Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI  




Senin 23 Oktober 2017

02:33 WIB

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI
@prfmnews

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI
PRFMNewsChannel

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI
Selasa 09 Mei 2017, 07:07 WIB

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI
Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI




Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengumumkan niat pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta menciptakan benturan di masyarakat. Dalam jumpa pers Senin (8/5/2017) kemarin,Wiranto menyatakan, ada sejumlah faktor yang mendorong pemerintah mengambil keputusan tersebut.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf mengatakan, sebenarnya pembekuan ataupun pembubaran Ormas diatur dalam undang-undang dan harus melewati prosedur yang rumit dan ketat serta harus diikuti semua tahapannya.

"Saat Ormas bertentangan dengan pancasila, asasnya dan kegiatannya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, berafiliasi dengan negara asing dan berpotensi merusak nilai-nilai yang dianut Indonesia secara kultural maupun ideologis, ya bisa saja dibubarkan. Tapi tahapannya harus diikuti secara objektif, rasional dan normatif," terang Asep Warlan saat on air di Radio PRFM, Senin (8/5/2017) malam.

Menurut Asep Warlan, tahapan-tahapan tersebut haruslah diikutin oleh pemerintah untuk menghindari adanya bentuk kesewenang-wenangan. Pasalnya secara umum Ormas yang bersangkutan harus diberikan teguran tertulis serta kajian-kajian.

"Jangan ada kesan, penguasa tidak suka karena terasa ada ancaman kepada kekuasaannya," kata Asep Warlan.

Selanjutnya ia kembali menerangkan, tahapan yang mesti diikuti pemerintah ada tiga. Pertama memberikan tindakan persuasif berupa pembinaan, penyadaran untuk meyakinkan Ormas sesuai dengan undang-undang atau pancasila.

"Kedua pengawasan terhadap sejumlah kegiatan yang mengarah pada melanggar hukum dan ujung-ujungnya pada sendi kenegaraan juga. Terakhir sanksi, tapi harus melewati tahap 1 dan 2 terlebih dahulu. Ada hal yang harus diikuti sebelum dilakukan pembekuan ataupun pembubaran," katanya.

Asep Warlan menambahkan, jika dalam hal ini konteksnya HTI, ia mempertanyakan apakah pemerintah sudah memiliki cukup data atau kajian yang komprehensif. Menurutnya, kalaupun ada aliran yang dianggap sesat maka dalam hal ini ada andil MUI untuk mengeluarkan fatwa.

"Tapi kalau substansinya NKRI, Pancasila dan lainnya ya memang benar pemerintah yang memiliki kewenangan, tapi kembali lagi apakah naskah dan dokumen untuk membubarkan HTI sudah ada?," tambah Asep Warlan.



Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

 

BERITA TERKAIT


Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI
 

BERITA PILIHAN


Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

 

BERITA LAINNYA

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Persib Takluk di Lamongan
Minggu 22 Oktober 2017


Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017 Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017 Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI Eddy Brokoli : Persib Main "Eweuh Getihan"
Jumat 20 Oktober 2017 Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI Dituding Jadi Penyebab Menurunnya Performa Persib, Umuh Siap Tuntut Balik
Selasa 17 Oktober 2017 Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI Dituding Jadi Penyebab Menurunnya Performa Persib, Umuh Siap Tuntut Balik
Selasa 17 Oktober 2017 Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI Ini Tanggapan Henhen Soal Aksi Tak Terpuji Zulham Zamrun
Senin 16 Oktober 2017 Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

 

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI
Selasa 09 Mei 2017, 07:07 WIB

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI
Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI


Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengumumkan niat pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta menciptakan benturan di masyarakat. Dalam jumpa pers Senin (8/5/2017) kemarin,Wiranto menyatakan, ada sejumlah faktor yang mendorong pemerintah mengambil keputusan tersebut.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf mengatakan, sebenarnya pembekuan ataupun pembubaran Ormas diatur dalam undang-undang dan harus melewati prosedur yang rumit dan ketat serta harus diikuti semua tahapannya.

"Saat Ormas bertentangan dengan pancasila, asasnya dan kegiatannya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, berafiliasi dengan negara asing dan berpotensi merusak nilai-nilai yang dianut Indonesia secara kultural maupun ideologis, ya bisa saja dibubarkan. Tapi tahapannya harus diikuti secara objektif, rasional dan normatif," terang Asep Warlan saat on air di Radio PRFM, Senin (8/5/2017) malam.

Menurut Asep Warlan, tahapan-tahapan tersebut haruslah diikutin oleh pemerintah untuk menghindari adanya bentuk kesewenang-wenangan. Pasalnya secara umum Ormas yang bersangkutan harus diberikan teguran tertulis serta kajian-kajian.

"Jangan ada kesan, penguasa tidak suka karena terasa ada ancaman kepada kekuasaannya," kata Asep Warlan.

Selanjutnya ia kembali menerangkan, tahapan yang mesti diikuti pemerintah ada tiga. Pertama memberikan tindakan persuasif berupa pembinaan, penyadaran untuk meyakinkan Ormas sesuai dengan undang-undang atau pancasila.

"Kedua pengawasan terhadap sejumlah kegiatan yang mengarah pada melanggar hukum dan ujung-ujungnya pada sendi kenegaraan juga. Terakhir sanksi, tapi harus melewati tahap 1 dan 2 terlebih dahulu. Ada hal yang harus diikuti sebelum dilakukan pembekuan ataupun pembubaran," katanya.

Asep Warlan menambahkan, jika dalam hal ini konteksnya HTI, ia mempertanyakan apakah pemerintah sudah memiliki cukup data atau kajian yang komprehensif. Menurutnya, kalaupun ada aliran yang dianggap sesat maka dalam hal ini ada andil MUI untuk mengeluarkan fatwa.

"Tapi kalau substansinya NKRI, Pancasila dan lainnya ya memang benar pemerintah yang memiliki kewenangan, tapi kembali lagi apakah naskah dan dokumen untuk membubarkan HTI sudah ada?," tambah Asep Warlan.



 

BERITA LAINNYA



Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Persib Takluk di Lamongan
Minggu 22 Oktober 2017
PERSIB


Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017
PERSIB


Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Pemain Persib Kehilangan Motivasi Bermain
Jumat 20 Oktober 2017
PERSIB


Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Eddy Brokoli : Persib Main \"Eweuh Getihan\"
Jumat 20 Oktober 2017
PERSIB


Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI

 

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pakar Hukum Pertanyakan Naskah dan Dokumen Pembubaran HTI