Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  




Sabtu 24 Februari 2018

19:01 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
@prfmnews

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
PRFMNewsChannel

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak




Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA TERKAIT


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
 

BERITA PILIHAN


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA LAINNYA

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Awali Kampanye di Bogor, Demiz Blusukan di Pasar Leuwi Liang
Sabtu 24 Februari 2018


Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada, Pemkab Garut Tidak Angkat Pejabat Definitif
Sabtu 24 Februari 2018 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Jika Terpilih, Oded Agendakan Pertemuan Dengan Para Ketua RW Tiga Bulan Sekali
Jumat 23 Februari 2018 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Kang Hasan Prihatin Dengan Musibah Yang Melanda Jawa Barat
Jumat 23 Februari 2018 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak PW Persis Jabar Bantah Dukung Salah Satu Paslon Cagub-Cawagub Jabar
Kamis 22 Februari 2018 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Kunjungi Warga Arcamanik, Oded Sosialisasikan Visi Misi
Kamis 22 Februari 2018 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

 

BERITA TERKAIT

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



 

BERITA LAINNYA



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Awali Kampanye di Bogor, Demiz Blusukan di Pasar Leuwi Liang
Sabtu 24 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Kang Hasan Prihatin Dengan Musibah Yang Melanda Jawa Barat
Jumat 23 Februari 2018
Pilgub Jabar 2018


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Sambangi Kebon Jeruk, Yana: Insya Allah Ke Depan Akan Bangun Rusun
Kamis 22 Februari 2018
Pilwalkot Bandung 2018


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak