Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018  




Selasa 18 September 2018

22:16 WIB

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018
@prfmnews

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018
PRFMNewsChannel

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018
Rabu 11 Juli 2018, 20:52 WIB

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018
Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018




Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Redaksi Oleh : Sarah Nurul Fathia - Job PRFM
Foto Oleh : Ilustrasi

BANDUNG,(PRFM) - Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto mengatakan pihaknya mencatat 60 laporan Pengaduan berkaitan dengan keluhan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, meliputi sistem zonasi, penentuan ordinat dan praktek jual beli kursi.

Sebelumnya, Ombudsman telah melakukan pemantauan selama empat hari di beberapa wilayah diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Subang dan Garut dengan mengambil sample di sekolah. 

Dari hasil pemantauan tersebut, terdapat sekolah dengan manajemen yang bagus. Meski begitu, masih ditemukan juga calon siswa yang tidak mendapatkan kepastian dari pihak penyelenggara atau sekolah.

“Itu artinya masyarakat kemudian mendapatkan informasi yang membingungkan, dan itu melibatkan calon siswa kehilangan hak atas pendidikannya,” ujar Haneda saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Chanel, Rabu (11/7/2018).  

Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan sekitar 60 Nomor Induk Kesiswaan (NIK) bodong, khususnya di Kota Bandung. Selain itu, masih ada juga praktek jual beli kursi di sekolah favorit. 

Lebih lanjut Haneda menuturkan, sebenarnya sistem zonasi adalah bagian perbaikan dari suatu sistem, karena tujuannya untuk pemerataan keadilan pendidikan. Namun, harus dibarengi dengan pemerataan kualitas, baik sarana prasarana sekolah maupun kualitas pengajar. 

“Harus mulai mengambil keputusan pemerataan sarana prasarana dan kualitas guru di setiap wilayah,” tandasnya. 



Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

 

BERITA TERKAIT


Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018
 

BERITA PILIHAN


Mau Baliknama PBB? Simak Caranya

Kamis 30 Agustus 2018

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

 

BERITA LAINNYA

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

PMI Siap Ikut Rawat Citarum
Selasa 18 September 2018


Demi Zero Complaint Government, Pemprov Luncurkan Jabar Quick Response
Selasa 18 September 2018 Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018 Antisipasi Banjir di Musim Hujan, Ini yang Sudah Dilakukan DPU Kota Bandung
Selasa 18 September 2018 Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018 Ini Konsep Pelantikan Wali Kota Bandung yang Bakal Digelar Meriah
Selasa 18 September 2018 Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018 Ridwan Kamil Harap Perubahan APBD Segera Dilaksanakan
Selasa 18 September 2018 Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018 Umuh Minta Big Match Persib vs Persija Jangan Diundur
Selasa 18 September 2018 Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018 Persib Kokoh di Puncak Klasemen, Umuh: Boleh Dirayakan Tapi Jangan Jemawa
Selasa 18 September 2018 Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

 

 

BERITA TERKAIT

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018 Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018
Rabu 11 Juli 2018, 20:52 WIB

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018
Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018


Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Redaksi Oleh : Sarah Nurul Fathia - Job PRFM
Sumber Foto : Ilustrasi


BANDUNG,(PRFM) - Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto mengatakan pihaknya mencatat 60 laporan Pengaduan berkaitan dengan keluhan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, meliputi sistem zonasi, penentuan ordinat dan praktek jual beli kursi.

Sebelumnya, Ombudsman telah melakukan pemantauan selama empat hari di beberapa wilayah diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Subang dan Garut dengan mengambil sample di sekolah. 

Dari hasil pemantauan tersebut, terdapat sekolah dengan manajemen yang bagus. Meski begitu, masih ditemukan juga calon siswa yang tidak mendapatkan kepastian dari pihak penyelenggara atau sekolah.

“Itu artinya masyarakat kemudian mendapatkan informasi yang membingungkan, dan itu melibatkan calon siswa kehilangan hak atas pendidikannya,” ujar Haneda saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Chanel, Rabu (11/7/2018).  

Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan sekitar 60 Nomor Induk Kesiswaan (NIK) bodong, khususnya di Kota Bandung. Selain itu, masih ada juga praktek jual beli kursi di sekolah favorit. 

Lebih lanjut Haneda menuturkan, sebenarnya sistem zonasi adalah bagian perbaikan dari suatu sistem, karena tujuannya untuk pemerataan keadilan pendidikan. Namun, harus dibarengi dengan pemerataan kualitas, baik sarana prasarana sekolah maupun kualitas pengajar. 

“Harus mulai mengambil keputusan pemerataan sarana prasarana dan kualitas guru di setiap wilayah,” tandasnya. 



 

BERITA LAINNYA



Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

PMI Siap Ikut Rawat Citarum
Selasa 18 September 2018
Jawa Barat


Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Ridwan Kamil Harap Perubahan APBD Segera Dilaksanakan
Selasa 18 September 2018
Jawa Barat


Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018

 

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ombudsman Jabar Terima 60 Laporan Pengaduan PPDB 2018