Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital  




Rabu 16 Oktober 2019

17:02 WIB

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital
@prfmnews

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital
PRFMNewsChannel

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital
Kamis 07 Februari 2019, 10:30 WIB

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital
Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital




Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : Sekretariat Kabinet

Foto : Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

BANDUNG,(PRFM) - Dalam urusan pertanahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus. Selain memberikan layanan setifikasi tanah gratis, Preside meminta agar  pelayanan di bidang pertanahan segera ditransformasikan ke dalam sistem pelayanan yang berbasis digital.

Demikian disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019) kemarin siang.

“Layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja, sehingga kantor-kantor Pertanahan harusnya tidak lagi padat orang ngantri, penuh orang ngantri,” tegas Presiden Jokowi.

Kemudahan pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yaitu Ease of Doing Business, menjadi peringkat yang lebih baik karena urusan sertipikat itu juga menjadi salah satu penilaian.

Lebih tegas lagi, Presiden Jokowi bahkan meminta agar di tahun ini bisa dimulai sistem pelayanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR/BPN.

“Saya minta agar Kementerian ATR/ BPN mulai mentransformasikan seluruh bisnis proses secara digital. Semua berkas, semua dokumen harus ditransformasikan dalam format digital,” pinta Presiden.

Presiden menilai, ini bukan soal yang sulit. Membangun sistem, membangun platform seperti ini, lanjut Presiden, juga bukan hal yang mahal, dan bukan sesuatu yang sulit. Sehingga seluruh proses pelayanan dapat dilakukan secara elektronik, secara online, dan real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat maupun yang berkaitan dengan investasi.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi meminta agar sistem manajemen SDM di Kementerian ATR/BPN perlu dibangun, ditingkatkan mulai tahap rekruitmen, tahap upgrading pola karir,  sistem penilaian yang berbasis kinerja, berbasis kompetensi, serta pemberian reward and punishment.

“Saya kira sangat penting bagi kita sekarang ini,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi  menjelaskan, sebagaimana kementerian yang lain, dirinya memang memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN, sehingga jelas ukuran-ukurannya.

Ia mengingatkan, bahwa persoalan sertipikat tanah ini sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, padahal rakyat membutuhkan sertipikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki.

Yang harusnya,  lanjut Presiden, memang harusnya rakyat itu ngurusnya gampang, bisa ngurus sendiri, tidak pakai perantara, tidak pakai calo. Kalau ada biaya, biayanya juga jelas, dan juga yang diharapkan selesainya cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

“Saya kira nggak musimlah sekarang seperti ini. Dan ini musimnya juga berganti, sekarang kantor BPN betul-betul, saya ke desa, saya ke daerah, rakyat sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh kantor-kantor BPN. Mereka sangat menghargai,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah akan memberikan solusi jika kementerian menghadapi masalah dalam merampungkan target yang diberikan. Seperti pada 2015, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan ada kekurangan juru ukur untuk menyelesaikan 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, maka pemerintah mencarikan juru ukur yang dingiinkan, termasuk kalau perlu ya memakai jasa tenaga juru ukur swasta yang berlisensi.

Karena itu, Presiden Jokowi meyakini, dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, maka tahun 2025 urusan yang namanya sertifikat ini harus semuanya selesai di seluruh tanah air.










 

BERITA TERKAIT


Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital
 

BERITA PILIHAN


Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

 

BERITA LAINNYA

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

Jabar Sabet Tiga Penghargaan Internasional di Markas PBB Asia Pasifik
Rabu 16 Oktober 2019


Dewan Sarankan Pemkot Bandung Danai Proyek LRT Melalui KPBU
Rabu 16 Oktober 2019 Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital Tingkat Kunjungan Menurun, Pajak Hotel dan Restoran di Bandung Tak Capai Target
Rabu 16 Oktober 2019 Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital Pemkot Punya Waktu 20 Tahun Benahi Drainase Kota Cimahi
Rabu 16 Oktober 2019 Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital Termasuk Simulasi Soal, BKN: Banyak Modus Penipuan Jelang Penerimaan CPNS
Rabu 16 Oktober 2019 Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital Jokowi Minta Pelantikan Presiden & Wakil Presiden 2019-2024 Dilakukan Sederhana
Rabu 16 Oktober 2019 Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital Tommy Melaju Ke Babak Dua Denmark Terbuka 2019
Rabu 16 Oktober 2019 Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

 

 

BERITA TERKAIT

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital
Kamis 07 Februari 2019, 10:30 WIB

Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital
Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital


Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Harus Berbasis Digital

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : Sekretariat Kabinet


Foto : Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

BANDUNG,(PRFM) - Dalam urusan pertanahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus. Selain memberikan layanan setifikasi tanah gratis, Preside meminta agar  pelayanan di bidang pertanahan segera ditransformasikan ke dalam sistem pelayanan yang berbasis digital.

Demikian disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019) kemarin siang.

“Layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja, sehingga kantor-kantor Pertanahan harusnya tidak lagi padat orang ngantri, penuh orang ngantri,” tegas Presiden Jokowi.

Kemudahan pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yaitu Ease of Doing Business, menjadi peringkat yang lebih baik karena urusan sertipikat itu juga menjadi salah satu penilaian.

Lebih tegas lagi, Presiden Jokowi bahkan meminta agar di tahun ini bisa dimulai sistem pelayanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR/BPN.

“Saya minta agar Kementerian ATR/ BPN mulai mentransformasikan seluruh bisnis proses secara digital. Semua berkas, semua dokumen harus ditransformasikan dalam format digital,” pinta Presiden.

Presiden menilai, ini bukan soal yang sulit. Membangun sistem, membangun platform seperti ini, lanjut Presiden, juga bukan hal yang mahal, dan bukan sesuatu yang sulit. Sehingga seluruh proses pelayanan dapat dilakukan secara elektronik, secara online, dan real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat maupun yang berkaitan dengan investasi.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi meminta agar sistem manajemen SDM di Kementerian ATR/BPN perlu dibangun, ditingkatkan mulai tahap rekruitmen, tahap upgrading pola karir,  sistem penilaian yang berbasis kinerja, berbasis kompetensi, serta pemberian reward and punishment.

“Saya kira sangat penting bagi kita sekarang ini,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi  menjelaskan, sebagaimana kementerian yang lain, dirinya memang memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN, sehingga jelas ukuran-ukurannya.

Ia mengingatkan, bahwa persoalan sertipikat tanah ini sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, padahal rakyat membutuhkan sertipikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki.

Yang harusnya,  lanjut Presiden, memang harusnya rakyat itu ngurusnya gampang, bisa ngurus sendiri, tidak pakai perantara, tidak pakai calo. Kalau ada biaya, biayanya juga jelas, dan juga yang diharapkan selesainya cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

“Saya kira nggak musimlah sekarang seperti ini. Dan ini musimnya juga berganti, sekarang kantor BPN betul-betul, saya ke desa, saya ke daerah, rakyat sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh kantor-kantor BPN. Mereka sangat menghargai,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah akan memberikan solusi jika kementerian menghadapi masalah dalam merampungkan target yang diberikan. Seperti pada 2015, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan ada kekurangan juru ukur untuk menyelesaikan 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, maka pemerintah mencarikan juru ukur yang dingiinkan, termasuk kalau perlu ya memakai jasa tenaga juru ukur swasta yang berlisensi.

Karena itu, Presiden Jokowi meyakini, dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, maka tahun 2025 urusan yang namanya sertifikat ini harus semuanya selesai di seluruh tanah air.






 

BERITA LAINNYA