Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah  




Senin 10 Desember 2018

09:51 WIB

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah
@prfmnews

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah
PRFMNewsChannel

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah
Rabu 14 Maret 2018, 10:22 WIB

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah
Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah




Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : Ilustrasi/PRFM

BANDUNG,(PRFM) - Tak sedikit calon kepala daerah di Pilkada Seretak 2018 ini merupakan calon petahana atau kepala daerah yang kembali maju. Namun demikian, sebuah imbauan dari Menko Polhukam Wiranto yang meminta KPK untuk menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terindikasi korupsi menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Pakar Kebijakan Publik Unpas Bandung Deden Ramdan.

Saat on air di PRFM, Selasa 13 Maret 2018 kemarin, Deden menilai jika proses hukum kepala daerah dan kepala daerah tersebut maju di Pilkada serentak 2018, tentu akan menyulitkan warga mengetahui jejak rekam calon kepala daerahnya.

"Justru masyarakat harus diberitahu dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang rekam laku lajak peforma dari seorang kandidat calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada serentak ini sejauh apa kejujuran tak kala dia menjabat sebelumnya," jelasnya.

Slogakan "Katakan Tidak Pada Korupsi!" yang digaungkan pemerintah, lanjut Deden harus dibuktikan nyata oleh semua pihak. Deden berharap di era keterbukaan informasi seperti saat ini, hal tersebut jangan sampai hanya menjadi sebuah bualan semata.

"Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini menurut saya, ikhtiyar kita untuk menyatakan "Katakan Tidak Kepada Korupsi!" ini jangan hanya lip service saja, jangan hanya di permukaaan saja," tegasnya.



Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

 

BERITA TERKAIT


Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah
 

BERITA PILIHAN


Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

 

BERITA LAINNYA

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Hujan Diprediksi Masih Mengguyur Bandung Raya Siang dan Sore Ini
Senin 10 Desember 2018


Ada Truk Terperosok, Lalin Padalarang - Bandung Tersendat
Senin 10 Desember 2018 Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah Ini Jadwal SIM Keliling Online Kota Bandung pada Senin 10 Desember 2018
Senin 10 Desember 2018 Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah Liga 1 2018 Usai, Hal Ini Yang Menjadi Bahan Evaluasi
Senin 10 Desember 2018 Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah Liga 1 2018 Usai, Hal Ini Yang Menjadi Bahan Evaluasi
Senin 10 Desember 2018 Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah Dewan Nilai Pengurangan SKS Harus Dikaji Ulang
Senin 10 Desember 2018 Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah Persib Tidak Juara Tidak Apa-apa
Sabtu 08 Desember 2018 Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

 

 

BERITA TERKAIT

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah
Rabu 14 Maret 2018, 10:22 WIB

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah
Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah


Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : Ilustrasi/PRFM


BANDUNG,(PRFM) - Tak sedikit calon kepala daerah di Pilkada Seretak 2018 ini merupakan calon petahana atau kepala daerah yang kembali maju. Namun demikian, sebuah imbauan dari Menko Polhukam Wiranto yang meminta KPK untuk menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terindikasi korupsi menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Pakar Kebijakan Publik Unpas Bandung Deden Ramdan.

Saat on air di PRFM, Selasa 13 Maret 2018 kemarin, Deden menilai jika proses hukum kepala daerah dan kepala daerah tersebut maju di Pilkada serentak 2018, tentu akan menyulitkan warga mengetahui jejak rekam calon kepala daerahnya.

"Justru masyarakat harus diberitahu dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang rekam laku lajak peforma dari seorang kandidat calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada serentak ini sejauh apa kejujuran tak kala dia menjabat sebelumnya," jelasnya.

Slogakan "Katakan Tidak Pada Korupsi!" yang digaungkan pemerintah, lanjut Deden harus dibuktikan nyata oleh semua pihak. Deden berharap di era keterbukaan informasi seperti saat ini, hal tersebut jangan sampai hanya menjadi sebuah bualan semata.

"Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini menurut saya, ikhtiyar kita untuk menyatakan "Katakan Tidak Kepada Korupsi!" ini jangan hanya lip service saja, jangan hanya di permukaaan saja," tegasnya.



 

BERITA LAINNYA



Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Liga 1 2018 Usai, Hal Ini Yang Menjadi Bahan Evaluasi
Senin 10 Desember 2018
Liga 1 2018


Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Liga 1 2018 Usai, Hal Ini Yang Menjadi Bahan Evaluasi
Senin 10 Desember 2018
Liga 1 2018


Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Dewan Nilai Pengurangan SKS Harus Dikaji Ulang
Senin 10 Desember 2018
NASIONAL


Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah

 

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Masyarakat Harus Tahu Laku Lajak Calon Kepala Daerah