Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM  




Selasa 17 September 2019

17:17 WIB

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM
@prfmnews

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM
PRFMNewsChannel

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM
Jumat 23 Agustus 2019, 16:58 WIB
NASIONAL
Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM
Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM




Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : Ilustrasi - Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PRFM) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong agar usaha kecil menengah (UKM) bisa mendapatkan pembiayaan dari pasar modal. 

Untuk mewujudkan hal itu, regulator pasar modal perlu melakukan penyederhanaan aturan sehingga bisa diikuti oleh pelaku UKM.

"Kita perlu penyederhanaan bagi usaha kecil untuk masuk pasar modal, khususnya saham. Kalau itu dilakukan maka pasar modal itu bukan cuma buat yang berumah di atas awan, tetapi juga bagi yang di bumi," kata Darmin saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke 42 di Jakarta seperti dikutip wartawan Pikiran Rakyat Tia Dwitiani Komalasari, Jumat (23/8/2019).

Darmin mengatakan, regulator pasar modal juga perlu memudahkan aturan pembukaan rekening efek bagi investor. Dengan demikian, diharapkan basis investor pun meningkat. 

“Saat ini, proses pembukaan rekening efek pun sudah cukup singkat, yaitu 30 menit. Kita perlu rutin mengakselerasi pembukaan rekening efek yang lebih cepat untuk meningkatkan basis investor," ujarnya.

Selain itu, Darmin meminta agar pembiayaan melalui pasar modal dan perbankan bisa lebih efisien. Hal ini diperlukan agar bisa mendorong para pelaku usaha maupun investor untuk melakukan ekspansi usaha. 

"Apalagi, saat ini merupakan periode pelonggaran atau easing sehingga kami berharap biaya untuk melakukan investasi maupun modal kerja perusahaan bisa secara bertahap lebih murah," ujarnya.

Darmin mengatakan, dirinya mendukung adanya persaingan yang sehat antara industri perbankan dengan pasar modal. Lembaga pembiayaan yang sehat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Oleh karena itu, dua lembaga ini perlu mengeluarkan inovasi yang memperkuat sektor keuangan. Selain responsif, pasar modal dan perbankan diharapkan bisa menerapkan layanan yang lebih mudah dan cepat bagi pelaku ekonomi,” terangnya.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan pihaknya terus mengarahkan agar pasar modal lebih dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.  Pasar modal juga perlu menjadi pilar yang mendukung ekpsor, subtitusi impor, dan membuka luas lapangan kerja.

“Mencermati perlambatan ekonomi dunia ke depan, kita membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Disinilah pasar modal akan didorong lebih berkontribusi,” kata Wimboh.

Dia menambahkan, pemanfatan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjangsudah mengalami peningkatan. Pembiayaan tersebut diantaranya untuk program strategis pemerintah maupun pembiayaan dunia usaha.

Hingga 19 Agustus, total penghimpunan dana melalui pasar modal di tahun 2019 mencapai Rp 112,4 triliun. Dana tersebut terhimpun dari 104 penawaran umum dengan 29 diantaranya adalah emiten saham baru. Sementara total pengelolaan produk investasi  telah mencapai Rp 805 triliun, atau tumbuh 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.










 

BERITA TERKAIT


Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM
 

BERITA PILIHAN


Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

 

BERITA LAINNYA

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Kuipers Masuk Daftar Team Of The Week Pekan 18
Selasa 17 September 2019


Fuad Baradja: Kenaikan Cukai Rokok Upaya Menekan Angka Perokok Remaja
Selasa 17 September 2019 Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM Cegah Stunting, Pemkot Bandung Dukung Program Sadayana Asi Eskslusif
Selasa 17 September 2019 Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM Radio Masih Ada, Bahkan Dibutuhkan
Selasa 17 September 2019 Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM Peringati Harganas, Oded: Kota Bandung Sangat Memperhatikan Pembangunan Keluarga
Selasa 17 September 2019 Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM DPR RI Sahkan RUU KPK jadi Undang-Undang
Selasa 17 September 2019 Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM Jokowi Tegaskan Pentingnya Upaya Pencegahan Karhutla
Selasa 17 September 2019 Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

 

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM
Jumat 23 Agustus 2019, 16:58 WIB
NASIONAL

Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM
Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM


Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : Ilustrasi - Pikiran Rakyat


BANDUNG, (PRFM) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong agar usaha kecil menengah (UKM) bisa mendapatkan pembiayaan dari pasar modal. 

Untuk mewujudkan hal itu, regulator pasar modal perlu melakukan penyederhanaan aturan sehingga bisa diikuti oleh pelaku UKM.

"Kita perlu penyederhanaan bagi usaha kecil untuk masuk pasar modal, khususnya saham. Kalau itu dilakukan maka pasar modal itu bukan cuma buat yang berumah di atas awan, tetapi juga bagi yang di bumi," kata Darmin saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke 42 di Jakarta seperti dikutip wartawan Pikiran Rakyat Tia Dwitiani Komalasari, Jumat (23/8/2019).

Darmin mengatakan, regulator pasar modal juga perlu memudahkan aturan pembukaan rekening efek bagi investor. Dengan demikian, diharapkan basis investor pun meningkat. 

“Saat ini, proses pembukaan rekening efek pun sudah cukup singkat, yaitu 30 menit. Kita perlu rutin mengakselerasi pembukaan rekening efek yang lebih cepat untuk meningkatkan basis investor," ujarnya.

Selain itu, Darmin meminta agar pembiayaan melalui pasar modal dan perbankan bisa lebih efisien. Hal ini diperlukan agar bisa mendorong para pelaku usaha maupun investor untuk melakukan ekspansi usaha. 

"Apalagi, saat ini merupakan periode pelonggaran atau easing sehingga kami berharap biaya untuk melakukan investasi maupun modal kerja perusahaan bisa secara bertahap lebih murah," ujarnya.

Darmin mengatakan, dirinya mendukung adanya persaingan yang sehat antara industri perbankan dengan pasar modal. Lembaga pembiayaan yang sehat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Oleh karena itu, dua lembaga ini perlu mengeluarkan inovasi yang memperkuat sektor keuangan. Selain responsif, pasar modal dan perbankan diharapkan bisa menerapkan layanan yang lebih mudah dan cepat bagi pelaku ekonomi,” terangnya.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan pihaknya terus mengarahkan agar pasar modal lebih dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.  Pasar modal juga perlu menjadi pilar yang mendukung ekpsor, subtitusi impor, dan membuka luas lapangan kerja.

“Mencermati perlambatan ekonomi dunia ke depan, kita membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Disinilah pasar modal akan didorong lebih berkontribusi,” kata Wimboh.

Dia menambahkan, pemanfatan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjangsudah mengalami peningkatan. Pembiayaan tersebut diantaranya untuk program strategis pemerintah maupun pembiayaan dunia usaha.

Hingga 19 Agustus, total penghimpunan dana melalui pasar modal di tahun 2019 mencapai Rp 112,4 triliun. Dana tersebut terhimpun dari 104 penawaran umum dengan 29 diantaranya adalah emiten saham baru. Sementara total pengelolaan produk investasi  telah mencapai Rp 805 triliun, atau tumbuh 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.






 

BERITA LAINNYA



Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Kuipers Masuk Daftar Team Of The Week Pekan 18
Selasa 17 September 2019
PERSIB


Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Fuad Baradja: Kenaikan Cukai Rokok Upaya Menekan Angka Perokok Remaja
Selasa 17 September 2019
Kenaikan Cukai Rokok


Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

Radio Masih Ada, Bahkan Dibutuhkan
Selasa 17 September 2019
PRSSNI Kota Bandung


Pasar Modal Harus Terbuka Untuk UMKM

DPR RI Sahkan RUU KPK jadi Undang-Undang
Selasa 17 September 2019
Polemik Revisi UU KPK