Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring  




Rabu 27 Maret 2019

03:11 WIB

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring
@prfmnews

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring
PRFMNewsChannel

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring
Rabu 31 Januari 2018, 16:27 WIB

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring
Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring




Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Foto Oleh : PRFM

BANDUNG,(PRFM) – Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar, Dedi Taufik menegaskan, penerapan Permenhub No 108/2017 tentang transportasi daring alias angkutan sewa khusus (ASK)  yang akan berlaku secara nasional per Kamis, 1 Februari 2017. 

Secara simultan, Dedi meminta semua pihak mematuhi dulu regulasi yang ada karena sudah konsensus nasional yang ditegaskan melalui keputusan Menteri Perhubungan. 

"Saya harap semua pihak, terutama pelaku transportasi online mau mematuhi aturan tersebut, mulai dari soal kuota kendaraan, tarif, penanda mobil, dan lainnya. Bila ada masukan, sampaikan secara tertib untuk jadi evaluasi bersama ke depan," katanya dalam keterangan pers kepada Tim Humas Jabar di Bandung, Selasa (30/1/2018) sore. 

Pemprov Jabar telah menetapkan total perencanaan kebutuhan kuota mobil ASK tersebut sebanyak  7.709 kendaraan. 

Rinciannya, sambung Dedi, adalah wilayah operasi Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang ) 4.542 kendaraan; Cirebon Raya (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu) 1.343 kendaraan; Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang) 527 kendaraan. 

Kemudian Sukabumi (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur) 723 kendaraan; dan Priangan (Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran) 574 kendaraan. 

"Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi kelengkapan aspek hukum dan regulasi, telah diberikan 640 kuotas ASK transportasi daring. Yang belum memenuhi syarat, antara lain berbadan hukum dengan minimal 5 kendaraan dan sesuai SIUP dan TDP, kami dorong segera penuhi persyaratan tersebut demi kenyamanan bersama," katanya. 

Seleksi sendiri dilakukan obyektif karena dibuat tim seleksi beranggotakan lintas sektor seperti Dinas Perhubungan Jawa Barat, Organda, Jasa Raharja, Dinas Koperasi, DPMPST, serta pemerhati transportasi.

Menurut Dedi, mekanisme pemberian kuota tersebut dilakukan bertahap untuk jangka waktu lima tahun dan dievaluasi sekurang-kurangnya satu tahun. 

"Seluruhnya juga berbasis legalitas formal, antara lain hasil perhitungan menggunakan metode regresi linier sesuai PM 108/2017, berita acara rapat pembahasan tanggal 17 Juli 2017, kajian dan usulan dari kabupaten/kota, dan surat dari Organda Jawa Barat tanggal 10 November 2017 tentang usulan wilayah operasi, jumlah kuota, dan tarif," katanya. 

Dedi menyebut jumlah kuota tersebut sudah sesuai dengan Permenhub 108/2017.

"Kami sudah melakukan penghitungan dalam Permenhub tadi. Jadi kami hitung kuota dari bangkitan daerah, permintaan, dan pertumbuhan. Permintaan sesuai ruang," ujarnya, seraya mengatakan penghitungan kuota dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara implementasi di lapangan.

Dedi menghimbau semua pihak menghormati dan mematuhi aturan tersebut per 1 Februari 2018 nanti karena jangankan kuota ASK di lapangan kelak, bahkan batas wilayah operasi pun sudah ditetapkan.

Pemprov Jawa Barat menekankan bahwa seluruh regulasi yang menjadi basis implementasi awal bulan depan telah pula mengakomodir berbagai usulan dari pelaku, diantaranya usulan saat para pengemudi transportasi online menyampaikan aspirasi di Gedung Sate, Senin (22/1/2018) lalu. 



Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

 

BERITA TERKAIT


Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring
 

BERITA PILIHAN


Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

 

BERITA LAINNYA

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Jika Tak Melanggar, Kasatpol PP Kota Bandung Bisa Dari Tentara Atau Polisi
Selasa 26 Maret 2019


Jembatan Pasirhonje Amblas, Akses Menuju Desa di Ciwidey Terputus
Selasa 26 Maret 2019 Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring Revisi Perda Perlindungan Anak Disampaikan ke Dewan Bulan April
Selasa 26 Maret 2019 Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring Calon Jemaah yang Sudah Pernah Berhaji Harus Bayar Visa Progresif
Selasa 26 Maret 2019 Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring Calon Jemaah yang Sudah Pernah Berhaji Harus Bayar Visa Progresif
Selasa 26 Maret 2019 Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring "Kang Pisman" Jadi Rel Utama Atasi Persoalan Sampah di Bandung
Senin 25 Maret 2019 Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring 23% Warga Bandung Ditargetkan Pakai Transportasi Umum di Akhir Tahun Ini
Senin 25 Maret 2019 Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

 

 

BERITA TERKAIT

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring
Rabu 31 Januari 2018, 16:27 WIB

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring
Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring


Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi
Sumber Foto : PRFM


BANDUNG,(PRFM) – Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar, Dedi Taufik menegaskan, penerapan Permenhub No 108/2017 tentang transportasi daring alias angkutan sewa khusus (ASK)  yang akan berlaku secara nasional per Kamis, 1 Februari 2017. 

Secara simultan, Dedi meminta semua pihak mematuhi dulu regulasi yang ada karena sudah konsensus nasional yang ditegaskan melalui keputusan Menteri Perhubungan. 

"Saya harap semua pihak, terutama pelaku transportasi online mau mematuhi aturan tersebut, mulai dari soal kuota kendaraan, tarif, penanda mobil, dan lainnya. Bila ada masukan, sampaikan secara tertib untuk jadi evaluasi bersama ke depan," katanya dalam keterangan pers kepada Tim Humas Jabar di Bandung, Selasa (30/1/2018) sore. 

Pemprov Jabar telah menetapkan total perencanaan kebutuhan kuota mobil ASK tersebut sebanyak  7.709 kendaraan. 

Rinciannya, sambung Dedi, adalah wilayah operasi Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang ) 4.542 kendaraan; Cirebon Raya (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu) 1.343 kendaraan; Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang) 527 kendaraan. 

Kemudian Sukabumi (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur) 723 kendaraan; dan Priangan (Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran) 574 kendaraan. 

"Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi kelengkapan aspek hukum dan regulasi, telah diberikan 640 kuotas ASK transportasi daring. Yang belum memenuhi syarat, antara lain berbadan hukum dengan minimal 5 kendaraan dan sesuai SIUP dan TDP, kami dorong segera penuhi persyaratan tersebut demi kenyamanan bersama," katanya. 

Seleksi sendiri dilakukan obyektif karena dibuat tim seleksi beranggotakan lintas sektor seperti Dinas Perhubungan Jawa Barat, Organda, Jasa Raharja, Dinas Koperasi, DPMPST, serta pemerhati transportasi.

Menurut Dedi, mekanisme pemberian kuota tersebut dilakukan bertahap untuk jangka waktu lima tahun dan dievaluasi sekurang-kurangnya satu tahun. 

"Seluruhnya juga berbasis legalitas formal, antara lain hasil perhitungan menggunakan metode regresi linier sesuai PM 108/2017, berita acara rapat pembahasan tanggal 17 Juli 2017, kajian dan usulan dari kabupaten/kota, dan surat dari Organda Jawa Barat tanggal 10 November 2017 tentang usulan wilayah operasi, jumlah kuota, dan tarif," katanya. 

Dedi menyebut jumlah kuota tersebut sudah sesuai dengan Permenhub 108/2017.

"Kami sudah melakukan penghitungan dalam Permenhub tadi. Jadi kami hitung kuota dari bangkitan daerah, permintaan, dan pertumbuhan. Permintaan sesuai ruang," ujarnya, seraya mengatakan penghitungan kuota dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara implementasi di lapangan.

Dedi menghimbau semua pihak menghormati dan mematuhi aturan tersebut per 1 Februari 2018 nanti karena jangankan kuota ASK di lapangan kelak, bahkan batas wilayah operasi pun sudah ditetapkan.

Pemprov Jawa Barat menekankan bahwa seluruh regulasi yang menjadi basis implementasi awal bulan depan telah pula mengakomodir berbagai usulan dari pelaku, diantaranya usulan saat para pengemudi transportasi online menyampaikan aspirasi di Gedung Sate, Senin (22/1/2018) lalu. 



 

BERITA LAINNYA



Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring

 

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pemprov Jabar Konsisten Terapkan Aturan Transportasi Daring