Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal  




Selasa 19 Februari 2019

08:01 WIB

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
@prfmnews

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
PRFMNewsChannel

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
Kamis 11 Oktober 2018, 14:39 WIB

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal




Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh gagal, karena mandatnya sudah terkandung dari konstitusi dan undang-undang, yakni “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi masalah defist BPJS Kesehatan. 

“Kata-kata "perlindungan" di situ, tentu berkaitan atau berhubungan dengan perlindungan, dalam hal ini jaminan kesehatan sebagai jaminan dasar. Selain jaminan-jaminan sebagai pemenuh dari tujuan bernegara,” jelas Fahri dilansir laman DRI RI, Kamis (11/10/2018). 

Sebelumnya, Fahri juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas perihal persoalan defisit yang dihadapi BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, tujuan dari FGD tersebut adalah menemukan masalah yang mungkin akan dibawa dalam rapat konsultasi yang lebih luas.

“Kemarin kami juga sudah melakukan kunjungan ke BPJS Kesehatan, dan juga bertemu dengan beberapa pihak yang memiliki dan berkaitan dengan situasi yang kita hadapi dalam implementasi sistem penjaminan nasional kita, yang umurnya relatif baru," ungkap Fahri. 

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga ingin mendengarkan pendapat dari pihak BPJS Kesehatan, dengan harapan nantinya bisa dibahas dalam Komisi terkait di DPR RI. Sehingga nanti saat rapat dengan pemerintah, DPR RI bisa mengambil kesimpulan yang lebih tajam.

“Secara umum, temuan yang kemarin kita miliki lebih daripada bagaimana mengatasi defisit yang bisa berakibat pada berkurangnya pelayanan. Bagaimana memberikan ruang kepada BPJS untuk mengambil solusi yang permanen,” kata legislator dapil Nusa Tenggara Barat itu. 



Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

 

BERITA TERKAIT


Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
 

BERITA PILIHAN


Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

 

BERITA LAINNYA

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019


Usai Operasi, Sunarti Dianjurkan Konsumsi Nutrisi Cair Selama Dua Pekan
Senin 18 Februari 2019 Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal Tim Dokter RSHS Berhasil Perkecil Lambung Warga Obesitas Asal Karawang
Senin 18 Februari 2019 Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal Relawan Prabowo-Sandi Ingin KPU Lebih Tegas Soal Tata Tertib Debat
Senin 18 Februari 2019 Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Terancam Hukuman Seumur Hidup
Senin 18 Februari 2019 Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal Wagub Uu Arahkan Pelaku Industri Jabar Beralih ke Segitiga Rebana
Senin 18 Februari 2019 Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal Polisi Kembangkan Kasus Kepemilikan 1.300 Pohon Ganja di Purwakarta
Senin 18 Februari 2019 Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

 

 

BERITA TERKAIT

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
Kamis 11 Oktober 2018, 14:39 WIB

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal
Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal


Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Redaksi Oleh : Rian Firmansyah
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh gagal, karena mandatnya sudah terkandung dari konstitusi dan undang-undang, yakni “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi masalah defist BPJS Kesehatan. 

“Kata-kata "perlindungan" di situ, tentu berkaitan atau berhubungan dengan perlindungan, dalam hal ini jaminan kesehatan sebagai jaminan dasar. Selain jaminan-jaminan sebagai pemenuh dari tujuan bernegara,” jelas Fahri dilansir laman DRI RI, Kamis (11/10/2018). 

Sebelumnya, Fahri juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas perihal persoalan defisit yang dihadapi BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, tujuan dari FGD tersebut adalah menemukan masalah yang mungkin akan dibawa dalam rapat konsultasi yang lebih luas.

“Kemarin kami juga sudah melakukan kunjungan ke BPJS Kesehatan, dan juga bertemu dengan beberapa pihak yang memiliki dan berkaitan dengan situasi yang kita hadapi dalam implementasi sistem penjaminan nasional kita, yang umurnya relatif baru," ungkap Fahri. 

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga ingin mendengarkan pendapat dari pihak BPJS Kesehatan, dengan harapan nantinya bisa dibahas dalam Komisi terkait di DPR RI. Sehingga nanti saat rapat dengan pemerintah, DPR RI bisa mengambil kesimpulan yang lebih tajam.

“Secara umum, temuan yang kemarin kita miliki lebih daripada bagaimana mengatasi defisit yang bisa berakibat pada berkurangnya pelayanan. Bagaimana memberikan ruang kepada BPJS untuk mengambil solusi yang permanen,” kata legislator dapil Nusa Tenggara Barat itu. 



 

BERITA LAINNYA



Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Info Pemadaman Listrik Baleendah 19 Februari Besok
Senin 18 Februari 2019
Kabupaten Bandung


Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal

 

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Tak Boleh Gagal