Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor  




Senin 23 Oktober 2017

06:10 WIB

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor
@prfmnews

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor
PRFMNewsChannel

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor
Sabtu 07 Januari 2017, 16:21 WIB

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor
Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor




Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Foto Oleh : Istimewa



BANDUNG, (PRFM) – Terkait kebijakan pemerintah yang  menaikan tarif perpanjangan surat-surat kendaraan bermotor, sejumlah pihak mulai melontarkan kritiknya.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menegaskan, kebijakan yang diambil ini perlu dicermati lagi oleh pemerintah. Sebab dalam proses penyusunannya, pemerintah tidak melibatkan publik sehingga masyarakat kurang setuju atas kebijakan ini. 

“Tentu ada hal yang perlu dicermati proses penyusunan PP itu kurang tepat karena kurang melibatkan publik, yang kedua ada yang perlu dicermati ini kan mengatur 27 item dan tidak bisa lagi dikorupsi oleh pihak kepolisian, nah sayangya masyarakat hanya tertuju pada 3 item saja,” tegasnya kepada Radio PRFM, Sabtu (7/1/2017).

Adrianus menilai, sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kurang begitu jelas disampaikan sehingga masyarakat terlihat panik saat mendengar adanya kenaikan tarif tersebut. Meski demikian, ia pun menghimbau agar masyarakat tidak terlalu panik dengan menyikapi permasalahan tersebut sebab menurutnya pemerintah pun memiliki niat baik atas kebijakan yang mereka ambil.

“Sosialisasi yang cerdas sekali menurut saya, sehingga publik jadi panik tidak jelas, masyarakat tak perlu panik seperti itu mungkin niat pemerintah baik ,” terangnya.



Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

 

BERITA TERKAIT


Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor
 

BERITA PILIHAN


Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

 

BERITA LAINNYA

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Persib Takluk di Lamongan
Minggu 22 Oktober 2017


Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017 Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017 Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor Eddy Brokoli : Persib Main "Eweuh Getihan"
Jumat 20 Oktober 2017 Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor Dituding Jadi Penyebab Menurunnya Performa Persib, Umuh Siap Tuntut Balik
Selasa 17 Oktober 2017 Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor Dituding Jadi Penyebab Menurunnya Performa Persib, Umuh Siap Tuntut Balik
Selasa 17 Oktober 2017 Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor Ini Tanggapan Henhen Soal Aksi Tak Terpuji Zulham Zamrun
Senin 16 Oktober 2017 Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

 

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor
Sabtu 07 Januari 2017, 16:21 WIB

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor
Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor


Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : Istimewa




BANDUNG, (PRFM) – Terkait kebijakan pemerintah yang  menaikan tarif perpanjangan surat-surat kendaraan bermotor, sejumlah pihak mulai melontarkan kritiknya.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menegaskan, kebijakan yang diambil ini perlu dicermati lagi oleh pemerintah. Sebab dalam proses penyusunannya, pemerintah tidak melibatkan publik sehingga masyarakat kurang setuju atas kebijakan ini. 

“Tentu ada hal yang perlu dicermati proses penyusunan PP itu kurang tepat karena kurang melibatkan publik, yang kedua ada yang perlu dicermati ini kan mengatur 27 item dan tidak bisa lagi dikorupsi oleh pihak kepolisian, nah sayangya masyarakat hanya tertuju pada 3 item saja,” tegasnya kepada Radio PRFM, Sabtu (7/1/2017).

Adrianus menilai, sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kurang begitu jelas disampaikan sehingga masyarakat terlihat panik saat mendengar adanya kenaikan tarif tersebut. Meski demikian, ia pun menghimbau agar masyarakat tidak terlalu panik dengan menyikapi permasalahan tersebut sebab menurutnya pemerintah pun memiliki niat baik atas kebijakan yang mereka ambil.

“Sosialisasi yang cerdas sekali menurut saya, sehingga publik jadi panik tidak jelas, masyarakat tak perlu panik seperti itu mungkin niat pemerintah baik ,” terangnya.



 

BERITA LAINNYA



Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Persib Takluk di Lamongan
Minggu 22 Oktober 2017
PERSIB


Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017
PERSIB


Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017
PERSIB


Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Eddy Brokoli : Persib Main \"Eweuh Getihan\"
Jumat 20 Oktober 2017
PERSIB


Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor

 

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Ombudsman Kritik Keras Soal Kebijakan Kenaikan Tarif Surat Kendaraan Bermotor