Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN  




Rabu 13 November 2019

19:16 WIB

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
@prfmnews

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
PRFMNewsChannel

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
Rabu 16 Oktober 2019, 11:28 WIB
Bijak Bermedia Sosial
Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN




Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang mengkritik pemerintah merupakan hal yang salah. Pasalnya, jika berbicara pemerintah, maka berarti orang per orang baik itu presiden, gubernur sampai pejabat elit yang tidak terlepas dari keselahan.

Berbeda halnya jika yang dikritik atau  di-nyinyir-i adalah lambang negara, simbol negara termasuk Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan amanedemen.

"Saya beberapa kali membaca aturan yang melingkupi tentang ASN, itu ada yang tidak dipahami secara benar. Dalam hal ini pemerintah, ASN diminta untuk menghormati pemerintah tidak mengkritik pemerintah segala macam, ini adalah sesuatu yang salah. Karena pemerintah itu berarti kan liniernya kepada negara, orang per orang, presiden, gubenur kemudian semua pejabat elit, tentu tidak mungkin terbebas dari kesalahan," ujar Dedi saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (16/10/2019).

Terkait dengan Surat Edaran BKN kepada Pejabat Pembina Kewilayahan (PPK) tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS, Dedi menyebut jika aturan itu tersebut telalu luas dan membatasi ekspresi ASN, maka itu termasuk peraturan yang berlebihan.

Menurutnya, ASN pun memiliki hak sebagai warga publik lainnya yang boleh berekspresi.

"Tetapi kalau aturan itu terlalu luas kemudian membatasi ekspresi dari ASN itu meskipun sebagai penyelenggara negara tapi mereka punya hak publik juga ini yang berlebihan," papar Dedi.

Landasan hukuman yang diterima ASN pun dirasa masih tidak tegas. Dedi menyebut dalam UU ITE disebutkan pelanggaran hukum dapat ditindak ketika ada aduan, artinya aduan tersebut berpotensi menjadi satu hal yang subjektif.

"UU ITE itu di beberapa pasal dia terlalu lentur, artinya UU ITE itu tidak bisa diproses begitu saja harus ada aduan. Aduan ini yang menjadi persoalan, karena bisa jadi tafsir seseorang terkait UU ITE ini jadi subjektif. Makanya kalau kemudian ASN diancam dengan Undang-Undang ITE ini yang saya katakan berlebihan," kata dia.










 

BERITA TERKAIT


Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
 

BERITA PILIHAN


Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

 

BERITA LAINNYA

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019


Pelatih Arema FC Mengaku Sulit Cari Pengganti Hamka Hamzah
Rabu 13 November 2019 Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN Jokowi Imbau Layani Investasi Secepat Mungkin
Rabu 13 November 2019 Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN Melalui Visinya, Jabar Siap Sukseskan Target Pemerintah Pusat
Rabu 13 November 2019 Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN Pembangunan Daerah Harus Sinkron dengan Visi Indonesia Maju
Rabu 13 November 2019 Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN Agar Tak Salah Sasaran Soal Kemiskinan, Pemkot Ajak Semua Pihak Berkolaborasi
Rabu 13 November 2019 Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Berstatus Mahasiswa
Rabu 13 November 2019 Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

 

 

BERITA TERKAIT

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
Rabu 16 Oktober 2019, 11:28 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN
Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN


Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Redaksi Oleh : Haidar Syahid Rais
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang mengkritik pemerintah merupakan hal yang salah. Pasalnya, jika berbicara pemerintah, maka berarti orang per orang baik itu presiden, gubernur sampai pejabat elit yang tidak terlepas dari keselahan.

Berbeda halnya jika yang dikritik atau  di-nyinyir-i adalah lambang negara, simbol negara termasuk Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan amanedemen.

"Saya beberapa kali membaca aturan yang melingkupi tentang ASN, itu ada yang tidak dipahami secara benar. Dalam hal ini pemerintah, ASN diminta untuk menghormati pemerintah tidak mengkritik pemerintah segala macam, ini adalah sesuatu yang salah. Karena pemerintah itu berarti kan liniernya kepada negara, orang per orang, presiden, gubenur kemudian semua pejabat elit, tentu tidak mungkin terbebas dari kesalahan," ujar Dedi saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (16/10/2019).

Terkait dengan Surat Edaran BKN kepada Pejabat Pembina Kewilayahan (PPK) tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS, Dedi menyebut jika aturan itu tersebut telalu luas dan membatasi ekspresi ASN, maka itu termasuk peraturan yang berlebihan.

Menurutnya, ASN pun memiliki hak sebagai warga publik lainnya yang boleh berekspresi.

"Tetapi kalau aturan itu terlalu luas kemudian membatasi ekspresi dari ASN itu meskipun sebagai penyelenggara negara tapi mereka punya hak publik juga ini yang berlebihan," papar Dedi.

Landasan hukuman yang diterima ASN pun dirasa masih tidak tegas. Dedi menyebut dalam UU ITE disebutkan pelanggaran hukum dapat ditindak ketika ada aduan, artinya aduan tersebut berpotensi menjadi satu hal yang subjektif.

"UU ITE itu di beberapa pasal dia terlalu lentur, artinya UU ITE itu tidak bisa diproses begitu saja harus ada aduan. Aduan ini yang menjadi persoalan, karena bisa jadi tafsir seseorang terkait UU ITE ini jadi subjektif. Makanya kalau kemudian ASN diancam dengan Undang-Undang ITE ini yang saya katakan berlebihan," kata dia.






 

BERITA LAINNYA



Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Jabar Targetkan Juara Umum Pornas ke-15
Rabu 13 November 2019
Pornas ke-15 Bangka Belitung


Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Jokowi Imbau Layani Investasi Secepat Mungkin
Rabu 13 November 2019
Rakornas Forkopimda


Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Melalui Visinya, Jabar Siap Sukseskan Target Pemerintah Pusat
Rabu 13 November 2019
Rakornas Forkopimda


Pengamat: Pemerintah Tidak memahami Secara Benar Soal Aturan ASN

Pembangunan Daerah Harus Sinkron dengan Visi Indonesia Maju
Rabu 13 November 2019
Rakornas Forkopimda