Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP  




Rabu 18 Januari 2017

13:04 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
@prfmnews

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
PRFMNewsChannel

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Jumat 06 Januari 2017, 12:19 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP




Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG (PRFM) - Kapolri Jenderal Tirto Karnavian, mengatakan, pihak yang memiliki andil terkait kenaikan beberapa tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang tertuang dalam PP No. 60 tahun 2016 yaitu komisi III DPR  dan Badan Anggaran.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Deden Ramdan menyayangkan hal tersebut. Pasalnya ia menilai kebiajakan tersebut tidak diikuti pertimbangan yang matang.

"Harusnya ada kontrol dari DPR terhadap persoalan ini karena sebagai bentuk pengartikulasian kepentingan masyarakat," ungkap Deden kepada PRFM, Kamis (5/12/17) malam.

Ia juga menambahkan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membicarakan duduk persoalan terkait kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dan membahas solusinya.

"Pertama DPR dan pemerintah melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencari alternatif lain yang diambil, lalu mencari formulasi yang pas agar memunculkan satu kebijakan yang matang," ujarnya.

Deden mengatakan, jika kenaikan tersebut harus dilakukan maka pelayanan publik harus lebih baik lagi, seperti pelayanan yang tidak memakan waktu lama, memperbanyak outlet-outlet sehingga memudahkan masyarakat.



Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

BERITA TERKAIT


C-Generation, Gaul Gak Musti Amburadul

Selasa 06 September 2016

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
 

BERITA PILIHAN


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

BERITA LAINNYA

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Dishub dan Polrestabes Bandung Sidak Angkutan Omprengan di Alun-Alun
Rabu 18 Januari 2017


Ini Tim Samsul Arif Untuk Musim 2017
Selasa 17 Januari 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Persib Batal Rekrut Alex Willian Costa
Selasa 17 Januari 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Dedi Mulyadi Ingin Purwakarta Hasilkan Atlit Berkualitas
Selasa 17 Januari 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Kabupaten Purwakarta Tambah Pusat Kebugaran Olahraga
Selasa 17 Januari 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Perizinan Pembangunan Eks Palaguna Belum Sampai Tahap IMB
Selasa 17 Januari 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Sesuai Kriteria Djanur, Erick Weeks Suksesor Flores?
Selasa 17 Januari 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

 

BERITA TERKAIT

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Jumat 06 Januari 2017, 12:19 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG (PRFM) - Kapolri Jenderal Tirto Karnavian, mengatakan, pihak yang memiliki andil terkait kenaikan beberapa tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang tertuang dalam PP No. 60 tahun 2016 yaitu komisi III DPR  dan Badan Anggaran.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Deden Ramdan menyayangkan hal tersebut. Pasalnya ia menilai kebiajakan tersebut tidak diikuti pertimbangan yang matang.

"Harusnya ada kontrol dari DPR terhadap persoalan ini karena sebagai bentuk pengartikulasian kepentingan masyarakat," ungkap Deden kepada PRFM, Kamis (5/12/17) malam.

Ia juga menambahkan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membicarakan duduk persoalan terkait kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dan membahas solusinya.

"Pertama DPR dan pemerintah melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencari alternatif lain yang diambil, lalu mencari formulasi yang pas agar memunculkan satu kebijakan yang matang," ujarnya.

Deden mengatakan, jika kenaikan tersebut harus dilakukan maka pelayanan publik harus lebih baik lagi, seperti pelayanan yang tidak memakan waktu lama, memperbanyak outlet-outlet sehingga memudahkan masyarakat.



 

BERITA LAINNYA



Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Ini Tim Samsul Arif Untuk Musim 2017
Selasa 17 Januari 2017
PERSIB


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Persib Batal Rekrut Alex Willian Costa
Selasa 17 Januari 2017
PERSIB


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Dedi Mulyadi Ingin Purwakarta Hasilkan Atlit Berkualitas
Selasa 17 Januari 2017
Purwakarta Istimewa


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Kabupaten Purwakarta Tambah Pusat Kebugaran Olahraga
Selasa 17 Januari 2017
Purwakarta Istimewa


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP