Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  




Sabtu 25 Februari 2017

07:39 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
@prfmnews

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
PRFMNewsChannel

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak




Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA TERKAIT


C-Generation, Gaul Gak Musti Amburadul

Selasa 06 September 2016

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
 

BERITA PILIHAN


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA LAINNYA

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Umuh Minta Persib Jangan Anggap Remeh Mitra Kukar
Sabtu 25 Februari 2017


Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Dedi Mulyadi Beri Kuis Untuk Roffi, Berhadiah Rp 10 Juta
Kamis 23 Februari 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Bupati Purwakarta Berbagi Kebijakan Vokasional di Cirebon
Rabu 22 Februari 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

 

BERITA TERKAIT

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



 

BERITA LAINNYA



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017
PERSIB


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Soal Algojo Penalti, Ini Jawaban Sergio
Jumat 24 Februari 2017
PERSIB


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Dedi Mulyadi Beri Kuis Untuk Roffi, Berhadiah Rp 10 Juta
Kamis 23 Februari 2017
Purwakarta Istimewa


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017
Purwakarta Istimewa


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pintu Dipasangi Police Line, Warga Minta Segera Dibuka
Rabu 22 Februari 2017
Purwakarta Istimewa


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak