Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim  




Jumat 23 Februari 2018

08:02 WIB

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim
@prfmnews

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim
PRFMNewsChannel

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim
Kamis 08 Februari 2018, 19:25 WIB

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim
Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim




Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Redaksi Oleh : Denis Febrian
Foto Oleh : Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PRFM) - Wacana pemerintah memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2,5% untuk zakat terus menuai kontroversi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tidak ada istilah “kewajiban” dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat ASN tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN Muslim untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya.


“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” Ujar Menag seperti dilansir dari situs resmi Kemenag, Kamis (08/02/2018).


Menurut Menag, meski umat Islam adalah mayoritas penduduk, Indonesia bukan negara Islam. Namun, Indonesia juga bukan negara sekuler. Namun sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang agamis dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama.


Pelaksanaan ibadah haji misalnya, negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, negara juga memfasilitasi warganya untuk tahu kapan memulai dan mengakhirinya. Itulah kenapa ada sidang itsbat. 


“Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” ujarnya.


Dia menjelaskan, bahwa ada tiga prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Prinsip pertama adalah kebijakan hanya berlaku bagi ASN Muslim. Artinya, kebijakan yang akan diterbitkan nantinya tidak diberlakukan kepada selain ASN Muslim. 


Prinsip kedua, kebijakan ini juga hanya berlaku bagi ASN Muslim yang total penghasilannya sudah mencapai nishab. Yaitu, batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya.


“ASN yang penghasilannya di bawah nishab tentu tidak wajib membayar zakat,” tuturnya.


Prinsip ketiga, penyisihan sebagian penghasilan ASN Muslim dilakukan atas dasar persetujuan dari yang bersangkutan. Mekanismenya melalui proses akad, apakah bersedia ataukah tidak, jika sebagian penghasilannya disisihkan untuk membayar zakat.


“Jadi sama sekali tidak ada kewajiban apalagi paksaan. Sepenuhnya atas kesukarelaan,” tandasnya.


Secara operasional, dana zakat ini nantinya akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan profesional lainnya. Potensinya sekitar Rp 10 triliun. Zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana.


“BAZNAS dan LAZ setiap tahun diaudit akuntan publik. Melalui aturan ini, kami ingin menambahkan agar secara periodik mereka juag harus menyampaikan ke publik tentang progres penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Ini juga terkait trust atau kepercayaan,” sambung Lukman. 


Fasilitasi zakat, kata Lukman, sebenarnya bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.


“Jadi apa yang sedang kami persiapkan bukan barang baru. Ini upaya untuk lebih mengaktualisasikan potensi besar dana zakat ASN muslim,” tandasnya.


Menag menegaskan bahwa rancangan peraturan ini masih dalam tahap pembahasan di internal Kementerian Agama, belum melibatkan instansi lain.



Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

 

BERITA TERKAIT


Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim
 

BERITA PILIHAN


Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

 

BERITA LAINNYA

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

PW Persis Jabar Bantah Dukung Salah Satu Paslon Cagub-Cawagub Jabar
Kamis 22 Februari 2018


Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018 Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim Kunjungi Warga Arcamanik, Oded Sosialisasikan Visi Misi
Kamis 22 Februari 2018 Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim Ke Pasar Pamanukan, Ridwan Kamil Belanja Masalah
Kamis 22 Februari 2018 Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim Blusukan di Pasar Pamanukan, Emil Promosikan Nanas Subang dengan Gaya Vlogger
Kamis 22 Februari 2018 Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim Blusukan di Pasar Pamanukan, Emil Promosikan Nanas Subang dengan Gaya Vlogger
Kamis 22 Februari 2018 Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim RINDU Didukung Forum Komunikasi Guru Ngaji
Kamis 22 Februari 2018 Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

 

 

BERITA TERKAIT

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim
Kamis 08 Februari 2018, 19:25 WIB

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim
Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim


Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Redaksi Oleh : Denis Febrian
Sumber Foto : Pikiran Rakyat


JAKARTA, (PRFM) - Wacana pemerintah memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2,5% untuk zakat terus menuai kontroversi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tidak ada istilah “kewajiban” dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat ASN tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN Muslim untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya.


“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” Ujar Menag seperti dilansir dari situs resmi Kemenag, Kamis (08/02/2018).


Menurut Menag, meski umat Islam adalah mayoritas penduduk, Indonesia bukan negara Islam. Namun, Indonesia juga bukan negara sekuler. Namun sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang agamis dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama.


Pelaksanaan ibadah haji misalnya, negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, negara juga memfasilitasi warganya untuk tahu kapan memulai dan mengakhirinya. Itulah kenapa ada sidang itsbat. 


“Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” ujarnya.


Dia menjelaskan, bahwa ada tiga prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Prinsip pertama adalah kebijakan hanya berlaku bagi ASN Muslim. Artinya, kebijakan yang akan diterbitkan nantinya tidak diberlakukan kepada selain ASN Muslim. 


Prinsip kedua, kebijakan ini juga hanya berlaku bagi ASN Muslim yang total penghasilannya sudah mencapai nishab. Yaitu, batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya.


“ASN yang penghasilannya di bawah nishab tentu tidak wajib membayar zakat,” tuturnya.


Prinsip ketiga, penyisihan sebagian penghasilan ASN Muslim dilakukan atas dasar persetujuan dari yang bersangkutan. Mekanismenya melalui proses akad, apakah bersedia ataukah tidak, jika sebagian penghasilannya disisihkan untuk membayar zakat.


“Jadi sama sekali tidak ada kewajiban apalagi paksaan. Sepenuhnya atas kesukarelaan,” tandasnya.


Secara operasional, dana zakat ini nantinya akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan profesional lainnya. Potensinya sekitar Rp 10 triliun. Zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana.


“BAZNAS dan LAZ setiap tahun diaudit akuntan publik. Melalui aturan ini, kami ingin menambahkan agar secara periodik mereka juag harus menyampaikan ke publik tentang progres penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Ini juga terkait trust atau kepercayaan,” sambung Lukman. 


Fasilitasi zakat, kata Lukman, sebenarnya bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.


“Jadi apa yang sedang kami persiapkan bukan barang baru. Ini upaya untuk lebih mengaktualisasikan potensi besar dana zakat ASN muslim,” tandasnya.


Menag menegaskan bahwa rancangan peraturan ini masih dalam tahap pembahasan di internal Kementerian Agama, belum melibatkan instansi lain.



 

BERITA LAINNYA



Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Kunjungi Warga Arcamanik, Oded Sosialisasikan Visi Misi
Kamis 22 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Ke Pasar Pamanukan, Ridwan Kamil Belanja Masalah
Kamis 22 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim

 

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Menag: Bukan Mewajibkan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi Zakat ASN Muslim