Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah  




Rabu 20 September 2017

08:56 WIB

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah
@prfmnews

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah
PRFMNewsChannel

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah
Rabu 11 Januari 2017, 15:52 WIB

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah
Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah




Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) – Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ledia Hanifa, mengatakan bahwa nasib madrasah di negeri ini masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, menurutnya, tunjangan bagi para pendidik di madrasah pun tidak sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

“Jutaan siswa sekolah tingkat SD, SMP, SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ini ditampung di madrasah, maka kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari penggerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan,” kata Ledia, sebagaimana rilis yang ditulis oleh Humas Jabar, Rabu (11/1/2017).

Dikatakan LEdia, guru madrasah pun berhak atas tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum.

“Kalau daerah bisa menganggarkan TKD bagi pendidik di sekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah. Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antar sesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka,” katanya.

Secara khusus Ledia menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan TKD cukup besar bagi para guru sekolah umum, antara 3 hingga 5 jutaan rupiah yang kabarnya masih akan ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

“DKI itu punya APBD besar, terbesar bahkan se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD,” ujarnya.

Ledia mengingatkan bahwa Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta.

“Jangan lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru” pungkasnya.




Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

 

BERITA TERKAIT


Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah
 

BERITA PILIHAN


Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

 

BERITA LAINNYA

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Batal Hadapi Borneo, Persib Tatap Laga Kontra Bali United dan Bhayangkara FC
Selasa 19 September 2017


Batal Hadapi Borneo, Persib Tatap Laga Kontra Bali United dan Bhayangkara FC
Selasa 19 September 2017 Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah Kawal Dana Desa, Bupati Purwakarta Tekankan Akuntabilitas
Selasa 19 September 2017 Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah Disanksi Rp 50 Juta, Persib Akan Ajukan Banding
Selasa 19 September 2017 Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah Disanksi Rp 50 Juta, Persib Akan Ajukan Banding
Selasa 19 September 2017 Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah Kick Off Persib Kontra Bali United Digelar Sore Hari
Senin 18 September 2017 Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah Kick Off Persib Kontra Bali United Digelar Sore Hari
Senin 18 September 2017 Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

 

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah
Rabu 11 Januari 2017, 15:52 WIB

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah
Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah


Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) – Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ledia Hanifa, mengatakan bahwa nasib madrasah di negeri ini masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, menurutnya, tunjangan bagi para pendidik di madrasah pun tidak sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

“Jutaan siswa sekolah tingkat SD, SMP, SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ini ditampung di madrasah, maka kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari penggerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan,” kata Ledia, sebagaimana rilis yang ditulis oleh Humas Jabar, Rabu (11/1/2017).

Dikatakan LEdia, guru madrasah pun berhak atas tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum.

“Kalau daerah bisa menganggarkan TKD bagi pendidik di sekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah. Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antar sesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka,” katanya.

Secara khusus Ledia menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan TKD cukup besar bagi para guru sekolah umum, antara 3 hingga 5 jutaan rupiah yang kabarnya masih akan ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

“DKI itu punya APBD besar, terbesar bahkan se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD,” ujarnya.

Ledia mengingatkan bahwa Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta.

“Jangan lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru” pungkasnya.




 

BERITA LAINNYA



Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Kawal Dana Desa, Bupati Purwakarta Tekankan Akuntabilitas
Selasa 19 September 2017
Purwakarta Istimewa


Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Disanksi Rp 50 Juta, Persib Akan Ajukan Banding
Selasa 19 September 2017
PERSIB


Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Disanksi Rp 50 Juta, Persib Akan Ajukan Banding
Selasa 19 September 2017
PERSIB


Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah

 

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ledia Hanifa Minta Pemerintah Tak Bedakan Guru Madrasah