Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP  




Rabu 24 Mei 2017

07:17 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
@prfmnews

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
PRFMNewsChannel

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Jumat 06 Januari 2017, 12:19 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP




Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Redaksi Oleh : Desy Viani
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG (PRFM) - Kapolri Jenderal Tirto Karnavian, mengatakan, pihak yang memiliki andil terkait kenaikan beberapa tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang tertuang dalam PP No. 60 tahun 2016 yaitu komisi III DPR  dan Badan Anggaran.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Deden Ramdan menyayangkan hal tersebut. Pasalnya ia menilai kebiajakan tersebut tidak diikuti pertimbangan yang matang.

"Harusnya ada kontrol dari DPR terhadap persoalan ini karena sebagai bentuk pengartikulasian kepentingan masyarakat," ungkap Deden kepada PRFM, Kamis (5/12/17) malam.

Ia juga menambahkan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membicarakan duduk persoalan terkait kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dan membahas solusinya.

"Pertama DPR dan pemerintah melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencari alternatif lain yang diambil, lalu mencari formulasi yang pas agar memunculkan satu kebijakan yang matang," ujarnya.

Deden mengatakan, jika kenaikan tersebut harus dilakukan maka pelayanan publik harus lebih baik lagi, seperti pelayanan yang tidak memakan waktu lama, memperbanyak outlet-outlet sehingga memudahkan masyarakat.



Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

BERITA TERKAIT


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
 

BERITA PILIHAN


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

BERITA LAINNYA

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Bus Tidak Layak Jalan, Menhub: "Kita Kandangin Aja"
Selasa 23 Mei 2017


Bus Tidak Layak Jalan, Menhub: "Kita Kandangin Aja"
Selasa 23 Mei 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Emil Sebut Peniadaan PBB Sebagai Bentuk Implementasi Semangat Pancasila
Selasa 23 Mei 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Cuma Rp 80 Ribu Per Kg, Ridwan Kamil Ajak Masyarakat Beli Daging Sapi Beku
Selasa 23 Mei 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Cuma Rp 80 Ribu Per Kg, Ridwan Kamil Ajak Masyarakat Beli Daging Sapi Beku
Selasa 23 Mei 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Ratusan Pedagang Mulai Pindah ke Pasar Sarijadi
Selasa 23 Mei 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP Ratusan Pedagang Mulai Pindah ke Pasar Sarijadi
Selasa 23 Mei 2017 Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Jumat 06 Januari 2017, 12:19 WIB

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP
Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Redaksi Oleh : Desy Viani
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG (PRFM) - Kapolri Jenderal Tirto Karnavian, mengatakan, pihak yang memiliki andil terkait kenaikan beberapa tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang tertuang dalam PP No. 60 tahun 2016 yaitu komisi III DPR  dan Badan Anggaran.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Deden Ramdan menyayangkan hal tersebut. Pasalnya ia menilai kebiajakan tersebut tidak diikuti pertimbangan yang matang.

"Harusnya ada kontrol dari DPR terhadap persoalan ini karena sebagai bentuk pengartikulasian kepentingan masyarakat," ungkap Deden kepada PRFM, Kamis (5/12/17) malam.

Ia juga menambahkan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membicarakan duduk persoalan terkait kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dan membahas solusinya.

"Pertama DPR dan pemerintah melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencari alternatif lain yang diambil, lalu mencari formulasi yang pas agar memunculkan satu kebijakan yang matang," ujarnya.

Deden mengatakan, jika kenaikan tersebut harus dilakukan maka pelayanan publik harus lebih baik lagi, seperti pelayanan yang tidak memakan waktu lama, memperbanyak outlet-outlet sehingga memudahkan masyarakat.



 

BERITA LAINNYA



Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Ratusan Pedagang Mulai Pindah ke Pasar Sarijadi
Selasa 23 Mei 2017
Kota Bandung


Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP

 

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pengamat Sarankan Pemerintah Gelar RDP Soal Kenaikan Tarif PNBP