Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019  




Senin 25 Juni 2018

01:59 WIB

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019
@prfmnews

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019
PRFMNewsChannel

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019
Sabtu 13 Januari 2018, 10:59 WIB

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019
Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019




Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Laman Resmi Kemendagri

BANDUNG, (PRFM) – Mahkamah Konstitusi memutuskan menganulir ketentuan tentang verifikasi faktual partai politik yang termuat dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan putusan itu, maka semua partai, termasuk partai pemilik kursi di DPR yang sebelumnya tidak perlu diverifikasi faktual, harus diverifikasi. 


Menanggapi putusan MK itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, verifikasi faktual partai politik tak mengganggu tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.


"Yang penting tahapan- tahapan pemilu yang sudah diputuskan KPU dan Bawaslu tidak terganggu," kata Tjahjo usai menghadiri rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pilkada 2018 di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1/2018).


Apakah jadwal tahapan verifikasi akan dimundurkan, menurut Tjahjo itu sepenuhnya kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah hanya berharap jangan sampai para penyelenggara Pemilu menjadi repot. Namun, putusan MK memang harus ditindaklanjuti, karena bersifat final dan mengikat.


"Yang penting jangan sampai merepotkan KPU. Tapi keputusan MK mengikat juga sudah dihargai," ujarnya dikutip laman resmi Kemendagri.


Tjahjo meyakini, KPU bisa melaksanakan putusan MK dengan baik, karena sudah punya pengalaman sebelumnya. 


"KPU enggak ada  masalah, saya kira, " tutupnya singkat.




Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

 

BERITA TERKAIT


Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019
 

BERITA PILIHAN


Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

 

BERITA LAINNYA

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Program Carpooling, Jemput Anak Sekolah Via Aplikasi
Minggu 24 Juni 2018


Melenceng dari Tujuan Awal, Dishub Evaluasi CFD dan CFN
Minggu 24 Juni 2018 Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019 PPDB 2018 Jalur Prestasi, Uji Kompetensi dan Perhitungan Skor Akhir
Minggu 24 Juni 2018 Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019 Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018 Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019 Ada Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kampanye di Masa Tenang
Minggu 24 Juni 2018 Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019 Panwaslu Kabupaten Bandung Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Minggu 24 Juni 2018 Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019 Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 24 Juni 2018
Sabtu 23 Juni 2018 Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

 

 

BERITA TERKAIT

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019 Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019
Sabtu 13 Januari 2018, 10:59 WIB

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019
Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019


Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Laman Resmi Kemendagri


BANDUNG, (PRFM) – Mahkamah Konstitusi memutuskan menganulir ketentuan tentang verifikasi faktual partai politik yang termuat dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan putusan itu, maka semua partai, termasuk partai pemilik kursi di DPR yang sebelumnya tidak perlu diverifikasi faktual, harus diverifikasi. 


Menanggapi putusan MK itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, verifikasi faktual partai politik tak mengganggu tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.


"Yang penting tahapan- tahapan pemilu yang sudah diputuskan KPU dan Bawaslu tidak terganggu," kata Tjahjo usai menghadiri rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pilkada 2018 di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1/2018).


Apakah jadwal tahapan verifikasi akan dimundurkan, menurut Tjahjo itu sepenuhnya kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah hanya berharap jangan sampai para penyelenggara Pemilu menjadi repot. Namun, putusan MK memang harus ditindaklanjuti, karena bersifat final dan mengikat.


"Yang penting jangan sampai merepotkan KPU. Tapi keputusan MK mengikat juga sudah dihargai," ujarnya dikutip laman resmi Kemendagri.


Tjahjo meyakini, KPU bisa melaksanakan putusan MK dengan baik, karena sudah punya pengalaman sebelumnya. 


"KPU enggak ada  masalah, saya kira, " tutupnya singkat.




 

BERITA LAINNYA



Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018
Piala Dunia 2018


Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019

 

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Mendagri Harap Putusan MK Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2019