Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  




Rabu 24 Mei 2017

07:17 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
@prfmnews

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
PRFMNewsChannel

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak




Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Foto Oleh : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA TERKAIT


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
 

BERITA PILIHAN


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

BERITA LAINNYA

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Bus Tidak Layak Jalan, Menhub: "Kita Kandangin Aja"
Selasa 23 Mei 2017


Bus Tidak Layak Jalan, Menhub: "Kita Kandangin Aja"
Selasa 23 Mei 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Emil Sebut Peniadaan PBB Sebagai Bentuk Implementasi Semangat Pancasila
Selasa 23 Mei 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Cuma Rp 80 Ribu Per Kg, Ridwan Kamil Ajak Masyarakat Beli Daging Sapi Beku
Selasa 23 Mei 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Cuma Rp 80 Ribu Per Kg, Ridwan Kamil Ajak Masyarakat Beli Daging Sapi Beku
Selasa 23 Mei 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Ratusan Pedagang Mulai Pindah ke Pasar Sarijadi
Selasa 23 Mei 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak Ratusan Pedagang Mulai Pindah ke Pasar Sarijadi
Selasa 23 Mei 2017 Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Selasa 10 Januari 2017, 07:37 WIB

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak
Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Redaksi Oleh : Hera Erawan
Sumber Foto : Istimewa


BANDUNG, (PRFM) - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 terancam tidak bersamaan. Ia mengungkapkan, ima daerah berpotensi mengalami penundaan Pilkada karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan proses pencalonan.

Titi menyebutkan, lima daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu; Kota Sorong, Papua; dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Selanjutnya, Titi menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di lima daerah itu bisa tertunda jika MA tak segera mengeluarkan putusan.

"Kalau tidak segera ada putusan MA apakah nanti akan menunda? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang, partai pengusung boleh mengganti calonnya paling lambat H-30 sebelum hari pungutan suara berarti 16 Januari," kata Titi, Minggu (8/1/2017) melansir laman resmi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dijelaskan Titi, jika MA belum memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada dengan calon yang ada, maka semestinya KPU mengikuti aturan hukum baru.

"Tiba-tiba setelah 16 Januari ada putusan mengakomodir calon baru atau menyatakan calon tidak memenuhi syarat, KPU kan tidak boleh mengeksekusi," ujar Titi.



 

BERITA LAINNYA



Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Ratusan Pedagang Mulai Pindah ke Pasar Sarijadi
Selasa 23 Mei 2017
Kota Bandung


Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak  TWITER @prfmnews





 

BERITA PILIHAN

 

Pilkada 2017 Terancam Tak Digelar Serentak