Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan  




Selasa 21 Agustus 2018

16:44 WIB

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan
@prfmnews

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan
PRFMNewsChannel

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan
Sabtu 21 Juli 2018, 07:05 WIB

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan
Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan




Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : laman resmi KKP

BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bekerja sama dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Perhubungan Laut untuk menegaskan bahwa kapal penangkap ikan harus bersandar di Pelabuhan Perikanan.


Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjanji akan menambah fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan di pelabuhan. Upaya pembenahan tersebut meliputi akselerasi tata kelola pelabuhan perikanan, percepatan penghapusan tanda kebangsaan kapal perikanan yang dibangun di luar negeri, serta melakukan tindak lanjut terhadap praktik pelanggaran hukum kapal perikanan yang menyebabkan potensi kerugian negara.


"Berdasarkan data KSOP Benoa, ada 173 kapal ikan eks asing yang bersandar di Pelabuhan Umum Benoa. Sebanyak 65 dari kapal tersebut merupakan kapal perikanan yang dibangun di luar negeri yang tidak pernah terdaftar sebagai kapal perikanan di KKP. Sementara itu, 108 lainnya terdaftar sebagai kapal perikanan di KKP namun izinnya sudah tidak aktif," ungkapnya.


Sebagaimana diketahui, 36 kapal penangkap ikan terbakar di Pelabuhan Benoa beberapa waktu lalu. Kapal tersebut milik perusahaan industri perikanan dengan rincian 5 kapal milik PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry (AKFI), 7 kapal milik PT Intimas Surya, dan 24 kapal milik PT Bandar Nelayan. Kapal-kapal tersebut sebagian berstatus aktif, sebagian tidak aktif dan belum ada pengajuan perizinan, sebagian lainnya belum proses penghapusan tanda kebangsaan kapal.


“Jadi tidak benar diberitakan bahwa kapal yang terbakar adalah kapal-kapal nelayan. Sesuai Undang-undang, yang disebut kapal nelayan kecil itu kapal-kapal kecil di bawah 5 GT (saat ini tengah diupayakan menjadi di bawah 10 GT), yang di sana itu banyak 100 GT ke atas. Itu kapal industri perikanan," terang Susi.


Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar menuturkan, untuk menghindari kepadatan kapal-kapal penangkap ikan di pelabuhan, KKP akan menata ulang lokasi-lokasi pelabuhan pangkalan dan perikanan di Indonesia. Dengan begitu, kapasitas dan fasilitas pelabuhan serta sumber daya ikan yang tersedia dapat dikelola secara efektif.


"KKP akan mengambil langkah tegas terhadap penghapusan tanda kebangsaan kapal sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena kapal-kapal tersebut tidak beroperasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya laporan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan," sambung Zulficar dikutip laman resmi KKP, Sabtu (21/7/2018).


Adapun 3 (tiga) opsi yang akan diberikan kepada pemilik kapal untuk melakukan penghapusan tanda kebangsaan kapal, antara lain melalui penjualan ke luar negeri, penutuhan (scrapping), dan alih fungsi menjadi kapal non-perikanan.




Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

 

BERITA TERKAIT


Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan
 

BERITA PILIHAN


Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

 

BERITA LAINNYA

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Jadi Rute Road Race Asian Games 2018, Jalur Subang Ditutup Sementara
Selasa 21 Agustus 2018


Raih Perak, Sri Wahyuni Menangis dan Minta Maaf
Selasa 21 Agustus 2018 Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 26 Agustus 2018
Selasa 21 Agustus 2018 Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan Venue Bekas Olimpiade di Beijing Jadi Tempat yang Menakutkan
Selasa 21 Agustus 2018 Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan Demokrat Optimis Jadi Partai Pemilu 2019
Selasa 21 Agustus 2018 Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan Juara Grup A, Timnas Indonesia Jumpa Uni Emirat Arab di 16 Besar
Selasa 21 Agustus 2018 Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan Perempuan Inggris yang Jatuh dari Kapal Pesiar Berhasil Diselamatkan
Senin 20 Agustus 2018 Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan
Sabtu 21 Juli 2018, 07:05 WIB

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan
Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan


Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : laman resmi KKP


BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bekerja sama dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Perhubungan Laut untuk menegaskan bahwa kapal penangkap ikan harus bersandar di Pelabuhan Perikanan.


Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjanji akan menambah fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan di pelabuhan. Upaya pembenahan tersebut meliputi akselerasi tata kelola pelabuhan perikanan, percepatan penghapusan tanda kebangsaan kapal perikanan yang dibangun di luar negeri, serta melakukan tindak lanjut terhadap praktik pelanggaran hukum kapal perikanan yang menyebabkan potensi kerugian negara.


"Berdasarkan data KSOP Benoa, ada 173 kapal ikan eks asing yang bersandar di Pelabuhan Umum Benoa. Sebanyak 65 dari kapal tersebut merupakan kapal perikanan yang dibangun di luar negeri yang tidak pernah terdaftar sebagai kapal perikanan di KKP. Sementara itu, 108 lainnya terdaftar sebagai kapal perikanan di KKP namun izinnya sudah tidak aktif," ungkapnya.


Sebagaimana diketahui, 36 kapal penangkap ikan terbakar di Pelabuhan Benoa beberapa waktu lalu. Kapal tersebut milik perusahaan industri perikanan dengan rincian 5 kapal milik PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry (AKFI), 7 kapal milik PT Intimas Surya, dan 24 kapal milik PT Bandar Nelayan. Kapal-kapal tersebut sebagian berstatus aktif, sebagian tidak aktif dan belum ada pengajuan perizinan, sebagian lainnya belum proses penghapusan tanda kebangsaan kapal.


“Jadi tidak benar diberitakan bahwa kapal yang terbakar adalah kapal-kapal nelayan. Sesuai Undang-undang, yang disebut kapal nelayan kecil itu kapal-kapal kecil di bawah 5 GT (saat ini tengah diupayakan menjadi di bawah 10 GT), yang di sana itu banyak 100 GT ke atas. Itu kapal industri perikanan," terang Susi.


Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar menuturkan, untuk menghindari kepadatan kapal-kapal penangkap ikan di pelabuhan, KKP akan menata ulang lokasi-lokasi pelabuhan pangkalan dan perikanan di Indonesia. Dengan begitu, kapasitas dan fasilitas pelabuhan serta sumber daya ikan yang tersedia dapat dikelola secara efektif.


"KKP akan mengambil langkah tegas terhadap penghapusan tanda kebangsaan kapal sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena kapal-kapal tersebut tidak beroperasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya laporan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan," sambung Zulficar dikutip laman resmi KKP, Sabtu (21/7/2018).


Adapun 3 (tiga) opsi yang akan diberikan kepada pemilik kapal untuk melakukan penghapusan tanda kebangsaan kapal, antara lain melalui penjualan ke luar negeri, penutuhan (scrapping), dan alih fungsi menjadi kapal non-perikanan.




 

BERITA LAINNYA



Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Raih Perak, Sri Wahyuni Menangis dan Minta Maaf
Selasa 21 Agustus 2018
Asian Games 2018


Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Demokrat Optimis Jadi Partai Pemilu 2019
Selasa 21 Agustus 2018
Pileg 2019


Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan

 

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Usaha Perikanan