Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP  




Minggu 24 Juni 2018

18:17 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
@prfmnews

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
PRFMNewsChannel

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Jumat 06 Januari 2017, 12:19 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP




Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG (PRFM) - Kapolri Jenderal Tirto Karnavian, mengatakan, pihak yang memiliki andil terkait kenaikan beberapa tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang tertuang dalam PP No. 60 tahun 2016 yaitu komisi III DPR  dan Badan Anggaran.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Deden Ramdan menyayangkan hal tersebut. Pasalnya ia menilai kebiajakan tersebut tidak diikuti pertimbangan yang matang.

"Harusnya ada kontrol dari DPR terhadap persoalan ini karena sebagai bentuk pengartikulasian kepentingan masyarakat," ungkap Deden kepada PRFM, Kamis (5/12/17) malam.

Ia juga menambahkan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membicarakan duduk persoalan terkait kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dan membahas solusinya.

"Pertama DPR dan pemerintah melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencari alternatif lain yang diambil, lalu mencari formulasi yang pas agar memunculkan satu kebijakan yang matang," ujarnya.

Deden mengatakan, jika kenaikan tersebut harus dilakukan maka pelayanan publik harus lebih baik lagi, seperti pelayanan yang tidak memakan waktu lama, memperbanyak outlet-outlet sehingga memudahkan masyarakat.



Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

BERITA TERKAIT


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
 

BERITA PILIHAN


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

BERITA LAINNYA

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Program Carpooling, Jemput Anak Sekolah Via Aplikasi
Minggu 24 Juni 2018


Melenceng dari Tujuan Awal, Dishub Evaluasi CFD dan CFN
Minggu 24 Juni 2018 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP PPDB 2018 Jalur Prestasi, Uji Kompetensi dan Perhitungan Skor Akhir
Minggu 24 Juni 2018 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Ada Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kampanye di Masa Tenang
Minggu 24 Juni 2018 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Panwaslu Kabupaten Bandung Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Minggu 24 Juni 2018 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Antrean Online Permohonan Paspor Dibuka Kembali 24 Juni 2018
Sabtu 23 Juni 2018 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

 

BERITA TERKAIT

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Jumat 06 Januari 2017, 12:19 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG (PRFM) - Kapolri Jenderal Tirto Karnavian, mengatakan, pihak yang memiliki andil terkait kenaikan beberapa tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang tertuang dalam PP No. 60 tahun 2016 yaitu komisi III DPR  dan Badan Anggaran.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Deden Ramdan menyayangkan hal tersebut. Pasalnya ia menilai kebiajakan tersebut tidak diikuti pertimbangan yang matang.

"Harusnya ada kontrol dari DPR terhadap persoalan ini karena sebagai bentuk pengartikulasian kepentingan masyarakat," ungkap Deden kepada PRFM, Kamis (5/12/17) malam.

Ia juga menambahkan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membicarakan duduk persoalan terkait kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dan membahas solusinya.

"Pertama DPR dan pemerintah melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencari alternatif lain yang diambil, lalu mencari formulasi yang pas agar memunculkan satu kebijakan yang matang," ujarnya.

Deden mengatakan, jika kenaikan tersebut harus dilakukan maka pelayanan publik harus lebih baik lagi, seperti pelayanan yang tidak memakan waktu lama, memperbanyak outlet-outlet sehingga memudahkan masyarakat.



 

BERITA LAINNYA



Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Aksi Pura-Pura Neymar yang Memicu Perdebatan
Minggu 24 Juni 2018
Piala Dunia 2018


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP