Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  




Kamis 24 Agustus 2017

12:12 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
@prfmnews

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
PRFMNewsChannel

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak




Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA TERKAIT


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
 

BERITA PILIHAN


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA LAINNYA

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Dedi Mulyadi Serukan Penguatan Ekonomi Pedesaan untuk Tangkal Radikalisme
Selasa 22 Agustus 2017


Dedi Mulyadi Serukan Penguatan Ekonomi Pedesaan untuk Tangkal Radikalisme
Selasa 22 Agustus 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Dua Tokoh Ini Menolak Disebut Menjadi Cawagub Ridwan Kamil di Pilkada Jabar
Selasa 22 Agustus 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Matsunaga Bertekad Curi Poin Dari Markas Persipura
Selasa 22 Agustus 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Jose Sanjung Performa Apik Ezechiel
Senin 21 Agustus 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Ezechiel Tampil Moncer, Ini Ungkapan Penyesalan Umuh
Senin 21 Agustus 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Ezechiel Tampil Moncer, Ini Ungkapan Penyesalan Umuh
Senin 21 Agustus 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



 

BERITA LAINNYA



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Jose Sanjung Performa Apik Ezechiel
Senin 21 Agustus 2017
PERSIB


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak