Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif  




Jumat 23 Agustus 2019

23:18 WIB

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif
@prfmnews

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif
PRFMNewsChannel

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif
Minggu 21 Juli 2019, 15:22 WIB
Jawa Barat

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif
Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif




Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Rizky Perdana - PRFM

BANDUNG, (PRFM) - Pemprov Jabar akan mengevaluasi sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka terbesar. Bahkan bukan tidak mungkin SMK yang tidak produktif mencetak lulusan siap bekerja, akan dibubarkan.

Pengamat Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengetakan, pembubaran SMK yang tidak produktif mencetak lulusan siap bekerja bukan solusi. Solusinya, harus ada evaluasi terkait materi dan metode pembelajaran yang diterapkan di SMK. Materi dan metode pembelajaran SMK kata dia harus cocok dengan dunia kerja. 

"Materi dan metode pembelajaran harus cocok dengan dinamika dunia kerja diluar sekolah, itu lebih penting daripada menambah, mengurangi (SMK), bukan itu persoalannya," kata Dan saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu, 21 Juli 2019. 

Menurutnya saat ini ada tiga poin yang harus dibahas. Pertama, terkait kecocokan kurikulum. Kedua, pengelolaan SMK yang sebagian besar dikelola swasta. Ketiga, soal kompetensi SMK itu sendiri apakah cocok atau tidak untuk dikembangkan. 

"Kebutuhan tenaga kerja tetap ada, tinggal bagaimana materi dan metodenya disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja," katanya. 

Dan menambahkan tujuan dibentuknya SMK adalah untuk melahirkan lulusan yang siap kerja. Untuk itu dibutuhkan kerjasama sekolah dengan dunia kerja, agar lulusannya mempunyai keterampilan siap kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan kerja. 

SMK swasta menurutnya memiliki kemampuan yang berbeda untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Untuk itu mestinya ada dorongan dari Pemprov. Kemudian perlu juga dilakukan ulasan apakah SMK yang sekarang tersebar di kabupaten/kota tersebut cocok dengan dinamika perkembangan dunia usaha disekitarnya.  

"Perlu direview (diulas) apakah SMK yang sekarang ada di kabupaten/kota itu cocok dengan dinamika perkembangan usaha disekitarnya. Kemudian bagaimana pemerintah menjembatani SMK dengan dunia usaha," katanya.







Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif




 

BERITA TERKAIT


Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif
 

BERITA PILIHAN


Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

 

BERITA LAINNYA

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Diduga Beri Miras Kepada Mahasiswa Papua, Kapolsek Sukajadi Dimutasi
Jumat 23 Agustus 2019


Lawan Persebaya, Persija Tak Masalah Tanpa Bruno Matos
Jumat 23 Agustus 2019 Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif Ikut Kembangkan Ekonomi Kreatif, Disbudpar Kota Bandung Gelar Rempug Jukung
Jumat 23 Agustus 2019 Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif Kopi dan Cerita Perjalanan
Jumat 23 Agustus 2019 Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif Siapkan Rp 778 Milyar, Pemprov Jabar Berencana Gratiskan SPP SMA dan SMK
Jumat 23 Agustus 2019 Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif Save Our Soccer: Hati-Hati Janji Manis Caketum PSSI
Jumat 23 Agustus 2019 Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif Kopi Kabupaten Bandung Semakin Dikenal Pasar Internasional
Jumat 23 Agustus 2019 Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

 

 

BERITA TERKAIT


Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Update Kondisi Pengungsi Banjir Bandang
Jumat 23 September 2016, 18:35 WIB Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Menjadi Provinsi Terbaik, Aher Bersyukur
Jumat 23 September 2016, 19:29 WIB Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Banjir Hari Kelima, Pengungsi Mulai Terserang Sakit
Sabtu 24 September 2016, 17:09 WIB Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Menteri BUMN : Jalur KA Bandung-Ciwidey Bakal Aktif Lagi
Minggu 25 September 2016, 23:16 WIB

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif
Minggu 21 Juli 2019, 15:22 WIB
Jawa Barat

Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif
Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif


Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Rizky Perdana - PRFM


BANDUNG, (PRFM) - Pemprov Jabar akan mengevaluasi sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka terbesar. Bahkan bukan tidak mungkin SMK yang tidak produktif mencetak lulusan siap bekerja, akan dibubarkan.

Pengamat Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengetakan, pembubaran SMK yang tidak produktif mencetak lulusan siap bekerja bukan solusi. Solusinya, harus ada evaluasi terkait materi dan metode pembelajaran yang diterapkan di SMK. Materi dan metode pembelajaran SMK kata dia harus cocok dengan dunia kerja. 

"Materi dan metode pembelajaran harus cocok dengan dinamika dunia kerja diluar sekolah, itu lebih penting daripada menambah, mengurangi (SMK), bukan itu persoalannya," kata Dan saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu, 21 Juli 2019. 

Menurutnya saat ini ada tiga poin yang harus dibahas. Pertama, terkait kecocokan kurikulum. Kedua, pengelolaan SMK yang sebagian besar dikelola swasta. Ketiga, soal kompetensi SMK itu sendiri apakah cocok atau tidak untuk dikembangkan. 

"Kebutuhan tenaga kerja tetap ada, tinggal bagaimana materi dan metodenya disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja," katanya. 

Dan menambahkan tujuan dibentuknya SMK adalah untuk melahirkan lulusan yang siap kerja. Untuk itu dibutuhkan kerjasama sekolah dengan dunia kerja, agar lulusannya mempunyai keterampilan siap kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan kerja. 

SMK swasta menurutnya memiliki kemampuan yang berbeda untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Untuk itu mestinya ada dorongan dari Pemprov. Kemudian perlu juga dilakukan ulasan apakah SMK yang sekarang tersebar di kabupaten/kota tersebut cocok dengan dinamika perkembangan dunia usaha disekitarnya.  

"Perlu direview (diulas) apakah SMK yang sekarang ada di kabupaten/kota itu cocok dengan dinamika perkembangan usaha disekitarnya. Kemudian bagaimana pemerintah menjembatani SMK dengan dunia usaha," katanya.






 

BERITA LAINNYA



Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Kopi dan Cerita Perjalanan
Jumat 23 Agustus 2019
Komunitas


Pemprov Jabar Tidak Harus Membubarkan SMK yang Tidak Produktif

Save Our Soccer: Hati-Hati Janji Manis Caketum PSSI
Jumat 23 Agustus 2019
Calon Ketua Umum PSSI 2020