Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut  




Selasa 17 September 2019

18:22 WIB

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
@prfmnews

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
PRFMNewsChannel

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
Selasa 20 Agustus 2019, 18:58 WIB
NASIONAL
Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut




Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Foto Oleh : setkab.go.id

BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pemberian izin hutan primer dan lahan gambut. Hal tersebut merupakan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 7 Agustus lalu.

“Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru,” bunyi diktum ke-1 Inpres tersebut.

Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Selain itu, juga menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

Kepada Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN, Presiden menginstruksikan untuk menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.

Selain itu, Presiden juga meminta untuk melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota.

“Menghentikan penerbitan izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru,”  bunyi Instruksi Presiden kepada Menteri Pertanian sebagaimana tertuang dalam diktum ke-3 nomor 4C Inpres tersebut.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Presiden menginstruksikan untuk melakukan penundaan pembangunan atau konstruksi bangunan pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Raru, kecuali telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/wali kota. sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini.

Sedangkan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial, Presiden menginstruksikan untuk melakukan validasi dan integrasi peta tutupan hutan dan lahan garnbut sesuai Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

“Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi diktum ke-6 Inpres tersebut.










 

BERITA TERKAIT


Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
 

BERITA PILIHAN


Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

 

BERITA LAINNYA

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

KPAI Sebut Penghasilan Pengusaha Rokok Bisa Capai Rp 400 Triliun Per Tahun
Selasa 17 September 2019


Semen Padang Berharap Curi Poin di Bandung
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Kuipers Masuk Daftar Team Of The Week Pekan 18
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Fuad Baradja: Kenaikan Cukai Rokok Upaya Menekan Angka Perokok Remaja
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Cegah Stunting, Pemkot Bandung Dukung Program Sadayana Asi Eskslusif
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Radio Masih Ada, Bahkan Dibutuhkan
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Peringati Harganas, Oded: Kota Bandung Sangat Memperhatikan Pembangunan Keluarga
Selasa 17 September 2019 Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

 

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
Selasa 20 Agustus 2019, 18:58 WIB
NASIONAL

Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut


Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Redaksi Oleh : Indra Kurniawan
Sumber Foto : setkab.go.id


BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pemberian izin hutan primer dan lahan gambut. Hal tersebut merupakan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 7 Agustus lalu.

“Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru,” bunyi diktum ke-1 Inpres tersebut.

Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Selain itu, juga menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

Kepada Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN, Presiden menginstruksikan untuk menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.

Selain itu, Presiden juga meminta untuk melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota.

“Menghentikan penerbitan izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru,”  bunyi Instruksi Presiden kepada Menteri Pertanian sebagaimana tertuang dalam diktum ke-3 nomor 4C Inpres tersebut.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Presiden menginstruksikan untuk melakukan penundaan pembangunan atau konstruksi bangunan pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Raru, kecuali telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/wali kota. sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini.

Sedangkan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial, Presiden menginstruksikan untuk melakukan validasi dan integrasi peta tutupan hutan dan lahan garnbut sesuai Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

“Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi diktum ke-6 Inpres tersebut.






 

BERITA LAINNYA



Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Semen Padang Berharap Curi Poin di Bandung
Selasa 17 September 2019
Persib vs Semen Padang 2019


Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Kuipers Masuk Daftar Team Of The Week Pekan 18
Selasa 17 September 2019
PERSIB


Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Fuad Baradja: Kenaikan Cukai Rokok Upaya Menekan Angka Perokok Remaja
Selasa 17 September 2019
Kenaikan Cukai Rokok


Pemerintah Stop Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Radio Masih Ada, Bahkan Dibutuhkan
Selasa 17 September 2019
PRSSNI Kota Bandung