Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah  




Sabtu 18 Januari 2020

16:23 WIB

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah
@prfmnews

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah
PRFMNewsChannel

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah
Selasa 14 Januari 2020, 22:16 WIB

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah
Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah




Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Redaksi Oleh : Tommy Riyadi
Foto Oleh : Tommy Riyadi-PRFM

BANDUNG,(PRFM) - Wakil Wali  Kota Bandung Yana Mulyana menegaskan terkait perselisihan lahan seluas 3400 meter persegi di Gang Afandi agar diselesaikan pihak pemilik dan warga, terlebih Pemkot sudah pernah melakukan mediasi dan hasilnya kedua belah pihak sepakat.

"Sudah pernah kita mediasi ya dulu," kata Yana usai memantau kondisi GBLA, Selasa (14/1/2020).  

Selama ada kesepahaman antara warga dan pemilik, kata Yana, sebagai perwakilan pemerintah pihaknya mempersilahkan apapun keputusannya nanti. Terkait pemilik lahan akan memberikan kompensasi pun pihaknya mengaku mempersilahkan saja.

"Itu mah mangga weh. Mangga weh itu kan kesepakatan warga dan pemilik. Kita menyerahkan saja sama  mereka warga dan pemilik lahan. Karena waktu itu juga hanya mediasi, udah clear ya," tegas Yana.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Josafat Winata, Francis Ebby menuturkan, upaya rekonsiliasi ini merupakan agenda yang telah disiapkan sejak lama. Sebelum kisruh mencuat, pihaknya telah menemui perwakilan warga. 

Pihak Josafat pun telah menyediakan dana kompensasi bagi warga. Selain diberikan kompensasi, pihak Josafat juga memastikan jika aksesibilitas warga tidak akan terganggu saat gang di dalam lahan milik Josafat ditutup.  Soalnya ada Gang Cikapundung yang selama ini juga menjadi jalur utama lalu lintas warga sekitar.

Francis menambahkan, ada beberapa warga menolak pemberian kompensasi, sebelum mendapat sudut pandang lain dari warga lainnya. Perwakilan warga itu berusaha menutup pintu komunikasi warga lain yang sejatinya mengarah pada proses perdamaian dan penciptaan kondusifitas.

“Kami sudah pernah menawarkan kompensasi ini jauh sebelum kisruh muncul. Tetapi akses komunikasi kami dengan warga malah ditutup. Sebagai tetangga yang ingin mengedepankan nuansa kekeluargaan dalam proses ini, kami merasa kasihan dengan warga lainnya yang kami yakin mereka juga berharap terbentuknya silaturahmi yang baik. Tanpa perdamaian, kami khawatir sebagian besar warga merasa dirugikan,” kata Francis.

Ia juga khawatir jika pertimbangan warga yang mau menerima perdamaian dipengaruhi oleh pihak yang bukan warga sekitar. Dalam beberapa pertemuan antara kuasa hukum Josafat dengan warga, Francis sering melihat orang yang mengaku warga. Salah satunya adalah pihak yang sempat menggugat Josafat, tetapi kalah di pengadilan karena tidak memiliki bukti hukum yang sah.

“Dalam beberapa pertemuan ada pihak yang tidak netral dan punya conflict of interest (konflik kepentingan) karena dia sudah kalah 12 putusan inkracht di MA (Mahkamah Agung). Kami khawatir pihak itu mendesak hanya untuk kepentingan dirinya, bukan demi kepentingan warga sekitar,” kata Francis.

Proses mediasi pernah dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sumur Bandung. Mediasi ini diselenggarakan berdasarkan surat dari kuasa hukum warga yang mempersoalkan SHGB Josafat yang di dalamnya menyinggung gang yang disebut Gang Apandi.

Seiring berjalannya waktu, proses mediasi yang menuntut pembatalan SHGB milik Josafat itu akhirnya tidak relevan lagi. UU PTUN mengatur bahwa jangka waktu pengajuan pembatalan SHGB adalah 90 hari sejak terbit, atau maksimal 90 hari sejak diketahui.

“Jadi warga sudah mengetahui keberadaan SHGB tersebut setidak-tidaknya sejak akhir 2018. Kesimpulannya, daluarsanya sudah sangat jauh karena proses mediasinya saja berjalan akhir Tahun 2018,” katanya.











 

BERITA TERKAIT


Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah
 

BERITA PILIHAN


Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

 

BERITA LAINNYA

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Mario Gomez Ingin Boyong Eze-Bauman ke Arema FC
Sabtu 18 Januari 2020


Masih Direstorasi, Vihara Samudra Bhakti Tetap Gelar Perayaan Imlek
Sabtu 18 Januari 2020 Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah Pihak UPI Akui Pernah Curiga Terhadap Sunda Empire
Sabtu 18 Januari 2020 Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah Imbas Sunda Empire, UPI Perketat Pengawasan
Sabtu 18 Januari 2020 Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah Pelari dari 20 Negara Ikuti Tahura Trail Run 2020
Sabtu 18 Januari 2020 Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah Oded Instruksikan Kota Bandung Siaga Bencana
Sabtu 18 Januari 2020 Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah Prakiraan Cuaca Hari ini, Bandung Raya Berpeluang Hujan di Siang hingga Malam
Sabtu 18 Januari 2020 Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

 

 

BERITA TERKAIT

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah
Selasa 14 Januari 2020, 22:16 WIB

Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah
Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah


Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Redaksi Oleh : Tommy Riyadi
Sumber Foto : Tommy Riyadi-PRFM


BANDUNG,(PRFM) - Wakil Wali  Kota Bandung Yana Mulyana menegaskan terkait perselisihan lahan seluas 3400 meter persegi di Gang Afandi agar diselesaikan pihak pemilik dan warga, terlebih Pemkot sudah pernah melakukan mediasi dan hasilnya kedua belah pihak sepakat.

"Sudah pernah kita mediasi ya dulu," kata Yana usai memantau kondisi GBLA, Selasa (14/1/2020).  

Selama ada kesepahaman antara warga dan pemilik, kata Yana, sebagai perwakilan pemerintah pihaknya mempersilahkan apapun keputusannya nanti. Terkait pemilik lahan akan memberikan kompensasi pun pihaknya mengaku mempersilahkan saja.

"Itu mah mangga weh. Mangga weh itu kan kesepakatan warga dan pemilik. Kita menyerahkan saja sama  mereka warga dan pemilik lahan. Karena waktu itu juga hanya mediasi, udah clear ya," tegas Yana.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Josafat Winata, Francis Ebby menuturkan, upaya rekonsiliasi ini merupakan agenda yang telah disiapkan sejak lama. Sebelum kisruh mencuat, pihaknya telah menemui perwakilan warga. 

Pihak Josafat pun telah menyediakan dana kompensasi bagi warga. Selain diberikan kompensasi, pihak Josafat juga memastikan jika aksesibilitas warga tidak akan terganggu saat gang di dalam lahan milik Josafat ditutup.  Soalnya ada Gang Cikapundung yang selama ini juga menjadi jalur utama lalu lintas warga sekitar.

Francis menambahkan, ada beberapa warga menolak pemberian kompensasi, sebelum mendapat sudut pandang lain dari warga lainnya. Perwakilan warga itu berusaha menutup pintu komunikasi warga lain yang sejatinya mengarah pada proses perdamaian dan penciptaan kondusifitas.

“Kami sudah pernah menawarkan kompensasi ini jauh sebelum kisruh muncul. Tetapi akses komunikasi kami dengan warga malah ditutup. Sebagai tetangga yang ingin mengedepankan nuansa kekeluargaan dalam proses ini, kami merasa kasihan dengan warga lainnya yang kami yakin mereka juga berharap terbentuknya silaturahmi yang baik. Tanpa perdamaian, kami khawatir sebagian besar warga merasa dirugikan,” kata Francis.

Ia juga khawatir jika pertimbangan warga yang mau menerima perdamaian dipengaruhi oleh pihak yang bukan warga sekitar. Dalam beberapa pertemuan antara kuasa hukum Josafat dengan warga, Francis sering melihat orang yang mengaku warga. Salah satunya adalah pihak yang sempat menggugat Josafat, tetapi kalah di pengadilan karena tidak memiliki bukti hukum yang sah.

“Dalam beberapa pertemuan ada pihak yang tidak netral dan punya conflict of interest (konflik kepentingan) karena dia sudah kalah 12 putusan inkracht di MA (Mahkamah Agung). Kami khawatir pihak itu mendesak hanya untuk kepentingan dirinya, bukan demi kepentingan warga sekitar,” kata Francis.

Proses mediasi pernah dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sumur Bandung. Mediasi ini diselenggarakan berdasarkan surat dari kuasa hukum warga yang mempersoalkan SHGB Josafat yang di dalamnya menyinggung gang yang disebut Gang Apandi.

Seiring berjalannya waktu, proses mediasi yang menuntut pembatalan SHGB milik Josafat itu akhirnya tidak relevan lagi. UU PTUN mengatur bahwa jangka waktu pengajuan pembatalan SHGB adalah 90 hari sejak terbit, atau maksimal 90 hari sejak diketahui.

“Jadi warga sudah mengetahui keberadaan SHGB tersebut setidak-tidaknya sejak akhir 2018. Kesimpulannya, daluarsanya sudah sangat jauh karena proses mediasinya saja berjalan akhir Tahun 2018,” katanya.







 

BERITA LAINNYA



Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Mario Gomez Ingin Boyong Eze-Bauman ke Arema FC
Sabtu 18 Januari 2020
Liga 1 2020


Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Pihak UPI Akui Pernah Curiga Terhadap Sunda Empire
Sabtu 18 Januari 2020
Sunda Empire


Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Imbas Sunda Empire, UPI Perketat Pengawasan
Sabtu 18 Januari 2020
Sunda Empire


Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Pelari dari 20 Negara Ikuti Tahura Trail Run 2020
Sabtu 18 Januari 2020
Kota Bandung


Perselisihan di Gang Afandi, Yana Sarankan Musyawarah

Oded Instruksikan Kota Bandung Siaga Bencana
Sabtu 18 Januari 2020
Kota Bandung