kemudian di Judicial Review di Mahkamah Agung (MA) dan dibatalkan. Tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan, hanya yang korupsi,” terang Arief ketika ditemui wartawan, Senin (11/11/19).

Seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Arief tetap mengusulkan kembali larangan tersebut karena ada fakta-fakta baru yang membantah argumentasi MA sebelumnya. Pertama, MA menganggap larangan terpidana korupsi ikut serta tidak perlu diatur KPU dan diserahkan saja kepada masyarakat sebagai pemilih. Faktanya, ada calon yang sudah ditangkap dan sudah ditahan, tapi tetap terpilih juga.

“Lah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintahkan kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,” ungkap Arief.

Kedua, ada argumentasi kalau terpidana korupsi jika sudah ditahan dan sudah menjalani hukuman, maka sudah selesai dan tidak akan terjadi lagi. Tapi faktanya, ditemukan kasus calon yang sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih lagi, dan tetap korupsi lagi.

“Nah atas dasar dua fakta yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pilkada,” terang Arief.

Argumentasi berikutnya adalah Pileg harus mewakili semua kelompok. Tetapi Pilkada hanya memilih satu orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya. Maka Arief berujar, KPU ingin orang yang terpilih itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya sekaligus menjadi contoh yang baik.

“Salah salah satunya adalah punya rekam jejak yang baik, itu mengapa kami kemudian masih mengusulkan di dalam Pilkada,” ujar Arief.

Tapi, lanjut Ketua KPU itu, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lagi bersama DPR dan pemerintah di Komisi 2.

“Ya sekarang karena undang-undang belum waktunya direvisi, belum ada jadwal yang sudah ada jadwalnya PKPU (Peraturan KPU) maka kita masukkan dulu ke PKPU,” ucap Arief.

Soal kemungkinan Pilkada dilakukan kembali melalui DPRD, Arief mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat Undang-Undang, Pemerintah dan DPR yang memiliki kewenangan.

“Tapi pedoman pada Undang-Undang yang berlaku, pemilihan sampai hari ini masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi yang sistem itu biar pembuat Undang-Undang yang memutuskan,” ujar Arief.






 

BERITA LAINNYA



KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

Jalan Raya Kertasari Sudah Bisa Dilalui
Sabtu 07 Desember 2019
Jawa Barat


KPU Usulkan Kembali Larangan Narapidana Korupsi Ikut Pilkada

Wajib Pajak Taat Diganjar Penghargaan
Sabtu 07 Desember 2019
Kota Bandung