Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial  




Sabtu 23 Juni 2018

07:37 WIB

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial
@prfmnews

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial
PRFMNewsChannel

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial
Rabu 11 Januari 2017, 11:08 WIB

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial
Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial




Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Ilustrasi

BANDUNG (PRFM) - Menanggapi dibukanya peluang asing untuk mengelola pulau-pulau di Indonesia, Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, dan Wakil Ketua PWNU Jabar, sekaligus Dosen HI Unpad, Ki Agus Zaenal Mubarok menyampaikan Indonesia mempunyai keuntungan dengan diakuinya sebagai negara kepulauan tahun 1982.

"Pengakuan ini memiliki dua konsekuensi , masalah kedaulatan dan peluang investasi baik dibidang yang sudah dikelola maupun wisata," ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017).

Menurutnya, masalah ini menjadi wacana yang krusial. Satu pihak Indonesia memiliki aset pulau yang belum dikelola secara penuh. Apalagi jumlah pulau yang ada di Indonesia lebih dari 17.000 pulau.

Ia juga menambahkan, pemerintah harus mengatur secara jelas terkait pihak yang akan mengatur penyewaan pulau itu.

" Urusan pusat dan daerah harus jelas, termasuk aset apakah dikelola pusat atau daerah. Biasanya urusan yang menyangkut luar negeri adalah urusan pemerintah pusat," tambahnya.

Zaenal juga menuturkan bahwa pengelolaan pulau oleh asing harus diperjelas.

"Apakah bentuk hak guna usaha, sewa, atau kontrak. Karena pemerintah harus lebih hati-hati agar pulau tersebut tidak diambil asing," tuturnya.



Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

 

BERITA TERKAIT


Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial
 

BERITA PILIHAN


Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

 

BERITA LAINNYA

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Arus Balik di Terminal Cicaheum Naik 17% Dibanding Tahun 2017
Jumat 22 Juni 2018


Persib Tantang Persija di Stadion PTIK Jakarta
Jumat 22 Juni 2018 Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial Awal Juni Ini Realisasi APBD Jabar TA 2018 Capai 36,73%
Jumat 22 Juni 2018 Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial Disdukcapil Kota Bandung Gelar Operasi Simpatik di Cicaheum
Jumat 22 Juni 2018 Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial Pengamat Nilai Pemerintah Hanya Fokus Pada Arus Mudik Lebaran
Jumat 22 Juni 2018 Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial Tanggal 24 Juni 2018 Batas Akhir Penyerahan LPPDK Paslon Gubernur
Jumat 22 Juni 2018 Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial Proyek Tol Bandung-Tasik Sudah Tahap Lelang Investasi
Jumat 22 Juni 2018 Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

 

 

BERITA TERKAIT

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial
Rabu 11 Januari 2017, 11:08 WIB

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial
Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial


Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Ilustrasi


BANDUNG (PRFM) - Menanggapi dibukanya peluang asing untuk mengelola pulau-pulau di Indonesia, Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, dan Wakil Ketua PWNU Jabar, sekaligus Dosen HI Unpad, Ki Agus Zaenal Mubarok menyampaikan Indonesia mempunyai keuntungan dengan diakuinya sebagai negara kepulauan tahun 1982.

"Pengakuan ini memiliki dua konsekuensi , masalah kedaulatan dan peluang investasi baik dibidang yang sudah dikelola maupun wisata," ujarnya kepada PRFM, Selasa (10/1/2017).

Menurutnya, masalah ini menjadi wacana yang krusial. Satu pihak Indonesia memiliki aset pulau yang belum dikelola secara penuh. Apalagi jumlah pulau yang ada di Indonesia lebih dari 17.000 pulau.

Ia juga menambahkan, pemerintah harus mengatur secara jelas terkait pihak yang akan mengatur penyewaan pulau itu.

" Urusan pusat dan daerah harus jelas, termasuk aset apakah dikelola pusat atau daerah. Biasanya urusan yang menyangkut luar negeri adalah urusan pemerintah pusat," tambahnya.

Zaenal juga menuturkan bahwa pengelolaan pulau oleh asing harus diperjelas.

"Apakah bentuk hak guna usaha, sewa, atau kontrak. Karena pemerintah harus lebih hati-hati agar pulau tersebut tidak diambil asing," tuturnya.



 

BERITA LAINNYA



Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial

 

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial   TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pengamat: Penyewaan Pulau Masalah Krusial