Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial  




Selasa 17 September 2019

17:16 WIB

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial
@prfmnews

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial
PRFMNewsChannel

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial
Kamis 22 Agustus 2019, 17:34 WIB
NASIONAL
Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial
Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial




Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Foto Oleh : Puspen Kemendagri

BANDUNG, (PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial. Hal itu dipaparkan di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/08/2019).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Dikatakan Tjahjo, penduduk Indonesia saat ini adalah 266.534.836 jiwa, sementara masyarakat yang wajib KTP adalah 193.365.749 jiwa.

"Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2019 adalah 266.534.836 orang, dengan wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa. Sementara itu dilaporkan bahwa hingga saat ini proses perekaman KTP-el adalah 98,78 persen," kata Tjahjo seperti dilansir dari siaran pers puspen Kemendagri, Kamis (22/08/2019).

Dari jumlah tersebut sebanyak 191.000.595 jiwa atau 98,78 persen telah melakukan perekaman KTP-el. Sehingga, hanya 2.365.154 jiwa atau 1,22 persennya belum melakukan perekaman KTP-el.

"Untuk 1,22 persennya karena faktor geografis, tapi kami terus upayakan untuk jemput bola dan meminta partisipasi aktif masyarakat,"ungkapnya.

Saat ini Pemerintah mulai menerapkan Single Identify Number  dalam menata data kependudukan. Dengan adanya single identity number ini dapat merapikan data kependudukan Indonesia dan meminimalkan kejahatan.

"Dengan NIK sebagai Single Identity Number, masyarakat tidak perlu memiliki kartu banyak, cukup satu kartu bisa mewakili semuanya, karena NIK ini berlaku seumur hidup dan identitas lain wajib mencantumkan NIK nya. Hal ini juga bisa untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal," papar Tjahjo.

Selain optimalisasi pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial, dengan konsep Single Identity Number, NIK juga dapat digunakan untuk BPJS Kesehatan, keperluan beasiswa, Nomor Paspor, NISN/NPM, plat kendaraan dan nomor SIM. Sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri antara lain untuk pemanfaatan sebagai berikut:

Pertama, pelayanan publik seperti pemberian bantuan sosial.

Kedua, perencanaan pembangunan seperti perencanaan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, alokasi anggaran.

Keempat, pembangunan demokrasi seperti DP4 dan DAK2.

Kelima, pencegahan hukum dan pencegahan kriminal.

"Pemanfaatan data kependudukan ini sudah dilakukan MoU dengan 45 Kementerian/Lembaga dan  1.227 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS)," kata Tjahjo.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan monitoring untuk melihat akses data kependudukan setiap harinya.










 

BERITA TERKAIT


Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial
 

BERITA PILIHAN


Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

 

BERITA LAINNYA

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Kuipers Masuk Daftar Team Of The Week Pekan 18
Selasa 17 September 2019


Fuad Baradja: Kenaikan Cukai Rokok Upaya Menekan Angka Perokok Remaja
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial Cegah Stunting, Pemkot Bandung Dukung Program Sadayana Asi Eskslusif
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial Radio Masih Ada, Bahkan Dibutuhkan
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial Peringati Harganas, Oded: Kota Bandung Sangat Memperhatikan Pembangunan Keluarga
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial DPR RI Sahkan RUU KPK jadi Undang-Undang
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial Jokowi Tegaskan Pentingnya Upaya Pencegahan Karhutla
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

 

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial
Kamis 22 Agustus 2019, 17:34 WIB
NASIONAL

Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial
Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial


Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Redaksi Oleh : Denis Pebrian
Sumber Foto : Puspen Kemendagri


BANDUNG, (PRFM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial. Hal itu dipaparkan di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/08/2019).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Dikatakan Tjahjo, penduduk Indonesia saat ini adalah 266.534.836 jiwa, sementara masyarakat yang wajib KTP adalah 193.365.749 jiwa.

"Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2019 adalah 266.534.836 orang, dengan wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa. Sementara itu dilaporkan bahwa hingga saat ini proses perekaman KTP-el adalah 98,78 persen," kata Tjahjo seperti dilansir dari siaran pers puspen Kemendagri, Kamis (22/08/2019).

Dari jumlah tersebut sebanyak 191.000.595 jiwa atau 98,78 persen telah melakukan perekaman KTP-el. Sehingga, hanya 2.365.154 jiwa atau 1,22 persennya belum melakukan perekaman KTP-el.

"Untuk 1,22 persennya karena faktor geografis, tapi kami terus upayakan untuk jemput bola dan meminta partisipasi aktif masyarakat,"ungkapnya.

Saat ini Pemerintah mulai menerapkan Single Identify Number  dalam menata data kependudukan. Dengan adanya single identity number ini dapat merapikan data kependudukan Indonesia dan meminimalkan kejahatan.

"Dengan NIK sebagai Single Identity Number, masyarakat tidak perlu memiliki kartu banyak, cukup satu kartu bisa mewakili semuanya, karena NIK ini berlaku seumur hidup dan identitas lain wajib mencantumkan NIK nya. Hal ini juga bisa untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal," papar Tjahjo.

Selain optimalisasi pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial, dengan konsep Single Identity Number, NIK juga dapat digunakan untuk BPJS Kesehatan, keperluan beasiswa, Nomor Paspor, NISN/NPM, plat kendaraan dan nomor SIM. Sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri antara lain untuk pemanfaatan sebagai berikut:

Pertama, pelayanan publik seperti pemberian bantuan sosial.

Kedua, perencanaan pembangunan seperti perencanaan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, alokasi anggaran.

Keempat, pembangunan demokrasi seperti DP4 dan DAK2.

Kelima, pencegahan hukum dan pencegahan kriminal.

"Pemanfaatan data kependudukan ini sudah dilakukan MoU dengan 45 Kementerian/Lembaga dan  1.227 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS)," kata Tjahjo.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan monitoring untuk melihat akses data kependudukan setiap harinya.






 

BERITA LAINNYA



Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Kuipers Masuk Daftar Team Of The Week Pekan 18
Selasa 17 September 2019
PERSIB


Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Fuad Baradja: Kenaikan Cukai Rokok Upaya Menekan Angka Perokok Remaja
Selasa 17 September 2019
Kenaikan Cukai Rokok


Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

Radio Masih Ada, Bahkan Dibutuhkan
Selasa 17 September 2019
PRSSNI Kota Bandung


Pemerintah Manfaatkan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial

DPR RI Sahkan RUU KPK jadi Undang-Undang
Selasa 17 September 2019
Polemik Revisi UU KPK